Peraturan Ttg PNS

NEW => PP 34 TAHUN 2014 TTG PEROBAHAN KE-16 PP 7 TAHUN 1977

NEW => UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

NEW => SURAT KEPALA BKN TERKAIT BUP SESUAI UU No. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN

NEW => Perdirjen No. Per-53/PB/2013 tentang juklak Tunjangan Kinerja pada 27 Kementerian Lembaga

 

  1. UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ==> Download
  2. PP NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS  Download
  3. PP NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Download==> DIUBAH DENGAN PP 54 TAHUN 2003 Download
  4. PP NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download==> DIUBAH DENGAN PP 11 TAHUN 2002 Download
  5. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS Download ==> DIUBAH DENGAN PP 12 TAHUN 2002 DownloadKETENTUAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PNS KEPUTUSAN-KEPALA-BKN-No.-12-TAHUN-2002-TENTANG-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PP-No-99-TAHUN-2000-TENTANG-KENAIKAN-PANGKAT-PNS-SEBAGAIMANA-TELAH-DIUBAH-DENGAN-PP-NOMOR-12-TAHUN-2002
  6. PP NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL Download ==> DIUBAH DENGAN PP 13 TAHUN 2002 DownloadPERATURAN KEPALA BKN No. 13 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL Bag. 1 Batang Tubuh; Bag. 2 Lampiran
  7. PP NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS Download
  8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI PP-No-4-tahun-1966
  9. PP 53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download  NEW Tabel RINGKAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS BESERTA HUKUMANNYA Download pp_30_80 TTG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Lama)
  10. PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  PP 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS (Part 1) ; (Part 2) ; (Part 3) Dengan berlakunya PERKA BKN 21, maka SE BAKN No. 23/SE/1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS (==>TIDAK BERLAKU LAGI tmt 01 OKTOBER 2010)  Cth SK teguran tertulis SURAT-KEPUTUSAN-HUKUMAN-DISIPLIN-PNS-an.-xYZ
  11. PP 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS Download ==> DIRUBAH DENGAN PP 63 TAHUN 2009 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TTG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
  12. PP 10 TAHUN 1979 TENTANG DP3 PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
  13. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Download
  14. SURAT EDARAN BAKN NO. 03 TAHUN 1980 TTG DUK PNS Download
  15. BATAS USIA PENSIUN PNS : PP 32 tahun 1979 ttg Pensiun PNS Download ==> PEROBAHAN KEDUA  PP 65 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PNS ==> PEROBAHAN KETIGA ATAS PP 32 TAHUN 1979 PP No. 44 TAHUN 2011 TTG PEMBERHENTIAN PNS
  16. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.80-9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II==serta Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.45-3/99 tentang Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II SURAT BKN TENTANG BUP ESELON I dan II
  17. Surat Edaran Menkes No. KP.01.02.3.1.A.1425 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) dan penyelesaian administrasi Pensiun Pejabat PNS Pusat di lingkungan Kemenkes RI BUP ESELON II KEMENKES
  18. PP_24_76 TTG TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
  19. PERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL PNS, TNI dan POLRI Download
  20. Gaji-Pokok-PNS-TNI-Dan-POLRI-Plus-Tunjangan-Struktural-MasingMasing Tabel Daftar Gaji Tahun 2010 : Tabel Gaji Pokok PNS TNI dan POLRI PP 25, 26 dan 27 tahun 2010
  21. TABEL DAFTAR GAJI TAHUN 2014
  22. Tabel Daftar Gaji Tahun 2012 (LAMPIRAN PP 15, 16 dan 17 TAHUN 2012) DOWNLOAD FILE
  23. PP 25 tahun 2010 Perobahan ke 12 PP 7 thn 1977 ttg Peraturan Gaji PNSTabel Terbaru Gaji PNS PP 11, 12 dan 13 Tahun 2011: Lampiran PP 11, 12 dan 13 Tahun 2011 tentang GAJI PNS, TNI DAN POLRI
  24. SE kabakn 08_SE_83 ttg izin perkawinan pns
  25. sekabakn48_+SE_90 ttg ijin perkawinan dan perceraian PNS
  26. Peraturan Legalisir Ijazah
  27. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Standar kompetensi jabatan struktural kep_bkn_43_2001
  28. Jabatan Struktural : MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

KEPUTUSAN BKN BERSIFAT KEBIJAKAN

  1. Penunjukan PNS Sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Nomor: K.26.-3/V.5-10/99  Penunjukan PLH
  2. Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Nomor: K.26.-20/V.24-25/99  Tata Cara pengangkatan PNS Sebagai PLT

SURAT EDARAN

  1. SURAT EDARAN SEKJEN KEMENKES TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI

KEPUTUSAN BKN

SURAT  BKN K26-30/V.201-1/99 TTG PENCABUTAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL SETINGKAT LEBIH TINGGI, YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2081_SURAT BKN K2630V201199

 

REGULASI YG SUDAH DICABUT (TIDAK BERLAKU LAGI)

Peraturan Per-Undang Undangan terkait Pegawai Negeri Sipil (Peraturan) Rancangan Undang-Undang Pengganti UU Pokok-pokok Kepegawaian FILE YG DISAHKAN TGL 19 DES 2013 ==> File Draft Update Desember 2013  RUU_Tentang_Aparatur_Sipil_Negara

UU 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download==> DIRUBAH Dengan UU 43 TAHUN 1999 TTG PERUBAHAN ATAS UU 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download

PP NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

 

 

 

 

111 comments

  • rahmadi (368 days)

    Mohon Info;

    Adakah kebijakan atau peraturan yang menyatarakan antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional; misalnya Perencana Pertama setara debgan Kabatan struktural Eselon IV

    Trims Infonya

    RAHMADI

  • ENFA (356 days)

    saat ini byk PNS yang sedang menjalankn ibadah Haji, Selama itu yg bersangkutan mesti cuti besar ,nah…klu tdk keberatan saya mohon di share peraturan ttg hak PNS selama cuti besar ,krn ada yg bilng tunjngan dipotong 1 sampai 2 buln tinggl kapan tgl berangkatnya, ada juga yg tidak, dipotong……trim

  • Jefri Pattinussa (343 days)

    salam horamt Pa. Sarumpaet

    kami dari Kab. Teluk Bintuni, Prov Papua Barat kami mau tanya, seorang PNS di lantik dlm jbtn struktural Esln IV gol III/a namun blm trima tunj. jabatan, skrg yg bersngkutan telah mencapai Gol III/b, apakah kami bisa langsung memasukan tunj. jabatannya di dlm daftar gaji ybs, mohon petunjuk jika ada aturannya……. bs kami tau pak.

    Trimakasih.

  • Jefri Pattinussa (343 days)

    selamat pagi Pak.
    kami dari kab. Teluk Bintuni Prov Papua Barat, kami mau bertanya, ada seorang PNS dilantik dlm jabatan struktural eselon IV dgn Gol III/a, ttp tdk menerima tunj. jabatan, skrg ybs telah naik pangkat menjadi gol III/b apakh kami bisa memasukan tunj. jabatan ke dlam daftar gaji atau msh menunggu. kira2 ada solusi dari bapak.

    trima kasih

  • burhan (301 days)

    Pa Masrip, mohon penjelasan mengenai PP No 19 Tahun 2013 salah satunya BUP Jabatan Pengawas Sekolah dapat diperpanjang sampai 60 tahun.
    Kata dapat di disini apakah harus ada penilaian dulu dari antasan langsung, karena kata dapat disini bukan otomatis diperpanjang sampai 60 tahun, jika PPK menyetujui dapat diperpanjang di terbitkan SK perpanjangan, jika tidak di pensiunkan . thanks

  • Ike Trisnawati (274 days)

    Assalaamu’alaikum. Wr.Wb.

    Maaf Pak..saya mau tanya. Kalau pegawai yang sudah selesai tugas belajarnya, trus dia menduduki jabfung peneliti, apakah otomatis sudah aktif lg fungsionalnya?dan apakah tidak bisa diproses pangkat regulernya? misal : si A aktif bekerja kembali Januari 2013, mengajukan Angka Kredit bulan Maret 2013, dan mendapat SK Fungsional peneliti pertama per 1 April 2013, April 2009 pangkatnya III/b. Apakah pegawai tersebut tidak bisa diproses kenaikan pangkatnya ke III/c? Lalu ada pegawai si B. Aktif bekerja kembali setelah tugas belajar bulan April 2013, mengajukan PAK bulan Juli 2013, tapi belum turun PAK dan SK Jabfung penelitinya. Dia terakhir pangkat Oktober 2009. Apakah tidak bisa diproses kenaikan pangkat regulernya Per 1 Oktober 2013?Adakah peraturan yang menyatakan bahwa pegawai yang sudah tugas bekajar otomatis sudah aktif fungsionalnya dan tidak mendapatkan hak untuk diproses secara reguler?karena awalanya memang sudah melalui jalur fungsional kenaikan pangkatnya. Terima kasih banyak sebelumnya.

  • sumar (235 days)

    Sya mau tanya. Ada ngk peraturan mengenai pegawai boleh ijih karena keluarga sakit

  • Frank (189 days)

    saya mau tanya pak/bu ada gak aturannya di Polri tentang batasan pangkat / golongan apabila seorang golongan 2 tapi menduduki jabatan struktural untuk gol 3 ? dapatkah gol 2 tsb tunjangan jabatan struktural ? mohon bantuannya. Terimakasih.

  • Gani Asa Dudin (155 days)

    Assalamu’alaikum warahmatullah.

    pak kenalkan saya Gani Asa Dudin dari poltekkes Kemenkes Bengkulu.

    saya sudah lama kira-kira sejah awal tahun 2012) mendonload dan mengambil manfaat dari Web Bapak terutama jika mencari Soft copy peratuan-peraturan tentang PNS. sayangnya waktu itu tidak semapat meninggalkan komentar. baru sekarang bisa meninggalkan komentar, saya ucapkan terima kasih pak atas kemudahan yang telah Bapak berikan semoga Allah membalas amal kebaikan Bapak dan menjadikannya amalan yang terus mengalir pahalanya. O Iya Pak pingin sekali bisa ketemu Bapak, pas saya main ke KKP pas Bapak sedang jadi petugas Haji, kemarin pas acara rekruitmen CPNS juga Bapak masih di Mekkah. Saya kawannya kak Ifran Pak

  • romi (111 days)

    Hallo Masrip saya mau minta peraturan pemerintah tantang kepindahan tugas seorang pns mengikuti tempat suami bekerja.
    Terimakasih

  • masrip sarumpaet (106 days)

    Waalaikum salam pak Gani.
    Silahkan diambil aja apa yg ada, Saya hanya mengumpul dan menampilkan agar lebih mudah diakses. mohon maaf atas kondisi yg terjadi tsb, kalau mau ketemu silahkan datang ke gedung baru, sebelum datang konfirmasi aja dgn pak irfan mana tau saya saya ada dinas luar (nanti kecewa lagi) he he he…..
    wassalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go to Top