masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

KPK: Tak Ada Bupati yang Tak Korupsi

1

11 Februari 2011 12:06

JAKARTA (RP)- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin menyatakan, tak ada kepala daerah yang tak korupsi. Sebab setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), para kepala daerah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal dan membayar utang ke tim sukses pada masa kampanye. ‘’Tidak ada bupati yang tidak korupsi setelah Pilkada,’’ kata M Jasin pada diskusi bertajuk ‘’Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa dan Pemberantasannya’’ di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (9/2). Turut hadir sebagai pembicara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Djimanto, serta Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himawan Adinegoro. Menurut Jasin, tempat yang paling mudah bagi para kepala daerah memperoleh uang untuk membayar utang adalah dari pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa itulah sering direkayasa aparat pemerintah bersama swasta. ‘’Adanya rekayasa sehingga ada uang yang mengalir ke kepala dinas dan ke bupati,’’ katanya. Selain itu, yang paling umum dilakukan para kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan Penunjukkan Langsung (PL). ‘’Pelaksana-pelaksana dari proyek ini biasanya para tim sukses saat Pemilukada,’’ imbuh Jasin. Sementara itu, Himawan Adinegoro mengatakan, potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bisa diminimalkan dengan menerapkan e-procurement atau lelang secara elektronik. Alasannya, sistem itu lebih transparan dibanding sistem manual. Ditambahkannya, pada tahun 2012 e-Procurement sudah wajib diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan. ‘’Untuk tahun ini baru dimulai pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),’’ ucap Himawan. Disebutkannya, untuk menunjang e-procurement itu LKPP akan membangun lebih dari 600 sistem LPSE. ‘’Yang nantinya teragresi menjadi satu pasar pengadaan secara nasional untuk memfasilitasi panitia dan penyedia,’’ katanya.(awa/jpnn) Sumber: www.riaupos.co.id dalam Website LKPP

Absensi Sidik Jari Kejagung tidak Permudah Usut Kehadiran Cirus

0

Senin, 31 Januari 2011 13:37 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

JAKARTA–MICOM: Kejaksaan Agung sudah menerapkan absensi sidik jari sejak 2009. Di beberapa pojok strategis di lingkungan Kejaksaan Agung terpasang mesin absensi buatan Jerman dengan merek Schlage.

Namun, canggihnya mesin tak membuat tugas JAMWas mudah dalam mengusut absensi Cirus Sinaga. Dalam peraturan tata tertib pengguna mesin absensi digital, setiap pegawai diharuskan melakukan absensi digital dua kali sehari, yakni pagi dan sore hari.

Pegawai kejaksaan tidak bisa mengabsen dalam selang waktu antara pukul 08.30 sampai 15.30 WIB. Namun, absensi manual tetap didiskresi terhadap pegawai yang datang terlambat atau keluar kantor karena urusan dinas.

Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan Cirus untuk melewatkan absensi digital. Padahal, ia tak pernah ditugaskan karena sedang menjalani hukuman disiplin berat.

“Absen ini kan ada yang manual, ada yang finger print. Bisa saja di finger print tidak ada tapi di manual ada. Benar tidak, kami periksa saksi-saksi,” cetusnya. (OL-5)

Sumber : Media Indonesia

Terkait Hukuman Disiplin PNS : 45 Hari Absen, Cirus akan Dipecat

4

JAKARTA–MICOM: Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) Marwan Effendi terus menyoroti keberadaan Jaksa Cirus Sinaga. Marwan menegaskan jika angka ‘bolos’ Cirus mencapai 45 hari secara berturut-turut, dia akan terkena pemberhentian secara tidak terhormat.

“Seorang PNS yang meninggalkan pekerjaannya tanpa keterangan selama 45 hari berturut-turut, jelas akan diberhentikan dengan tidak terhormat,” tegas Marwan yang ditemui wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (21/1).

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu dan mengecek ‘daftar masuk’ Cirus Sinaga. Kalau memang ternyata sudah sekian lama meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, surat pemecatan secara tidak terhormat akan segera dilayangkan kepada Jaksa yang sudah difungsionalkan ini.

“Kecuali, jika memang dia menunjukkan bukti keterangan sakit dari dokter. Tapi masa sakit terus-terusan,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Edwin Pamimpin Situmorang saat diminta konfirmasi oleh wartawan mengatakan bahwa anak buahnya tersebut sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.

“Cirus sedang kami berikan hukuman disiplin tingkat berat. Jadi, yang bersangkutan belum dapat diberikan tugas sampai dengan berakhirnya hukuman tersebut minimal 1 tahun,” ujar Edwin melalui pesan singkat yang diterima oleh wartawan di Jakarta.

Menurutnya, agenda-agenda pemeriksaan yang diajukan pihak Kepolisian terhadap Cirus tidak bersangkutan dengan Kejaksaan Agung, sebab semua itu langsung terhadap yang bersangkutan. “Pemeriksaan itu langsung kepada Pak Cirus, tidak melalui pemanggilan dinas. Sehingga kami tidak mengetahui apakah yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan karena sakit atau yang lainnya,” tulis Edwin. (*/OL-11)

Sumber : Media Indonesia

18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama

Konsolidasi Demokrasi

1

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Setgab adalah kerumunan elite parpol yang saling bertransaksi dan berbagi kue kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan itu. Bukan tidak mungkin mandeknya kasus-kasus raksasa seperti bailout Bank Century dan mafia pajak adalah akibat ulah politik barter.

Juga, sangat mungkin berbagai undang-undang dan kebijakan penting di negeri ini lahir melalui politik transaksional tersebut. Dan, hampir pasti banyak pejabat publik menduduki kursi kekuasaan atas dasar transaksi atau barter politik.

Jika politik transaksional masih beroperasi, jangan berharap di tahun 2011 ini hukum dapat ditegakkan untuk menuntaskan skandal Century, mafia pajak, dan kasus-kasus besar lainnya. Juga, jika politik barter masih merajalela, jangan berharap lahir kebijakan dan undang-undang yang berpihak kepada demokrasi, kepada rakyat.

Dan, jika tahun ini kabinet dirombak ketika politik transaksi masih mencengkeram, jangan juga berharap para profesional akan duduk dalam kabinet hasil reshuffle.

Kita membutuhkan kontrol politik yang cermat agar politik transaksional tidak merajalela. Bukankah demokrasi mensyaratkan kontrol politik sebagai instrumen pengimbang kekuasaan?

Partai oposisi dan masyarakat madani perlu melakukan konsolidasi demokrasi agar kontrol politik berlangsung efektif.

Kita harus menjadikan tahun 2011 sebagai tahun konsolidasi demokrasi.

Hanya dengan konsolidasi demokrasi, politik di negara ini akan beralih dari politik transaksional menuju politik transformatif yang berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan, demokrasi di negeri ini sungguh-sungguh telah beranjak dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial hanya jika praktik politiknya telah berpijak dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan belaka.

Sumber : Media Indonesia

PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS

6

Sebagai tindak lanjut PP 53 tahun 2010, BKN telah menerbitkan :

PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  PP 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS ( Bag-I perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part1 ) ; ( Bag-II perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part2 ) ; ( Bag-III perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part3 )

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top