masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet
form-1c

PERSYARATAN RESERTIFIKASI DAN REREGISTRASI DOKTER PRAKTEK

3

1. Kelengkapan Berkas P2KB untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI)

* – Formulir Pendaftaran Download Formulir
* – Laporan Kegiatan P2KB + Dokumen buktinya Download Formulir
* – Pas Foto 4×6 4 lbr
* – Telah menyelesaikan iuran anggota paling kurang untuk 1 tahun ke depan.
* – Bukti transfer iuran P2KB (Rp 200.000 Dokter Umum; Rp 400.000 Dokter Spesialis) ke Rek PB IDI : PB IDI BNI Cabang Menteng No. Rek 0010729521

Setelah diserahkan ke verifikator p2kb di IDI cbg, sejawat akan mendapatkan lembaran hasil verifikasi. Bagi yg tlh mengikuti P2KB secara online dengan Attach file dokumen bukti yg telah lengkap, cukup memprint out halaman data pribadi & halaman resume kegiatan yg telah diverifikasi. Jika kegiatan telah diverifikasi scr online, verifikator langsung menerbitkan lembaran hasil verifikasi.

2. Kelengkapan Berkas Untuk PERPANJANGAN STR

* – Form 1c Download Formulir
* – Foto copy STR lama
* – Surat Sehat yg sdh divalidasi ketua IDI cabang Download Formulir
* – Surat pernyataan etika yg divalidasi ketua IDI cabang Download Formulir
* – Sertifikat Kompetensi (di dpt stlh melalui proses resertifikasi/p2kB)
* – pas foto 4×6 4lbr, 2×3 2lbr
* – Bukti transfer Rp 250.000 ke rek KKI Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan

POLITIK-HUKUM KANCIL PILEK

0

Oleh : Mahfud MD

Cerita tentang kancil pilek bukan cerita baru. Tapi, saya senang ketika cerita itu disampaikan oleh Prof Amien Rais saat saya, pada pertengahan 1980-an, menjadi mahasiswanya di Pascasarjana UGM. Ketika itu (1986) saya mengambil mata kuliah Politik Timur Tengah yang diampu Pak Amien. Dengan caranya memberikan kuliah dan gaya bercerita yang sangat memikat, cerita kancil pilek dari Pak Amien itu menjadi sangat menarik dan lebih mudah untuk dikaitkan dengan realitas keseharian politik dan penegakan hukum kita.

Syahdan, di sebuah hutan rimba, hiduplah harimau si raja rimba yang memerintah rimba itu dengan sewenang-wenang dan kejam. Pada suatu hari, sang harimau mendengar kabar, di kalangan rakyatnya beredar gunjingan bahwa badan sang raja bau, pesing, dan membuat mual binatang lain. Merasa risi dengan desas-desus itu, si raja rimba memanggil tiga pimpinan binatang untuk mendapat kepastian. Mula-mula, dia memanggil pimpinan binatang anjing, seekor herder yang besar. Menurutmu, benarkah badan saya ini bau? tanya harimau sambil menyorongkan badannya kepada herder itu agar dibau. Ampun Tuan Raja yang Mulia, memang benar, badan Tuan bau dan memualkan, jawab herder tersebut dengan jujur. Mendengar itu, sang harimau jadi marah. Kurang ajar, berani benar kamu menghina raja di rimba ini, kata sang harimau sambil menerkam dan merobek-robek si herder sampai lumat.

Kemudian, dipanggillah pimpinan rakyat kijang. Apakah menurutmu badanku ini bau? tanya harimau kepada pimpinan kijang itu. Karena takut dirobek-robek seperti herder, maka setelah membau badan harimau, pimpinan kijang itu berkata. Ampun Yang Mulia, ternyata badan yang mulia harum menyegarkan, katanya. Tapi, tiba-tiba sang harimau menerkam pimpinan kijang sambil mengaum keras. Kurang ajar, munafik, berani benar kamu membohongi raja, teriaknya sambil mencabik-cabik tubuh pimpinan kijang.

Berikutnya dipanggillah pimpinan rakyat kancil yang kemudian datang dengan gelisah dan ketakutan. Bagaimana dirinya harus menjawab pertanyaan harimau si raja rimba? Kalau menjawab jujur seperti herder, bisa dirobek-robek karena dianggap berani kurang ajar. Kalau berbohong agar raja senang, bisa dicabik-cabik seperti kijang. Ketika membau tubuh harimau, si kancil bersin (wahing) karena tubuh raja rimba itu baunya memang menyengat. Bagaimana menurutmu, kancil? Apa badan saya memang bau? tanya harimau sambil membentak. Dengan gemetar, kancil itu menjawab. Maaf Raja Rimba yang Mulia, saya sedang pilek, hidung lagi mampet, jadi tak tahu apakah badan Tuan bau atau tidak, jawab sang kancil. Kok, tadi kamu bersin? Apa karena badan saya bau? kejar sang harimau. Ya, saya bersin justru karena pilek itu, jawab kancil lebih berani. Sang harimau akhirnya melepaskan sang kancil yang cerdik itu.

***

Dari cerita itulah, dalam dunia politik kita sering mendengar istilah politik kancil pilek, seperti halnya kita sering juga mendengar istilah politik Paku Abu Nawas. Politik kancil pilek diartikan sebagai politik diam meski melihat kemungkaran karena ingin selamat dari kekejaman penguasa. Di negara kita saat ini banyak politisi kancil pilek, terutama dalam penegakan hukum. Bagi kita, politik kancil pilek bisa saja diterima kalau seorang politisi memang dalam posisi yang lemah dan terancam bahaya jika tidak diam atau berpura-pura pilek. Celakanya, kancil pilek di Indonesia bukan hanya karena dalam posisi lemah dan takut kepada penguasa yang busuk (harimau bau), melainkan juga banyak di antaranya yang menjadi kancil pilek karena mereka sendiri menjadi bagian dari kebusukan itu (ikut bau). Oleh sebab itu, mereka menjadi takut berbicara yang sebenarnya dan menjadi kancil pilek jika ditanya tentang korupsi karena mereka sendiri ternyata juga melakukan korupsi.

Jadi, mereka takut pada perbuatannya sendiri, bukan takut pada penguasa yang kuat dan kejam. Lihat saja sekarang ini, banyak tokoh yang semula galak tiba-tiba menjadi pendiam dan menyerukan kearifan untuk tidak mempersoalkan sangkaan korupsi atas orang lain, padahal dulunya galaknya setengah mati meneriakkan pemberantasan korupsi. Mereka lalu berpura-pura pilek karena ternyata mereka juga terjerat kasus korupsi. Mereka ini kemudian berbicara secara sangat normatif (tapi palsu) agar semua masalah dikembalikan kepada hukum. Padahal, menurut teori dan fakta, hukum itu baru bisa ditegakkan kalau ada dukungan politik, sekurang-kuranganya kalau ada imbangan politik atas kekuatan politik lain yang selalu menelikung hukum.

Dalam pada itu, lembaga penegak hukum sendiri juga terserang penyakit kancil pilek dan tidak berani melakukan tindakan hukum karena takut pada terkaman harimau jahat, takut dicopot. Yang jadi harimau jahat sekarang ini adalah ologarki politik. Contoh paling aktual tentang ini adalah dakwaan kasus korupsi dana DKP yang melibatkan mantan menteri Rokhmin Dahuri. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK sekarang ini sering membuang badan untuk menangani kasus dugaan korupsi yang menyangkut tokoh-tokoh politik kuat. Alasan yang dikemukakan bermacam-macam, misalnya, belum ada bukti awal (padahal bukti awal sudah cetho welo-welo). Atau karena tidak ada laporan atau pengaduan. Padahal, kasusnya bukan delik aduan karena kasusnya menjadi domain KPU (padahal kasus itu bersifat concursus atau gabungan tindak pidana yang bisa diurus KPU. Sebab, pelanggaran dana kampanye sekaligus bisa ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. KPU sendiri ikut-ikutan jadi kancil pilek yang setelah bersin satu kali lalu diam. Janji untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam satu atau dua hari ternyata tidak ditepati. Padahal, sudah lewat sepuluh atau dua puluh hari.

Dimuat di Jawa Pos, 13 Juni 2007
Sumber : Website Mahfud MD

Kependudukan dan Pembangunan Ekonomi Nasional

0

Rabu, 2 Maret 2011 11:03 WIB

Manusia yang harus didahulukan, bukan kapital, demikian ditegaskan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada tahun 1966 dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Membangun Kembali Ekonomi Indonesia”. Baru-baru ini, sebuah acara digelar untuk memperingati satu abad Sjafruddin Prawiranegara, yang merupakan Gubernur pertama Bank Indonesia dan pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sebagai seorang ekonom dan negarawan, beliau dikenal sangat memperhatikan pentingnya pengembangan sumberdaya manusia.

Dalam konteks ekonomi, posisi kritis dan sentral sumberdaya manusia memang kerap terlupakan. Pembangunan ekonomi cenderung diukur melulu berdasarkan pertumbuhan pendapatan, yang sejatinya sekedar merupakan sebuah upaya pendekatan. Dalam masa-masa pembangunan pasca-krisis 1997, gejala yang sama juga cenderung terjadi. Sayangnya, hal ini justru berlangsung di tengah gencarnya pendekatan untuk semakin mengedepankan aspek manusia dalam pembangunan, seperti dengan diperkenalkannya Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI).

Salah satu bentuk kurangnya perhatian terhadap aspek kependudukan akhirnya mewujud dalam sebuah fenomena yang dikenal sebagai ledakan penduduk. Indonesia mengalami ledakan penduduk pertama kali pada tahun 60-70-an, di mana generasi yang lahir pada masa tersebut diperkirakan akan melahirkan ledakan penduduk kedua pada tahun 2010-2011 ini.

Survei Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 237, 56 juta, sebuah angka yang oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diprediksikan baru tercapai pada 2015. RPJPN memprediksi bahwa pada tahun 2010 ini penduduk Indonesia baru mencapai 232 juta orang. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2009 tercatat berada pada peringkat ke 108 dari 188 negara di dunia.

Pembangunan kependudukan secara teknis sederhana, yaitu mengupayakan transisi demografis yang ditujukan pada tingkat kelahiran dan kematian yang lebih rendah. Hal ini berarti, kuantitas penduduk tumbuh secara lebih efisien, namun menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi.

Komitmen politik dan ekonomi untuk membangun manusia Indonesia sebenarnya telah begitu banyak ditegaskan dalam berbagai dokumen resmi negara. Dua tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Republik ini didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah komitmen eksplisit negara untuk membangun manusia Indonesia. Bahkan, dalam RPJPN 2005-2025 sendiri secara lebih teknis dinyatakan bahwa “kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan”.

Salah satu upaya pembangunan kuantitas kependudukan yang sangat kita kenal adalah program Keluarga Berencana (KB). Sementara, pembangunan kualitas kependudukan dilakukan melalui berbagai program yang mengiringi KB secara paralel, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Wajib Belajar, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sinergi kuantitas dan kualitas kependudukan ini dahulu terangkum dalam tema Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Kesuksesan penyelenggaraan program KB pada era Orde Baru, terlepas dari nuansa politik yang dahulu begitu dominan, patut diakui sukses mengawal pembangunan. Namun demikian, era reformasi, terlebih pasca penyelenggaraan desentralisasi, telah meletakkan kependudukan pada prioritas yang teramat rendah dalam jajaran program pembangunan. Gaung program KB nyaris tidak terdengar dalam beberapa tahun terakhir ini dan mengalami reduksi pemaknaan menjadi semata program kontrasepsi yang terlepas dari upaya pembangunan kesejahteraan. Dalam praktiknya, kependudukan yang dahulu dikelola oleh kementerian kini belum jelas keberadaan dan kewenangannya dalam struktur kepemerintahan kita.

Serangkaian diskusi di atas menggarisbawahi bahwa guna mengawal kesuksesan program pembangunan nasional, kependudukan harus kembali mendapatkan prioritas utama dari segenap elemen pelaku pembangunan, terutama pemerintah. Sebagaimana yang dipesankan oleh Sjafruddin Prawiranegara, manusialah yang harus didahulukan. Pernyataan beliau bahkan mengemuka jauh sebelum berbagai ide mengenai pembangunan manusia mewarnai wacana global.

Langkah terdekat yang perlu diambil adalah mereorientasi implementasi RPJPN dengan segera agar dapat mengatasi tantangan kependudukan yang timbul akibat ledakan penduduk. Langkah berikutnya merupakan pembangunan kembali fondasi jangka panjang untuk meletakkan kembali visi kependudukan secara utuh melalui integrasi program-program yang berkaitan dengan upaya transisi demografis. Rakyat yang sejahtera tidak boleh hanya mampu menikmati kesejahteraan, namun harus sekaligus berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan secara positif. Hal ini mencakup pengendalian kuantitas penduduk yang berjalan secara sinergis dengan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Prof. Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

KPK: Tak Ada Bupati yang Tak Korupsi

1

11 Februari 2011 12:06

JAKARTA (RP)- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin menyatakan, tak ada kepala daerah yang tak korupsi. Sebab setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), para kepala daerah terpilih akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal dan membayar utang ke tim sukses pada masa kampanye. ‘’Tidak ada bupati yang tidak korupsi setelah Pilkada,’’ kata M Jasin pada diskusi bertajuk ‘’Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa dan Pemberantasannya’’ di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (9/2). Turut hadir sebagai pembicara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Djimanto, serta Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himawan Adinegoro. Menurut Jasin, tempat yang paling mudah bagi para kepala daerah memperoleh uang untuk membayar utang adalah dari pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa itulah sering direkayasa aparat pemerintah bersama swasta. ‘’Adanya rekayasa sehingga ada uang yang mengalir ke kepala dinas dan ke bupati,’’ katanya. Selain itu, yang paling umum dilakukan para kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan Penunjukkan Langsung (PL). ‘’Pelaksana-pelaksana dari proyek ini biasanya para tim sukses saat Pemilukada,’’ imbuh Jasin. Sementara itu, Himawan Adinegoro mengatakan, potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bisa diminimalkan dengan menerapkan e-procurement atau lelang secara elektronik. Alasannya, sistem itu lebih transparan dibanding sistem manual. Ditambahkannya, pada tahun 2012 e-Procurement sudah wajib diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan. ‘’Untuk tahun ini baru dimulai pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),’’ ucap Himawan. Disebutkannya, untuk menunjang e-procurement itu LKPP akan membangun lebih dari 600 sistem LPSE. ‘’Yang nantinya teragresi menjadi satu pasar pengadaan secara nasional untuk memfasilitasi panitia dan penyedia,’’ katanya.(awa/jpnn) Sumber: www.riaupos.co.id dalam Website LKPP

Absensi Sidik Jari Kejagung tidak Permudah Usut Kehadiran Cirus

0

Senin, 31 Januari 2011 13:37 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

JAKARTA–MICOM: Kejaksaan Agung sudah menerapkan absensi sidik jari sejak 2009. Di beberapa pojok strategis di lingkungan Kejaksaan Agung terpasang mesin absensi buatan Jerman dengan merek Schlage.

Namun, canggihnya mesin tak membuat tugas JAMWas mudah dalam mengusut absensi Cirus Sinaga. Dalam peraturan tata tertib pengguna mesin absensi digital, setiap pegawai diharuskan melakukan absensi digital dua kali sehari, yakni pagi dan sore hari.

Pegawai kejaksaan tidak bisa mengabsen dalam selang waktu antara pukul 08.30 sampai 15.30 WIB. Namun, absensi manual tetap didiskresi terhadap pegawai yang datang terlambat atau keluar kantor karena urusan dinas.

Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan Cirus untuk melewatkan absensi digital. Padahal, ia tak pernah ditugaskan karena sedang menjalani hukuman disiplin berat.

“Absen ini kan ada yang manual, ada yang finger print. Bisa saja di finger print tidak ada tapi di manual ada. Benar tidak, kami periksa saksi-saksi,” cetusnya. (OL-5)

Sumber : Media Indonesia

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top