masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Pelembagaan Premanisme

0

KEKERASAN semakin menemukan ruang hidup di negeri ini. Bila dua-tiga orang bersepakat terhadap soal yang sama dan karena itu bersepakat juga melakukan kekerasan, tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk memperoleh pengakuan negara. Dia melembaga.

Lembaga-lembaga itu, lengkap dengan seluruh atributnya, lalu memamerkan dan memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kegigihan radikal. Celakanya, negara yang oleh konstitusi diwajibkan melindungi kenyamanan dan ketenteraman warganya semakin tidak berdaya.

Negara menjaga eksistensinya melalui payung suci bernama ideologi. Hingga detik ini, belum ada deklarasi resmi dari negara dan rakyat Indonesia bahwa ideologi Pancasila sudah tidak berlaku lagi dan karena itu setiap kita boleh bereksperimen dengan ideologi yang lain.

Tidak ada satu pasal pun dalam Pancasila yang cuma lima itu yang menganjurkan kekerasan, apalagi melembagakannya. Hanya negara dengan sistem hukum yang mengatur dan mengawasi secara ketat yang boleh menggunakan kekerasan. Di luar negara, tidak ada organisasi sipil dengan atribut apa pun yang sah mendemonstrasikan radikalisme.

Karena ideologi adalah payung suci, perlawanan terhadap ideologi negara adalah perampasan jahat dan karena itu harus ada instrumen dan argumen yang membenarkan penghukuman model perampasan seperti itu. Itulah tugas suci negara.

Kita memiliki sistem hukum, tetapi tercerai-berai oleh argumen yang riuh rendah. Dan negara membolehkan, bahkan menyerah pada, radikalisme argumen dan tindakan.

Lihat organisasi terorisme yang merambah cepat ke dalam sistem berpikir kita, yang pintar maupun yang bodoh. Lihat bagaimana kenyamanan warga jadi rebutan organisasi berbasis etnik, agama, maupun kepentingan kerdil. Lihat bagaimana warga yang meneriakkan keyakinan agamanya menyiksa warga yang beragama lain maupun yang beragama sama.

Negara yang dilengkapi seluruh legalitas opsi kekerasan dalam rangka penegakan hukum dan kebenaran cenderung menjadi penonton. Kalau ada porsi pengaturan sebagai manifestasi tugas pemerintah, opsi itu dilakukan dengan semangat minimalis.

Setiap ada kekerasan oleh pelaku yang sama dengan organisasi yang sama ditanggapi pemerintah dengan rapat dan statement. Inilah pemerintahan yang menyelenggarakan tata kelola cukup dengan statement.

Negara dengan sistem hukum yang tidak tegak akan menyuburkan premanisme. Premanisme dalam negara semacam ini tidak melulu dilaksanakan warga, tetapi juga oleh negara.

Kita merindukan negara yang kuat melindungi sistem hukum dan karena itu menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Untuk itu, negara harus hadir, kuat, dan berbuat. Negara tidak bisa mendelegasikan fungsi penegakan hukum kepada kaum sipil. Apalagi sengaja membiarkan kewenangannya dirampok.

Sumber : Media Indonesia

Bisnis Layanan Kesehatan

31

Oleh : Kartono Mohamad

Di zaman dulu rumah sakit adalah institusi yang bermisi menolong orang sakit tanpa pamrih apa-apa. Hal ini berlangsung sampai masa kolonial Belanda, ketika dokter dan pegawai rumah sakit digaji dalam jumlah yang cukup besar. Entah mulai kapan perubahan terjadi, sehingga penyelenggaraan layanan rumah sakit mulai berhitung secara bisnis. Mungkin bermula ketika dokter diperbolehkan berpraktik sendiri di luar jam kerja resmi. Dokter mulai merasakan kenikmatan dari praktik pribadi karena mendapat tambahan penghasilan di luar gaji mereka. Beberapa dokter ada yang berhenti sebagai dokter pemerintah lalu menyelenggarakan layanan kuratif swasta sepenuhnya.

Orientasi bisnis layanan kuratif juga makin nyata ketika obat mulai dijual di apotek. Kemudian makin menjadi-jadi ketika teknologi yang dipergunakan makin canggih. Dokter atau rumah sakit harus membeli alat itu dengan harga yang cukup mahal. Selain mahal dalam harga, juga mahal dalam perawatannya. Dokter dan pimpinan rumah sakit harus memperhitungkan modal yang harus kembali karena kalau rusak ia harus membeli baru lagi. Maka perhitungan bisnis di sebuah rumah sakit, terutama swasta, makin mencuat dan berlanjut sampai sekarang. Bahkan, tidak jarang orang mendirikan umah sakit justru untuk mencari keuntungan. Termasuk di sini pemerintah daerah.

Terjadi semacam “split of personality” di kalangan masyarakat, antara ingin agar layanan kuratif diselenggarakan pemerintah dan bersifat gratis dan keinginan untuk mendapat perawatan yang nyaman dan dengan menggunakan teknologi canggih. Sekarang masalah semakin ruwet ketika harga teknologi makin mahal.

Dalam menghadapi perubahan semacam itu seharusnya dari awal pemerintah sudah mengantisipasinya lalu mengatur agar terjadi keadaan yang seimbang, antara rumah sakit harus mencari untung dan rakyat tetap terlayani tanpa beban yang berat. Mengatur agar antara rumah sakit tidak terjadi persaingan yang tidak etis. Pemerintah harus dari awal dulu menyadari bahwa persaingan antara sesama rumah sakit pada ujungnnya tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Berbeda dengan persaingan toko yang memungkinkan konsumen mampu memilih yang mana yang terbaik dan sesuai untuk dirinya. Dalam membeli jasa layanan medik, rakyat (konsumen) tidak memiliki kemampuan memilih seperti halnya kalau mau membeli baju. Pertama, ia tidak tahu apa yang menyebabkan ia sakit, dan yang kedua ia tidak tahu layanan yang mana yang terbaik untuknya. Ketidak tahuan ini sering dimanfaatkan oleh para pebisnis layanan medik untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin.

Dalam suasana globalisasi, AFTA, dan sebagainya seperti sekarang ini, persaingan tidak lagi terjadi sesama dokter atau rumah sakit lokal tetapi juga dengan dokter atau rumah sakit dari negara lain. Rakyat makin membutuhkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban atau diperas oleh persaingan global seperti itu. Persaingan yang bukan hanya dalam hal harga, kebagusan dan kecanggihan peralatan. Persaingan yang lebih berat adalah pada mutu layanan, dan sikap pemberi layanan. Yang diminta oleh pasien juga kemampuan rumah sakit dan dokter bersikap terbuka kepada pasien dan memperlakukan mereka sebagai manusia.

Seharusnya pemerintah dan juga para dokter mampu menyiapkan diri menghadapi persaingan tersebut. Sikap yang menganggap pasien tidak tahu atau tidak perlu tahu akan makin menjauhkan pasien dari rasa puas. Para dokter juga harus mengubah sikap dari seorang yang bersikap lebih tinggi menjadi sesama manusia seperti juga pasiennya. Lebih berhati-hati sehingga tidak melakukan kelalaian dan siap dikoreksi jika memang melakukan kesalahan. Tidak pula menghindar ketika pasien akan bertanya sebab sikap-sikap seperti itulah yang sering menimbulkan dugaan adanya malapraktik.

Lembaga yang harus mengawasi para penyedia layanan medik juga harus berani bersikap adil dan berani bertindak tegas jika ada dokter yang melakukan kesalahan. Kita tidak bisa lagi menghindar dari kemungkinan masuknya dokter dari negara lain untuk mencari nafkah di Indonesia. Kita tidak bisa lagi mengeluarkan peraturan yang sifatnya memproteksi dokter Indonesia dengan melarang dokter asing masuk. Tidak mungkin kita mencegah rakyat Indonesia memilih dokter asing daripada dokter Indonesia jika mereka tidak percaya lagi kepada dokter Indonesia. Menjaga kepercayaan pasien dengan sikap itulah yang lebih penting.

Bisnis layanan medik, seperti juga bisnis jasa lainnya, sangat tergantung kepada kemampuan pemberi layanan menjaga kepercayaan konsumen. Upaya untuk memperbaiki dan menjaga kepercayaan itu harus menjadi prioritas utama bagi rumah sakit atau dokter jika ingin bersaing dengan dokter dari negara lain. Menunjukkan sikap tulus (sincere) dalam memberi layanan akan membuat pasien akan setia kepada dokter Indonesia sendiri. Pasien mungkin tidak tahu apa penyakit yang dideritanya dan tidak tahu tindakan apa yang terbaik baginya, tetapi mereka akan dapat melihat ketulusan seorang dokter dari sikap dan cara berkomunikasi.

Sumber : Kartono Mohamad
Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

HUKUMAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

96

HUKUMAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9 (Kategori Hukuman disiplin ringan), Pasal 9 angka 11 (Kategori Hukuman disiplin sedang), dan Pasal 10 angka 9 (Kategori Hukuman disiplin Berat) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penjelasan Pasal 14

Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Contoh: Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN TERKAIT KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA (Pasal 8 angka 9) Terdiri dari :

  1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 sepuluh) hari kerja; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG TERKAIT KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA (Pasal 9 angka 11) Terdiri dari :

  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

HUKUMAN DISIPLIN BERAT TERKAIT KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA (Pasal 10 angka 9) Terdiri dari :

  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
  3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

PP 53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERKA BKN No. 21 Tahun 2010 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53 (Bag. I) ; (Bag. II) ; (Lampiran)

Lapar Menjadi Superbodi

0

ADA gejala institusi negara ingin mengoleksi kewenangan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Berlomba-lomba ingin menjadikan dirinya sebagai lembaga superbodi. Hal itulah yang diperlihatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam draf revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama DPR.

Sedikitnya ada enam kewenangan superior yang ingin dikoleksi PPATK. Pertama, hak imunitas bagi anggota PPATK. Kedua, hak penyidikan dan penyelidikan. Ketiga, hak penyadapan. Keempat, hak penahanan. Kelima, pembagian komisi sebesar 25% dari hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan. Dan keenam, hak pemblokiran dan penyitaan.

Jika semua itu dipenuhi, PPATK bakal menjadi institusi yang menggenggam kewenangan yang dimiliki polisi, kejaksaan, dan KPK, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penahanan, pemblokiran, dan penyitaan. Selain itu, ia punya kewenangan superbodi yang dimiliki KPK, yaitu melakukan penyadapan. Bukan hanya itu. Anggota PPATK pun seperti anggota DPR, memiliki imunitas alias kekebalan di muka hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ia bisa berbuat suka-suka atas nama undang-undang.

Bertambah celaka, karena dengan semua kewenangan superior itu, PPATK diberi pula pembagian komisi 25% dari hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan. Itu berarti PPATK ditempatkan setara dengan debt collector! Sangat mengerikan membayangkan ada lembaga negara dengan kewenangan yang nauzubillah

itu. Sebelum terjadi, draf revisi undang-undang itu harus direvisi ulang.

PPATK harus dikembalikan kepada fungsinya, yakni sebagai lembaga penyedia data dan analisis untuk membantu kinerja institusi lain, bukan untuk melampaui kewenangan lembaga lain.
Adalah jauh lebih berguna jika revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang memasukkan asas pembuktian terbalik. Itulah cara untuk bisa mengungkap tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan lebih dini dan lebih efektif.

Kecenderungan memperkuat kewenangan institusi lewat amendemen perundang-undangan memang harus diwaspadai. Bukan mustahil PPATK menjadi lembaga pencucian kejahatan pejabat sehingga mulai lapar menjadi lembaga superbodi.

Kecurigaan itu sangat beralasan. Sebab PPATK telah kehilangan independensinya. Padahal, PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


sumber : MI Online
Independensi itu mulai terkikis, mengalami erosi, pada saat Yunus Husein yang mengepalai PPATK diangkat menjadi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang bertanggung jawab kepada presiden.

PPATK harus independen karena ia berwenang memeriksa rekening pejabat negara, siapa pun itu, termasuk rekening presiden dan semua anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Dengan Yunus Husein menjadi anggota satgas itu, terjadilah konflik kepentingan.
Dan kini, tiba-tiba publik dikejutkan dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan PPATK sebagai lembaga superbodi. Ada apa? Apa maksud? Adanya udang di balik batu perlu diwaspadai.

Menakar Bukti Permulaan : Penangkapan dan Penahanan Susno…

2

Oleh Eddy OS Hiariej *

Dalam enam bulan terakhir ini, boleh jadi Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah orang yang paling kontroversial di Tanah Air. Mulai dari perseteruan Polri-KPK, kesaksiannya dalam sidang Antasari Azhar, kemudian membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan petinggi Polri, sampai pada penetapan dirinya sebagai tersangka disusul penangkapan dan penahanan dalam kasus penangkaran arwana PT Salmah Arwana Lestari.

Bersandar pada KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan itu berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan.

Tak sebatas alat bukti

Ada perbedaan ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap berikut menahan orang tersebut. Pasal 1 Butir 14 KUHAP menyatakan, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Adapun Pasal 17 KUHAP menyebutkan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan.

Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (corpus delicti) dan barang-barang hasil kejahatan (instrumenta delicti).

Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan tolok ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada bewijs minimum atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Dengan demikian, untuk menangkap seseorang diperlukan dua dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Sebab, pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka.

Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar (Arthur Best dalam Evidence: Examples And Explanations, 1994, hlm 4).

Logika kekuasaan

Terkait kasus Komjen Susno Duadji untuk menakar bukti permulaan kiranya dapat dilihat dengan menggunakan fakta yang obyektif. Pertama, Susno disangkakan menerima suap Rp 500 juta dalam kasus penangkaran ikan arwana PT Salmah Arawana Lestari di Rumbai, Riau.

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana, untuk membuktikan seseorang telah menerima suap, semestinya ada pelaku yang mengaku atau setidak-tidaknya memberi keterangan sebagai pemberi suap. Lebih adil lagi jika pemberi suap itu telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu. Anehnya, Susno telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu sebelum pemberi suapnya dinyatakan sebagai tersangka.

Kedua, keterangan saksi yang menyatakan Susno menerima suap tidak dapat dipercaya begitu saja karena kedua saksi itu sekarang ini adalah tersangka dalam kasus mafia pajak yang dibongkar oleh Susno sehingga keterangan saksi tersebut harus diperkuat oleh alat bukti lainnya.

Ketiga, Susno tidak diizinkan untuk diperlihatkan bukti yang cukup sehingga ia dapat dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kendatipun hal ini bukanlah kewajiban penyidik, tetapi dibutuhkan agar tidak terjadi unfair prejudice terhadap Susno.

Keempat, terkait penangkapan dan penahanan khususnya syarat subyektif penahanan. Jika Susno dikhawatirkan akan melarikan diri, bukankah Susno selama ini selalu memperlihatkan sikap kooperatif ketika dimintai keterangannya?

Jika Polri menganggap Susno akan merusak atau menghilangkan barang bukti, kekhawatiran ini justru kontradiktif dengan penangkapan dan penahanan itu sendiri yang katanya telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Jika Polri menganggap Susno akan mengulangi tindak pidana, anggapan tersebut kiranya terlalu sumir.

Tegasnya, penetapan Susno Duadji sebagai tersangka berikut penangkapan dan penahanannya lebih memperlihatkan logika kekuasaan daripada logika yuridis.

*Eddy OS Hiariej, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

Sumber : Kompas Online

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top