masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Gelombang Pasang Nepotisme

0

Selasa, 4 Mei 2010 | 02:55 WIB

Oleh : YUDI LATIF

Satu-satunya pelajaran sejarah yang kuat diingat bangsa ini adalah pelajaran untuk melupakan sejarah. Betapa cepat bangsa ini melengahkan misi besar reformasi: membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengakuan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia semakin nyaring terdengar di panggung pencitraan. Namun, nilai-nilai kontra-demokrasi menelikung lewat pintu belakang prosedur demokrasi, menikam demokrasi dari balik selimut. Perkembangan demokrasi bukan saja diikuti oleh penyemarakan modus korupsi dan kolusi, melainkan juga membawa arus balik nepotisme dalam bentuk penguatan dinasti politik.

Nepotisme, perlakuan istimewa tanpa rasionalitas terhadap suatu keluarga, menistakan jati diri bangsa dan nilai-nilai demokrasi. Karakter keindonesiaan secara negatif dibangun melalui semangat antifeodalisme dan antikolonialisme. Menulis di majalah pengobar kemajuan, Bintang Hindia, Nomor 1 Tahun 1902, Abdul Rivai memancangkan tonggak perlawanan terhadap nepotisme. ”Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai ’bangsawan oesoel’ karena kemunculannya memang telah ditakdirkan. Jika nenek moyang kita bangsawan, kita pun bisa disebut sebagai bangsawan bahkan meskipun pengetahuan dan pencapaian kita tak ubahnya seperti ’katak dalam tempurung’. Saat ini pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya ’bangsawan pikiran’.”

Seruan Rivai itu begitu kuat memengaruhi karakter keindonesiaan, tecermin dalam berbagai preferensi dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Menyangkut kepala negara, para anggota bisa berbeda pendapat dalam penyebutan namanya. Ada yang mengusulkan nama presiden, wasir, imam, maharaja, dan lain-lain. Namun, tidak ada pertentangan akan keharusan kepala negara itu dipilih oleh rakyat, bukan atas dasar keturunan.

Dalam konteks nilai-nilai demokrasi, nepotisme juga melanggar kesamaan hak warga negara yang menuntut prinsip-prinsip fair play dan meritokrasi dalam politik. Posisi seseorang tidak ditentukan oleh prinsip-prinsip hereditas, melainkan oleh pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan prestasinya.

Tak terbantahkan, seseorang yang terlahir dari dinasti politik mendapatkan keuntungan modal sosial dan kultural berupa proses familiarisasi lebih dini dengan ”bahasa” dan pergaulan politik. Mereka juga diuntungkan oleh pengenalan publik yang lebih baik karena asosiasinya dengan keluarga terkenal. Modal inilah yang memudahkan mereka terjun ke dalam dunia politik.

Meski demikian, sejauh dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, fakta keberuntungan itu sama sekali tidak boleh menafikan prinsip-prinsip fair play dan meritokrasi. Siapa pun, dari keluarga mana pun, harus sama-sama mengikuti proses pengaderan dan menapaki jenjang posisi politik menurut ukuran prestasi.

Gelombang pasang nepotisme dalam bentuk penguatan dinasti politik di Indonesia saat ini sebagian merupakan cerminan dari lemahnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagian lain dapat dipandang sebagai ”puncak gunung es” dari meluasnya kesenjangan sosial dalam masyarakat; bahwa perkembangan demokratisasi politik selama ini tidak diikuti oleh proses demokratisasi di bidang ekonomi.

Kelas menengah

Adam Bellow dalam In Praise of Nepotisme (2003) menengarai gejala nepotisme menurun ketika terjadi perluasan kelas menengah yang menciutkan kesenggangan sosial, sebagai ikutan dari kebijakan rezim negara kesejahteraan. Sebaliknya, nepotisme cenderung menguat ketika lapis kelas menengah menipis yang meluaskan kesenjangan sosial, sebagai ikutan dari kebijakan rezim neoliberalisme.

Temuan Bellow itu mendapatkan peneguhan dari Paul Krugman dalam The Conscience of A Liberal (2007); bahwa kesenjangan sosial yang lebar—menyusul dominasi pemerintahan konservatif yang mengusung neoliberalisme—merupakan katalis bagi gelombang pasang politik partisan dan politik pengultusan, baik dalam bentuk nepotisme maupun fanatisisme keagamaan dan etnosentrisme.

Alhasil, gelombang pasang nepotisme harus dibaca dalam bentuk symptomatic reading. Dalam ”deskripsi tipis”, nepotisme merupakan gambaran perubahan pada perangkat keras (prosedur) demokrasi, belum diikuti oleh perubahan pada perangkat lunak (budaya) demokrasi. Dalam ”deskripsi tebal”, nepotisme adalah pertanda bahwa demokrasi yang kita kembangkan hanyalah sebatas fashion, pencitraan, ketimbang membawa perubahan fundamental secara substantif. Nepotisme merupakan penampakan secara telanjang dari kegagalan kita mengembangkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Lebih menyedihkan, para pemimpin yang memiliki otoritas untuk melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi justru berkomitmen untuk menikam demokrasi dengan mengobarkan nepotisme, mendorong anggota keluarganya untuk merebut posisi-posisi politik strategis di luar ambang kepatutan.

Arus balik nepotisme merupakan jalan kutukan menuju ”state manqué”, suatu negara yang tak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok bagi watak rakyatnya. Untuk keluar dari jalan kutukan ini, kita memerlukan ketakziman pada kearifan tradisional: ”raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah”. Penyangkalan harus terus dilakukan terhadap para pemimpin yang menistakan karakter bangsa dan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Kompas.com

Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan

Ujian Nasional dan Mentalitas Lancung

0

Apakah Anda, anak Anda, atau barangkali keponakan atau tetangga Anda, lulus Ujian Nasional (UN) tahun ini? Tentu jawabnya ada dua, lulus atau tidak lulus.

Mari kita simak hasil Ujian Nasional (UN) di sekolah-sekolah kita tahun ini.

Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, ada 267 SMA/MA/SMK –51 sekolah negeri dan 216 sekolah swasta– yang 100 persen siswanya tidak lulus UN.

Ada 5.795 sekolah atau 35,17 persen dari total 16.467 sekolah menengah tingkat atas di seluruh Tanah Air yang mengikuti UN, yang seluruh siswanya (418.855 orang) lulus.

Sebaliknya, 7.648 siswa berbagai sekolah seluruh Indonesia tidak lulus dan harus mengikuti UN ulang.

Itu data resmi pemerintah.

Walaupun ada UN ulang, mereka yang tidak lulus kadung jatuh mental. Sebagian dari mereka mengekspresikan kekecewaannya secara berlebihan, dari yang mengamuk di sekolah, menagis histeris, hingga mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga.

Kelihatannya sudah menjadi pola. Yang lulus bersukacita, yang tak lulus berduka. Seolah UN adalah medan uji “segala-galanya” sehingga yang tak lulus “habislah sudah.”

Persoalannya, berapa persenkah siswa yang lulus dengan cara jujur dan berapa pula yang lulus secara lancung?

Saya jelas menghargai siswa yang tidak lulus karena sangat mungkin mereka jujur, ketimbang mereka yang lulus dengan cara lancung.

Dulu dalam buku Bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar ada kisah moral tentang juara lancung.

Saya kurang begitu mengerti lancung itu maknanya apa, tahunya hanya “juara lancung,” yaitu juara lewat cara-cara yang tidak jujur. Maka saya artikan cara-cara yang tidak jujur itu sebagai lancung.

Tentu saja idealnya lulus secara jujur karena siswa itu memang siap dan bisa menjawab dengan benar soal-soal yang diujikan, bukan menjiplak atau membeli kunci jawaban dari mafia pembocor soal, atau cara lancung lainnya.

Kalau melihat prosesnya, penyelenggaraan UN memang terkesan sangat menegangkan. Bayangkan, polisi diikutkan menjaga sekolah. Sepertinya gawat sekali. Tapi memang, keadaannya bisa gawat manakala kejahatan bisa muncul dari sana.

Selentingan kabar muncul, karena sekolahnya mengejar tarjet kelulusan 100 persen, ada guru yang malah ikut berbuat jahat; memberikan jawaban ke siswanya.

Sekolah-sekolah akan malu, manakala tingkat kelulusan siswanya kecil. Tetapi, sangat disesalkan jika untuk itu, segelintir otang terjebak di jalan ketidakjujuran.

Persoalannya menjadi sangat serius dan ironis, manakala ketidakjujuran justru berlaku di dunia pendidikan. Ini menyangkut mental!

Dan jika melihat kasus-kasus mafia hukum, mafia pajak, dan segala mafia kejahatan lainnya di negeri ini, maka mentalitas adalah persoalan masa depan bangsa ini.

Kalau pendidikan malah menenggelamkan kejujuran, apa jadinya sumberdaya manusia Indonesia kelak? Pandai, cerdas, profesional, modern, tapi sayang bermental korup, karena tradisi tidak jujur telah ditanamkan di sekolah.

Bangsa kita akan semakin keropos, manakala yang dominan masih tetap mentalitas lancung.

Orang kaya mendadak, menjadi demikian dermawan, dipuji masyarakat yang melihat derajat orang dari materi atau kekayaan yang dimilikinya, tapi belakangan diketahui kekayaannya itu hasil korupsi. Alamak!

Mengapa ketidakberesan-ketidakberesan itu terus berlangsung dan dianggap lazim?

Kalau kita baca “Saya Sasaki Shiraishi, Young Heroes: the Indonesian Family in Politics” terbitan 1997, tradisi lancung telah tertanam lama dalam keluarga-keluarga di Indonesia. “Keluarga” dimanipulasi sedemikian rupa sebagai pembungkus tradisi ketidakjujuran.

Shiraishi menyebutkan tiga hal tentang keluarga Indonesia, setidaknya pada masa Orde Baru.

Pertama, Indonesia adalah dunia koneksi yang maha besar. Masyarakat terbagi ke dalam “kenalan” dan “orang tidak dikenal”.

Kedua, dunia koneksi dibangun berdasar gagasan “keluarga”, justru karena “keluarga” adalah, dan masih menjadi, penanda kosong. Keluarga merupakan lembaga tempat struktur kekuasaan diwujudkan atas nama “cinta dan tanggungjawab”.

Ketiga, kekeluargaan, gagasan keluarga atau familisme dibangun di atas pikiran keluarga, dan memfasilitasi “seperti keluarga” dalam organisasi birokrasi modern seperti di sekolah dan di kantor.

Yang ketiga itu cukup menjelaskan perilaku guru pembocor kunci soal UN demi mengangkat citra sekolah. Sang murid adalah anggota keluarga yang harus ditolong, dan sang guru adalah orangtua yang membantunya memberikan kunci jawaban.

Kita diingatkan oleh istilah sinisme “korupsi berjamaah.” Mengapa berjamaah? Karena dilakukan bermai-ramai, akibat sistem sudah sedemikian rupa didikte oleh tradisi dan mentalitas lancung.

Saya kira, kita setujui saja apabila ada yang menyatakan “tidak hanya ada satu Gayus di Indonesia.” Gayus yang saya maksud adalah Gayus Tambunan, pegawai pajak yang korup itu. Ia puncak gunung es untuk contoh ketidakjujuran yang muncul di antara sekian banyak yang tidak terungkap.

Penegakan hukum itu wajib, tetapi “revolusi kebudayaan” juga perlu. Maksudnya, menyuntikkan tradisi kejujuran di tengah “keluarga Indonesia.”

Walaupun mengandung banyak bias feodal, konsep “keluarga” masih bisa dijernihkan sebagai konsep budaya Timur yang antikorupsi.

Dan itu harus mulai ditanamkan kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah. Jangan menjadikan mereka “manusia robot yang cerdas”, bangunlah fondasi kejujuran pada karakter mereka.

Oleh : Alfan Alfian, Dosen di FISIP Universitas Nasional, Jakarta (dalam ANTARA News)

Reformasi Tanpa Ideologi

3

Oleh Komaruddin Hidayat

Dalam pengertiannya yang populer, ideologi adalah sebuah doktrin, cita-cita, ataupun kepercayaan yang dijadikan acuan dan pedoman bagi sebuah gerakan sosial untuk mewujudkan cetak biru masyarakat yang diidealkan. Sebuah gerakan ideologis akan sukses jika mampu membangkitkan militansi pendukungnya karena tertarik akan cita-cita sosial yang ditawarkan sehingga muncul kohensi dan militansi para pendukungnya.

Tanpa adanya ”musuh bersama” yang mengikat anak bangsa, ideologi biasanya akan pudar pelan-pelan. Perseteruan Barat dan Timur, misalnya, saat ini tak lagi militan karena ideologi kapitalisme dan sosialisme kian membaur.

Di Indonesia, gerakan ideologis di panggung nasional yang militan pernah terjadi dua kali. Pertama, gerakan kemerdekaan yang puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 1945 dan, kedua, gerakan komunisme yang memperoleh counter ideologi Islamisme dan Pancasila pada 1965. Dua peristiwa itu telah mengantarkan perubahan cetak biru sosial-politik secara spektakuler. Setelah itu, ayunan pendulum ideologi keagamaan cenderung berada di garis tengah. Namun, secara ekonomi muncul ideologi baru yang sangat radikal, yakni kapitalisme global yang merobohkan dan meluluhlantakkan ekonomi tradisional dengan segala implikasinya.

Generasi peralihan

Ketika bangsa-bangsa lain telah memasuki era sains dan teknologi modern, Indonesia masih bersikukuh dengan pendekatan ideologis dalam merespons beragam tantangan ekonomi dan politik sehingga secara empiris bangsa ini secara ekonomi kian tertinggal.

Beberapa pemimpin dunia sudah mengarahkan masyarakatnya pada scientific based society (masyarakat berbasis sains) yang menghargai profesionalisme, transparansi, dan efektivitas kerja sehingga ketika mengangkat pejabat publik tidak semata berdasarkan pertimbangan balas budi. Sayangnya, kultur politik kita masih lebih senang mempertimbangkan mayoritas-minoritas, etnisitas, kelompok politik, dan perkoncoan sehingga banyak jabatan strategis pemerintah diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel semata untuk menjaga stabilitas politik yang sangat konsumtif.

Pasca-Soeharto adalah masa transisi yang mengakhiri jajaran tokoh ’45 dan ’66. Durasi ini seakan dibagi-bagi agar mereka memperoleh jatah untuk berkuasa meski hanya sebentar karena pada Pemilu 2014 tiba giliran lapisan generasi baru yang lahir dan tumbuh pada era kapitalisme dan pasar bebas. Mereka dibesarkan oleh kampus dan iklim budaya global, bukannya anak kandung ideologi kemerdekaan ataupun keagamaan yang kental. Dalam jumlah yang kecil memang masih ada dan tetap akan ada kelompok ideologi keagamaan ini yang diragukan loyalitasnya pada Pancasila dan Indonesia.

Dengan munculnya fenomena global networking society dan kian melemahnya identitas lokal dan nasional, pemerintah mesti menciptakan ideologi baru yang menyatukan kepentingan semua anak bangsa dan menjadi pengikat kohesi emosi dan cita-cita bersama, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1945 dan 1966. Di sinilah peluang dan panggilan strategis Presiden SBY untuk mengantarkan masa peralihan generasi dan ideologi ini demi masa depan Indonesia. Dalam konteks ini SBY dan Partai Demokrat (PD) bisa didorong untuk menjadi model bagaimana membangun partai politik yang cerdas, bersih, santun, dan progresif untuk menampung aspirasi dan dedikasi generasi baru yang militan, bersih, dan visioner.

Setelah PD selesai kongres, SBY sebagai Presiden dan negarawan sebaiknya mengambil posisi yang sama dengan semua parpol untuk mempersiapkan Pemilu 2014 yang hasilnya benar-benar menjanjikan bagi masa depan bangsa. Segera dibentuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kredibel sehingga Pemilu 2014 nanti menjadi garis demarkasi dan landasan tinggal landas untuk menuju Indonesia yang cerdas, bermartabat, dan sejahtera. Kalau SBY berhasil menyederhanakan jumlah parpol menjadi paling banyak sepuluh, itu sudah suatu prestasi historis.

Terungkapnya berbagai skandal korupsi di kalangan polisi, jaksa, Direktorat Jenderal Pajak, dan DPR mesti dimanfaatkan sebagai momentum bagi SBY untuk melakukan perbaikan secara radikal dan mewariskan kultur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalau tidak, ibarat bengkel kendaraan, pemerintah ini bisanya hanya sibuk bongkar, tetapi tidak bisa pasang. Berhasil menangkap sederet koruptor masa lalu dan yang tengah berjalan, tetapi tidak berhasil membangun institusi baru untuk dibanggakan pada generasi penerus.

Kita ingin sekali tiga tahun ke depan ini muncul suasana kabatinan baru yang segar, optimistis, dan penuh antusias untuk mengakhiri era transisional yang semrawut, hiruk-pikuk, dan mahal. Bangsa ini memerlukan ideologi baru yang menimbulkan antusias, semangat juang, dan mampu mengikat kohesi bangsa tanpa menghilangkan keragaman agama dan budaya. Ini merupakan salah satu tantangan yang mesti dijawab oleh pemerintahan SBY. Kita merindukan pikiran-pikiran cerdas dan penuh inspirasi dari komunitas politisi di Senayan, dari kalangan menteri dan para intelektual kampus serta LSM.

Rakyat sudah lelah dengan wacana yang penuh gugatan, tetapi tanpa alternatif solusi. Berita media massa selama ini penuh dengan kejutan, tetapi bukan kejutan gagasan yang mencerahkan. Kita memerlukan ideologi yang mendorong terwujudnya Indonesia cerdas, Indonesia sehat, dan Indonesia sejahtera.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber : Kompas.com

Negara tanpa Politik Hukum

0

NEGERI ini seolah sedang memasuki hukum rimba. Satu per satu kasus hukum muncul lalu memangsa yang lain hingga lenyap. Para penegak hukum pun berakrobat memamerkan kepiawaian merekayasa perkara. Yang mempunyai jejaring kuat dialah yang menang.

Sungguh publik dibuat tercengang dan kagum. Penegak hukum dengan mudah menciptakan pasar lelang perkara. Penyelesaian kasus sesuai selera dan argo bayaran yang menggembungkan rekening penegak hukum.

Proses hukum sebuah kasus hanya diketahui segelintir orang di balik ruang tertutup. Publik dianggap tidak patut mengetahui dengan dalih memasuki materi hukum. Padahal penegak hukum sedang mengalami erosi kepercayaan publik.

Simak saja kasus hukum yang muncul akhir-akhir ini. Ujung kasus Bank Century masih gelap meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoba membuatnya terang. Lihat pula kasus dugaan makelar perkara di Mabes Polri yang melibatkan perwira tinggi Polri. Sang pelapor diuber-uber, sementara sejumlah nama yang disebut malah tidak tersentuh.

Lihat pula kasus Anggodo Widjojo. Tersangka itu kini berjaya karena menggiring kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah–dua Wakil Ketua KPK–ke pengadilan. Simak pula keterampilan hakim, jaksa, dan pengacara menyulap kasus yang berujung pada vonis bebas sang terdakwa.

Publik pun dengan leluasa menyaksikan pameran egoisme lembaga negara.

Mahkamah Agung seenaknya menyerobot Komisi Yudisial dalam memeriksa hakim yang membebaskan Gayus Tambunan. Kita pun terkesima menyaksikan jaksa menggiring para janda pahlawan yang sudah renta ke ruang sidang. Kita menyaksikan pemandangan yang kontras betapa dewi keadilan dengan enteng menebas hak-hak kaum jelata.

Sungguh prihatin hidup di sebuah negara yang mengagungkan hukum, tetapi tidak memiliki politik hukum. Hukum dibiarkan berkembang liar dan mencari jalannya sendiri. Penegak hukum leluasa mendagangkan perkara dan melelang pasal-pasal. Makelar dan mafia hukum pun berjaya.

Negara ini tidak punya politik hukum. Kita tidak tahu entah ke mana negara yang katanya negara hukum ini hendak dibawa.

Sejujurnya kita khawatir dengan pernyataan ‘tidak mau mengintervensi proses hukum’. Pernyataan yang arif bijaksana, tetapi juga merupakan tempat berlindung atas ketidakberdayaan mengatasi masalah mafia hukum yang sudah berkarat. Pernyataan ‘tidak mau mengintervensi proses hukum’ justru merupakan lahan persemaian yang subur bagi mafia perkara.

Kita juga prihatin penyelesaian kasus-kasus hukum melalui tangan-tangan ad hoc. Presiden membentuk Tim 8 untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi Bibit-Chandra. Presiden membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum untuk menangani makelar perkara yang sudah berurat berakar. Tangan-tangan ad hoc itu sebagian bukti negara ini tidak punya politik hukum.

Apakah jadinya negara tanpa politik hukum, tanpa kepastian hukum, tanpa nurani hukum? Yang berjaya adalah rekening para penegak hukum.

Sumber : MI Online

Salah Kaprah Advokat

2

Rabu, 14 April 2010 | 05:02 WIB

Oleh : Adnan Buyung Nasution

Geram sekali kita mendengar para advokat ikut menjadi aktor mafia hukum. Mungkin sudah terlalu lama praktik ini berjalan. Sudah saatnya para pengacara (lawyer) kembali pada martabat dan kehormatan profesinya.

Kalau kita ingat, mereka yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selain para dokter, adalah para meester in de rechten (gelar sarjana hukum pada masa itu ). Sebut saja Mr Sujudi, Mr Iskak, dan Mr Sastromulyono yang membela habis-habisan pemimpin pergerakan Bung Karno di Pengadilan Landraad, Bandung, 1933. Juga tak kalah hebatnya founding fathers kita Mr Amir Sjarifuddin, Mr Moh Jamin, Mr Maramis, Mr Moch Roem, dan Mr Amir Sjarifuddin.

Generasi berikutnya Loekman Wiriadinata, Yap Thiam Hiem, Suardi Tasrif, Nani Razak, Abidin Singomangkuto, Hasjim Machdan, Sukardjo, Prof Ting Swan Tiong, serta Prof Subekti, semua jadi lini depan dalam membela si kecil, miskin, tertindas, dan teraniaya. Orientasi advokat masa kini lebih banyak sekadar mencari nafkah. Tiadanya idealisme dalam bekerja membuat target pencapaian profesi sebatas mengejar harta, jabatan, dan kedudukan politik. Self respect atau rasa malu hilang. Mereka jadi penumpuk harta, bahkan bangga memperlihatkan kekayaan. Prestasi sebagai pengacara menyempit, sebatas pantulan rumah megah dan mobil mewah.

Para lawyer yang tak bertanggung jawab, berkawan dan punya lahan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka ”memperdagangkan” dan menukangi perkara di berbagai tingkat proses peradilan, ibarat pekerja borongan rumah. Ada berbagai modus operandi. Di tingkat penyidikan, mereka mengatur bagaimana polisi atau jaksa menjatuhkan pasal pidana yang seringan-ringannya. Kalau perlu kasus pidana dipelintir menjadi perdata, dan sebaliknya perkara perdata direkayasa sebagai pidana untuk menakuti klien.

Di tingkat penyidikan, pengacara juga bisa membisiki polisi untuk menahan kliennya barang satu-dua hari dulu. Klien gemetar dan bersedia meraih kocek berapa saja asal pengacaranya dapat menjamin penangguhan penahanan. Di tingkat penuntutan, memoles serendah-rendahnya tuntutan dan akhirnya bebas di tangan hakim. Inisiatif menawarkan vonis bebas, kabarnya, bisa datang dari hakim, baik langsung maupun utusan. Semua tentu ada harganya. Ujungnya, pengacara membagi-bagi ”upah” kerjaan borongan tadi untuk ”para tukang” rekayasa keadilan.

Ada uang ada kebebasan

Mengetahui praktik semacam ini, masyarakat pencari keadilan akhirnya lebih memilih pengacara makelar kasus (markus) daripada advokat profesional. Kebebasan lebih terjamin, dan ada ”kepastian hukum”. Pendeknya, ada uang ada kebebasan. Sejumlah polisi dan jaksa, bahkan juga hakim, ada yang mengancam hukuman lebih berat atau tidak jadi menang bila klien memakai pengacara yang lurus karena artinya no fulus. Lebih baik memenangkan lawan yang lebih berduit.

Kalau praktik semacam ini terbongkar, pembela bersikukuh. Seperti seorang pengacara yang ngotot ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka. Dalihnya, advokat tak bisa dituntut dalam menjalankan profesi. Enak betul. Tak ada warga negara yang kebal hukum. Benar bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16 Ayat 1)

Akan tetapi, tak berarti kebal hukum. Kalau ada advokat yang ”main”, baik sendiri maupun bersama klien dalam perbuatan melanggar hukum, berarti advokat itu sudah tak punya lagi itikad baik. Ia jelas melanggar kode etik profesi dan hukum karena melakukan tindak pidana. Ia dapat ditangkap, dituntut, dan dihukum sesuai due process of law oleh penegak hukum, sebagai warga negara biasa. Contohnya Harini Wijoso, bekas hakim tinggi yang jadi kuasa hukum Probosutedjo dihukum empat tahun penjara karena terlibat pidana penyuapan di tingkat kasasi, Juni 2006.

Kode etik advokat tegas-tegas menempatkan posisi advokat berbeda dengan klien. Namun, kebanyakan advokat berpendirian, tugas utama mereka adalah membebaskan kliennya. Inilah pendapat yang salah kaprah. Mereka tidak memahami sejarah tujuan dan falsafah yang melandasi profesi advokat sejak zaman Romawi kuno. Saat itu para bangsawanlah yang menjadi praetor (pembela) karena merasa terpanggil hatinya untuk membela keadilan, tanpa bayaran sepeser pun.

Masa kini, advokat menerima honorarium. Namun, fungsi dan kewajibannya tetap. Advokat bukan pedagang, tetapi pemberi jasa. Mereka, demi tegaknya keadilan, memastikan klien terjaga hak-hak asasinya dalam membela dirinya. Seperti bunyi kredo fiat justitia roat caelum, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Di sinilah para pengacara menggunakan daya ilmu hukum dan pengalaman sebagai advokat.

Kita masygul mendengar belum-belum seorang kuasa hukum dalam kasus korupsi pajak mendalihkan uang yang menumpuk di rekening kliennya adalah hasil bermain valas, saham, dan bisnis, sementara kliennya kemudian mengaku bahwa uang miliaran rupiah yang dimilikinya adalah fee dari wajib pajak. Ini hanya satu contoh.

Makelar kasus tidak peduli pada cita- cita negara hukum atau tegaknya proses hukum yang bebas bersih dan berwibawa (free and impartial tribunal). Mereka merusak wibawa peradilan di negeri kita. Mereka lupa bahwa tegaknya negara hukum, mutlak mensyaratkan bersih dan berwibawanya penegak hukum. Jaksa, hakim, polisi, dan advokat adalah tiang penyangga tegaknya proses hukum yang berkeadilan. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang kini sedang bekerja di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto jangan pandang bulu. Bersihkan sistem hukum dan pengadilan kita dari advokat kotor, tanpa ampun

Kita harus tetap optimistis. Tak semua advokat mengingkari sumpah. Masih banyak advokat yang punya integritas. Umumnya adalah mereka yang sebelum berprofesi sebagai advokat privat bergulat dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka belajar secara empiris bagaimana orang kecil dipermainkan hukum.

Secara internal, UU Advokat menempatkan pengacara di tempat terhormat. Organisasi Advokat ditugasi mengawasi perilaku anggotanya. Bila mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, sanksi dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi, mulai dari teguran lisan sampai pemberhentian tetap. Tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana, bila ada unsur pidana.

Sayangnya, meski diamanatkan Pasal 32 Ayat 4 UU Advokat, selambat-lambatnya dibentuk satu wadah tunggal Organisasi Advokat pada 2005 untuk kepentingan peningkatan profesionalisme advokat, para pembela tidak sanggup dan tampaknya tidak punya kemauan bersatu. Masing-masing anggota organisasi yang ada, KAI, Peradi, Peradin, dan lain-lain, memilih jalan sendiri dan mempertahankan ego masing-masing. Sulitnya mengurus advokat! Seribu kepala, seribu pendapat.

Adnan Buyung Nasution Pengacara Senior dalam Kompas.com

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top