masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Reformasi Tanpa Ideologi

3

Oleh Komaruddin Hidayat

Dalam pengertiannya yang populer, ideologi adalah sebuah doktrin, cita-cita, ataupun kepercayaan yang dijadikan acuan dan pedoman bagi sebuah gerakan sosial untuk mewujudkan cetak biru masyarakat yang diidealkan. Sebuah gerakan ideologis akan sukses jika mampu membangkitkan militansi pendukungnya karena tertarik akan cita-cita sosial yang ditawarkan sehingga muncul kohensi dan militansi para pendukungnya.

Tanpa adanya ”musuh bersama” yang mengikat anak bangsa, ideologi biasanya akan pudar pelan-pelan. Perseteruan Barat dan Timur, misalnya, saat ini tak lagi militan karena ideologi kapitalisme dan sosialisme kian membaur.

Di Indonesia, gerakan ideologis di panggung nasional yang militan pernah terjadi dua kali. Pertama, gerakan kemerdekaan yang puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 1945 dan, kedua, gerakan komunisme yang memperoleh counter ideologi Islamisme dan Pancasila pada 1965. Dua peristiwa itu telah mengantarkan perubahan cetak biru sosial-politik secara spektakuler. Setelah itu, ayunan pendulum ideologi keagamaan cenderung berada di garis tengah. Namun, secara ekonomi muncul ideologi baru yang sangat radikal, yakni kapitalisme global yang merobohkan dan meluluhlantakkan ekonomi tradisional dengan segala implikasinya.

Generasi peralihan

Ketika bangsa-bangsa lain telah memasuki era sains dan teknologi modern, Indonesia masih bersikukuh dengan pendekatan ideologis dalam merespons beragam tantangan ekonomi dan politik sehingga secara empiris bangsa ini secara ekonomi kian tertinggal.

Beberapa pemimpin dunia sudah mengarahkan masyarakatnya pada scientific based society (masyarakat berbasis sains) yang menghargai profesionalisme, transparansi, dan efektivitas kerja sehingga ketika mengangkat pejabat publik tidak semata berdasarkan pertimbangan balas budi. Sayangnya, kultur politik kita masih lebih senang mempertimbangkan mayoritas-minoritas, etnisitas, kelompok politik, dan perkoncoan sehingga banyak jabatan strategis pemerintah diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel semata untuk menjaga stabilitas politik yang sangat konsumtif.

Pasca-Soeharto adalah masa transisi yang mengakhiri jajaran tokoh ’45 dan ’66. Durasi ini seakan dibagi-bagi agar mereka memperoleh jatah untuk berkuasa meski hanya sebentar karena pada Pemilu 2014 tiba giliran lapisan generasi baru yang lahir dan tumbuh pada era kapitalisme dan pasar bebas. Mereka dibesarkan oleh kampus dan iklim budaya global, bukannya anak kandung ideologi kemerdekaan ataupun keagamaan yang kental. Dalam jumlah yang kecil memang masih ada dan tetap akan ada kelompok ideologi keagamaan ini yang diragukan loyalitasnya pada Pancasila dan Indonesia.

Dengan munculnya fenomena global networking society dan kian melemahnya identitas lokal dan nasional, pemerintah mesti menciptakan ideologi baru yang menyatukan kepentingan semua anak bangsa dan menjadi pengikat kohesi emosi dan cita-cita bersama, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1945 dan 1966. Di sinilah peluang dan panggilan strategis Presiden SBY untuk mengantarkan masa peralihan generasi dan ideologi ini demi masa depan Indonesia. Dalam konteks ini SBY dan Partai Demokrat (PD) bisa didorong untuk menjadi model bagaimana membangun partai politik yang cerdas, bersih, santun, dan progresif untuk menampung aspirasi dan dedikasi generasi baru yang militan, bersih, dan visioner.

Setelah PD selesai kongres, SBY sebagai Presiden dan negarawan sebaiknya mengambil posisi yang sama dengan semua parpol untuk mempersiapkan Pemilu 2014 yang hasilnya benar-benar menjanjikan bagi masa depan bangsa. Segera dibentuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kredibel sehingga Pemilu 2014 nanti menjadi garis demarkasi dan landasan tinggal landas untuk menuju Indonesia yang cerdas, bermartabat, dan sejahtera. Kalau SBY berhasil menyederhanakan jumlah parpol menjadi paling banyak sepuluh, itu sudah suatu prestasi historis.

Terungkapnya berbagai skandal korupsi di kalangan polisi, jaksa, Direktorat Jenderal Pajak, dan DPR mesti dimanfaatkan sebagai momentum bagi SBY untuk melakukan perbaikan secara radikal dan mewariskan kultur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalau tidak, ibarat bengkel kendaraan, pemerintah ini bisanya hanya sibuk bongkar, tetapi tidak bisa pasang. Berhasil menangkap sederet koruptor masa lalu dan yang tengah berjalan, tetapi tidak berhasil membangun institusi baru untuk dibanggakan pada generasi penerus.

Kita ingin sekali tiga tahun ke depan ini muncul suasana kabatinan baru yang segar, optimistis, dan penuh antusias untuk mengakhiri era transisional yang semrawut, hiruk-pikuk, dan mahal. Bangsa ini memerlukan ideologi baru yang menimbulkan antusias, semangat juang, dan mampu mengikat kohesi bangsa tanpa menghilangkan keragaman agama dan budaya. Ini merupakan salah satu tantangan yang mesti dijawab oleh pemerintahan SBY. Kita merindukan pikiran-pikiran cerdas dan penuh inspirasi dari komunitas politisi di Senayan, dari kalangan menteri dan para intelektual kampus serta LSM.

Rakyat sudah lelah dengan wacana yang penuh gugatan, tetapi tanpa alternatif solusi. Berita media massa selama ini penuh dengan kejutan, tetapi bukan kejutan gagasan yang mencerahkan. Kita memerlukan ideologi yang mendorong terwujudnya Indonesia cerdas, Indonesia sehat, dan Indonesia sejahtera.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber : Kompas.com

Negara tanpa Politik Hukum

0

NEGERI ini seolah sedang memasuki hukum rimba. Satu per satu kasus hukum muncul lalu memangsa yang lain hingga lenyap. Para penegak hukum pun berakrobat memamerkan kepiawaian merekayasa perkara. Yang mempunyai jejaring kuat dialah yang menang.

Sungguh publik dibuat tercengang dan kagum. Penegak hukum dengan mudah menciptakan pasar lelang perkara. Penyelesaian kasus sesuai selera dan argo bayaran yang menggembungkan rekening penegak hukum.

Proses hukum sebuah kasus hanya diketahui segelintir orang di balik ruang tertutup. Publik dianggap tidak patut mengetahui dengan dalih memasuki materi hukum. Padahal penegak hukum sedang mengalami erosi kepercayaan publik.

Simak saja kasus hukum yang muncul akhir-akhir ini. Ujung kasus Bank Century masih gelap meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoba membuatnya terang. Lihat pula kasus dugaan makelar perkara di Mabes Polri yang melibatkan perwira tinggi Polri. Sang pelapor diuber-uber, sementara sejumlah nama yang disebut malah tidak tersentuh.

Lihat pula kasus Anggodo Widjojo. Tersangka itu kini berjaya karena menggiring kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah–dua Wakil Ketua KPK–ke pengadilan. Simak pula keterampilan hakim, jaksa, dan pengacara menyulap kasus yang berujung pada vonis bebas sang terdakwa.

Publik pun dengan leluasa menyaksikan pameran egoisme lembaga negara.

Mahkamah Agung seenaknya menyerobot Komisi Yudisial dalam memeriksa hakim yang membebaskan Gayus Tambunan. Kita pun terkesima menyaksikan jaksa menggiring para janda pahlawan yang sudah renta ke ruang sidang. Kita menyaksikan pemandangan yang kontras betapa dewi keadilan dengan enteng menebas hak-hak kaum jelata.

Sungguh prihatin hidup di sebuah negara yang mengagungkan hukum, tetapi tidak memiliki politik hukum. Hukum dibiarkan berkembang liar dan mencari jalannya sendiri. Penegak hukum leluasa mendagangkan perkara dan melelang pasal-pasal. Makelar dan mafia hukum pun berjaya.

Negara ini tidak punya politik hukum. Kita tidak tahu entah ke mana negara yang katanya negara hukum ini hendak dibawa.

Sejujurnya kita khawatir dengan pernyataan ‘tidak mau mengintervensi proses hukum’. Pernyataan yang arif bijaksana, tetapi juga merupakan tempat berlindung atas ketidakberdayaan mengatasi masalah mafia hukum yang sudah berkarat. Pernyataan ‘tidak mau mengintervensi proses hukum’ justru merupakan lahan persemaian yang subur bagi mafia perkara.

Kita juga prihatin penyelesaian kasus-kasus hukum melalui tangan-tangan ad hoc. Presiden membentuk Tim 8 untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi Bibit-Chandra. Presiden membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum untuk menangani makelar perkara yang sudah berurat berakar. Tangan-tangan ad hoc itu sebagian bukti negara ini tidak punya politik hukum.

Apakah jadinya negara tanpa politik hukum, tanpa kepastian hukum, tanpa nurani hukum? Yang berjaya adalah rekening para penegak hukum.

Sumber : MI Online

Salah Kaprah Advokat

2

Rabu, 14 April 2010 | 05:02 WIB

Oleh : Adnan Buyung Nasution

Geram sekali kita mendengar para advokat ikut menjadi aktor mafia hukum. Mungkin sudah terlalu lama praktik ini berjalan. Sudah saatnya para pengacara (lawyer) kembali pada martabat dan kehormatan profesinya.

Kalau kita ingat, mereka yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selain para dokter, adalah para meester in de rechten (gelar sarjana hukum pada masa itu ). Sebut saja Mr Sujudi, Mr Iskak, dan Mr Sastromulyono yang membela habis-habisan pemimpin pergerakan Bung Karno di Pengadilan Landraad, Bandung, 1933. Juga tak kalah hebatnya founding fathers kita Mr Amir Sjarifuddin, Mr Moh Jamin, Mr Maramis, Mr Moch Roem, dan Mr Amir Sjarifuddin.

Generasi berikutnya Loekman Wiriadinata, Yap Thiam Hiem, Suardi Tasrif, Nani Razak, Abidin Singomangkuto, Hasjim Machdan, Sukardjo, Prof Ting Swan Tiong, serta Prof Subekti, semua jadi lini depan dalam membela si kecil, miskin, tertindas, dan teraniaya. Orientasi advokat masa kini lebih banyak sekadar mencari nafkah. Tiadanya idealisme dalam bekerja membuat target pencapaian profesi sebatas mengejar harta, jabatan, dan kedudukan politik. Self respect atau rasa malu hilang. Mereka jadi penumpuk harta, bahkan bangga memperlihatkan kekayaan. Prestasi sebagai pengacara menyempit, sebatas pantulan rumah megah dan mobil mewah.

Para lawyer yang tak bertanggung jawab, berkawan dan punya lahan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka ”memperdagangkan” dan menukangi perkara di berbagai tingkat proses peradilan, ibarat pekerja borongan rumah. Ada berbagai modus operandi. Di tingkat penyidikan, mereka mengatur bagaimana polisi atau jaksa menjatuhkan pasal pidana yang seringan-ringannya. Kalau perlu kasus pidana dipelintir menjadi perdata, dan sebaliknya perkara perdata direkayasa sebagai pidana untuk menakuti klien.

Di tingkat penyidikan, pengacara juga bisa membisiki polisi untuk menahan kliennya barang satu-dua hari dulu. Klien gemetar dan bersedia meraih kocek berapa saja asal pengacaranya dapat menjamin penangguhan penahanan. Di tingkat penuntutan, memoles serendah-rendahnya tuntutan dan akhirnya bebas di tangan hakim. Inisiatif menawarkan vonis bebas, kabarnya, bisa datang dari hakim, baik langsung maupun utusan. Semua tentu ada harganya. Ujungnya, pengacara membagi-bagi ”upah” kerjaan borongan tadi untuk ”para tukang” rekayasa keadilan.

Ada uang ada kebebasan

Mengetahui praktik semacam ini, masyarakat pencari keadilan akhirnya lebih memilih pengacara makelar kasus (markus) daripada advokat profesional. Kebebasan lebih terjamin, dan ada ”kepastian hukum”. Pendeknya, ada uang ada kebebasan. Sejumlah polisi dan jaksa, bahkan juga hakim, ada yang mengancam hukuman lebih berat atau tidak jadi menang bila klien memakai pengacara yang lurus karena artinya no fulus. Lebih baik memenangkan lawan yang lebih berduit.

Kalau praktik semacam ini terbongkar, pembela bersikukuh. Seperti seorang pengacara yang ngotot ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka. Dalihnya, advokat tak bisa dituntut dalam menjalankan profesi. Enak betul. Tak ada warga negara yang kebal hukum. Benar bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16 Ayat 1)

Akan tetapi, tak berarti kebal hukum. Kalau ada advokat yang ”main”, baik sendiri maupun bersama klien dalam perbuatan melanggar hukum, berarti advokat itu sudah tak punya lagi itikad baik. Ia jelas melanggar kode etik profesi dan hukum karena melakukan tindak pidana. Ia dapat ditangkap, dituntut, dan dihukum sesuai due process of law oleh penegak hukum, sebagai warga negara biasa. Contohnya Harini Wijoso, bekas hakim tinggi yang jadi kuasa hukum Probosutedjo dihukum empat tahun penjara karena terlibat pidana penyuapan di tingkat kasasi, Juni 2006.

Kode etik advokat tegas-tegas menempatkan posisi advokat berbeda dengan klien. Namun, kebanyakan advokat berpendirian, tugas utama mereka adalah membebaskan kliennya. Inilah pendapat yang salah kaprah. Mereka tidak memahami sejarah tujuan dan falsafah yang melandasi profesi advokat sejak zaman Romawi kuno. Saat itu para bangsawanlah yang menjadi praetor (pembela) karena merasa terpanggil hatinya untuk membela keadilan, tanpa bayaran sepeser pun.

Masa kini, advokat menerima honorarium. Namun, fungsi dan kewajibannya tetap. Advokat bukan pedagang, tetapi pemberi jasa. Mereka, demi tegaknya keadilan, memastikan klien terjaga hak-hak asasinya dalam membela dirinya. Seperti bunyi kredo fiat justitia roat caelum, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Di sinilah para pengacara menggunakan daya ilmu hukum dan pengalaman sebagai advokat.

Kita masygul mendengar belum-belum seorang kuasa hukum dalam kasus korupsi pajak mendalihkan uang yang menumpuk di rekening kliennya adalah hasil bermain valas, saham, dan bisnis, sementara kliennya kemudian mengaku bahwa uang miliaran rupiah yang dimilikinya adalah fee dari wajib pajak. Ini hanya satu contoh.

Makelar kasus tidak peduli pada cita- cita negara hukum atau tegaknya proses hukum yang bebas bersih dan berwibawa (free and impartial tribunal). Mereka merusak wibawa peradilan di negeri kita. Mereka lupa bahwa tegaknya negara hukum, mutlak mensyaratkan bersih dan berwibawanya penegak hukum. Jaksa, hakim, polisi, dan advokat adalah tiang penyangga tegaknya proses hukum yang berkeadilan. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang kini sedang bekerja di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto jangan pandang bulu. Bersihkan sistem hukum dan pengadilan kita dari advokat kotor, tanpa ampun

Kita harus tetap optimistis. Tak semua advokat mengingkari sumpah. Masih banyak advokat yang punya integritas. Umumnya adalah mereka yang sebelum berprofesi sebagai advokat privat bergulat dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka belajar secara empiris bagaimana orang kecil dipermainkan hukum.

Secara internal, UU Advokat menempatkan pengacara di tempat terhormat. Organisasi Advokat ditugasi mengawasi perilaku anggotanya. Bila mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, sanksi dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi, mulai dari teguran lisan sampai pemberhentian tetap. Tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana, bila ada unsur pidana.

Sayangnya, meski diamanatkan Pasal 32 Ayat 4 UU Advokat, selambat-lambatnya dibentuk satu wadah tunggal Organisasi Advokat pada 2005 untuk kepentingan peningkatan profesionalisme advokat, para pembela tidak sanggup dan tampaknya tidak punya kemauan bersatu. Masing-masing anggota organisasi yang ada, KAI, Peradi, Peradin, dan lain-lain, memilih jalan sendiri dan mempertahankan ego masing-masing. Sulitnya mengurus advokat! Seribu kepala, seribu pendapat.

Adnan Buyung Nasution Pengacara Senior dalam Kompas.com

System Politik Saat Ini Tidak Melahirkan Pemimpin yang Baik

29

Mari kita renungkan sejenak, seperti situasi di Propinsi Jawa Barat, Gubenur dari PKS, Wagub dari PAN, sementara The Rulling Party di DPRD adalah Partai Demokrat. Kasus ke dua, di Kabupaten Garut, Bupati dan wakilnya datang dari Independen, sementara di DPRD di meriahkan dengan anggota dari PKS, Golkar, PDI-P dan partai-partai lainnya. Pertanyaan kemudian, bagaimana mensinergikan antara visi- misi partai, visi- misi pribadi (karena rakyat tidak memilih partai), versus mekanisme menjalan pemerintahan!?

Salah satu perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah yaitu proses seleksi kepemimpinan eksekutif lokal tidak lagi dipilih dan ditentukan oleh DPRD, tapi langsung oleh rakyat. Output pilkada diharapkan pemimpin eksekutif lokal yang bisa memenuhi preferensi mayoritas masyarakat lokal dan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik (good governance). Dengan begitu, dari sisi subtansi, pilkada diharapkan bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang dinilai rakyatnya terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan yang menjanjikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Apakah gambaran lahirnya seorang pemimpin produk pilkada tersebut dalam prakteknya bisa diwujudkan? dalam kasus kepemimpinan kepala daerah di beberapa daerah seperti di Kabupaten Jembarana, Solok, Sragen, sosok kepemimpinan kepala daerah di era otonomi daerah bisa mendobrak kemandekan pemerintahan dan menghasilkan contoh keteladanan.

Namun, secara umum hampir di semua daerah proses pilkada belum melahirkan pemimpin yang bisa melakukan perubahan mendasar untuk mempercepat kemajuan daerah, bahkan ada kecenderungan dengan pilkada justru menimbulkan sejumlah persoalan yaitu:

Pertama, pilkada ternyata tidak ada hubungan antara pemilih (konstituensi) dengan kompetensi. Seseorang calon kepala daerah walaupun dipilih dengan perolehan suara terbanyak tidak berarti menjadi kepala daerah yang memiliki kemampuan. Karena, dalam realitasnya proses rekrutmen pilkada, aspek kualifikasi kemampuan termarjinalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, dan parpol pengusung. Di sinilah proses seleksi pemimpin menjadi bias karena realitas politik di masyarakat dan parpol baru sebatas penarikan dukungan belum sampai pada upaya pencarian pemimpin yang memiliki visi dan kapasitas memimpin pemerintahan. Kualifikasi dan kemampuan seseorang akan dikalahkan ketidak mampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik.

Kedua, proses pengusungan calon dalam satu paket menimbulkan konflik karena formasinya bisa dilakukan secara beragam. Misalnya, kepala daerah diusung dari PDIP dan wakilnya dari kader Golkar. Bisa juga, calon kepala daerah dari parpol dan calon wakilnya dari birokrat. Jadi, dalam sistem satu paket, variasi pasangan bisa dari latar belakang yang berbeda. Saat proses pencalonan sampai pada pemilihan tidak ada masalah, namun ketika pasangan itu terpilih dan kemudian memimpin pemerintahan terjadi konflik kepentingan karena berbagai faktor seperti: kewenangan tidak bisa diimplementasikan secara efektif, kepala daerah/wakil kepala daerah bisa dikendalikan kepentingan partai politik, rebutan pengaruh kekuasaan dan kepentingan rebutan proyek.

Ketiga, legitimasi calon terpilih rendah. Aturan main calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam UU hanya mensyaratakan 25 %. Ketentuan ini telah menyebabkan terjadinya proses delegitimasi terhadap kepemimpinan kepala daerah. Dengan ketentuan ini seorang kepala daerah bisa terpilih dengan modal dukungan hanya sekitar 25 % dari total pemilih, artinya 75 % pemilih sesungguhnya tidak memberikan dukungan terhadap kepala daerah terpilih.

Keempat, ketimpangan dukungan politik dari DPRD. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih bisa berasal dari parpol yang tidak menguasai suara mayoritas di DPRD. Misalnya, calon terpilih dari PDIP, sementara di DPRD yang menguasai mayoritas adalah Partai Golkar. Apa akibatnya? Jika seni leadership dan kemampuan komunikasi politiknya lemah, berpeluang untuk “dimain-mainkan” bahkan sangat mungkin dicari-cari kesalahan oleh DPRD untuk dijatuhkan kepemimpinanya. Juga, sangat berpeluang terjadi disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; yang terjadi bukan bagaimana mengefektifkan penggunaan kekuasaan, tapi adalah bagaimana memperebutkan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat (the politics of opportunities).

Kalangan anggota DPRD merasa sebagai penguasa politik tunggal di daerah yang mengendalikan eksekutif. Saat sama, pemilik atau pengelola uang daerah, sebagaimana fungsinya, adalah pemerintah daerah (pemda). Parahnya, sebagian besar (untuk tidak dikatakan semua) anggota DPRD kondisi sosial ekonominya rentan, sementara mereka mengendalikan pihak yang memiliki atau mengelola uang (pemda). Maka, tidak heran bila perasaan berkuasa diekspresikan dengan melakukan berbagai tekanan terhadap gubernur/bupati/wali kota atau jajaran pejabat pemda lain sehingga bisa memperoleh uang atau bentuk-bentuk kompensasi materi lain bagi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kondisi seperti itu, bila pihak pemda bersifat kooperatif dalam arti memahami kehendak terselubung para anggota DPRD, maka gubernur/bupati/wali kota akan selamat dari ancaman impeachment. Tetapi, saat itu pula konspirasi yang menyalahgunakan uang negara/rakyat terjadi, karena untuk saling menyelamatkan dan memuaskan tiada lain kompensasinya adalah uang. Proses-proses konspirasi dan penyalahgunaan uang itu berlangsung amat tertutup atau tak bisa secara langsung dipantau masyarakat luas. Sebaliknya, bagi gubernur/wali kota/bupati yang tak bisa memuaskan atau memenuhi kepentingan materi anggota DPRD, maka akan selalu dibayang-bayangi upaya impeachment. (Laode Ida, 2002)

Kelima, batas-batas kewenangan pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak jelas, sehingga kekuasaan menjadi terpusat di kepala daerah. Akibatnya, urusan penyelenggaraan pemerintahan yang lazimnya menjadi kewenangan otoritas birokrasi, bisa diintervensi oleh kepentingan pejabat politik. Fenomena rolling pejabat struktural di pemda dan distribusi alokasi anggaran dalam APBD sangat ditentukan oleh otoritas kepala daerah. Suasana pemerintahan menjadi tidak kondusif dan tidak efektif karena dikalangan pegawai pemda dihantui penuh ketidakpastian jenjang karier.

Model kepemimpinan kepala daerah di era otonomi daerah tidak hanya terbentuk dari sistem pilkada langsung, tetapi juga akibat sistem demokratisasi pemerintahan dan konsekuensi tuntutan good governance. Proses demokratisasi pemerintahan dan penerapan good governance menggeser model kepemimpinan pemerintahan yang semula kental dengan konsep memerintah, memberi perintah dalam arti to give orders. Di dalam perkembangan sekarang kepemimpinan pemerintahan lebih menekankan pada kiat mengajak, menggalang, memberdayakan, dan menggairahkan.

Pergeseran model kepemimpinan tersebut, seharusnya didukung sebuah kesadaran masyarakat sebagai pemilih untuk menempatkan dan memosisikan proses pemilihan kepala daerah bukan sekadar persaingan memperebutkan kekuasaan. Tapi secara subtantif harus memunculkan kepala daerah yang memiliki kemampuan memerintah dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya.

Jika pilkada berhasil digelar tapi gagal dalam memunculkan kepala daerah yang memilki kapasitas dalam mengelola pemerintahan ke arah perubahan yang lebih baik, maka kita jangan berharap banyak terhadap kemajuan masyarakat dan daerahnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya ada pembelajaran politik bagi masyarakat agar bisa secara cerdas mendorong terjadinya proses seleksi calon kepala daerah yang mengedepankan aspek kemampuan dan memiliki keberpihakan untuk memajukan masyarakat dan daerahnya.

Oleh : Ali Syarief

Sumber : Kompas Online

Polri Bersih-Bersih Kejaksaan Lamban

1

BOLA panas kasus makelar pajak senilai Rp28 miliar kian deras bergulir. Sejumlah institusi yang terkait dengan kasus yang melibatkan Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan IIIA, dan sejumlah penegak hukum itu pun terus melakukan pembersihan.

Respons paling cepat ditunjukkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka langsung meninjau remunerasi karyawan, memeriksa laporan pajak karyawan, bahkan menonaktifkan pejabat dan beberapa atasan Gayus.

Ditjen Pajak menonaktifkan Direktur Keberatan dan Banding, yaitu BH (Bambang Heru), empat kepala subdirektorat, dan lima kepala seksi. Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo juga siap mengundurkan diri demi merespons kasus yang melibatkan aparatnya itu.

Kendati lebih lambat daripada Ditjen Pajak, institusi Polri pun mulai melakukan pembersihan. Setelah awal pekan ini Polri menahan Komisaris Arafat, penyidik Gayus, kemarin, korps baju cokelat itu mencopot Brigjen Edmon Ilyas dari posisi Kapolda Lampung.

Brigjen Edmon Ilyas akan digantikan Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Sulistyo Ishak. “Edmon akan dimutasi ke Mabes Polri guna mempermudah pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri,” kata Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, kemarin.

Posisi Sulistyo sebagai Wakadiv Humas Polri akan digantikan Komjen Zainuri Lubis. Selain Edmon Ilyas, Polri memutasi dua penyidik kasus Gayus Tambunan, yakni Komisaris Besar Pambudi Pamungkas dan Komisaris Besar Eko Budi Sampurno.

Mengecewakan

Kasus mafia pajak itu mencuat setelah mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji melaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum soal adanya makelar kasus perpajakan yang melibatkan institusi Polri. Susno menyebut dua perwira tinggi, yakni Brigjen Edmon Ilyas (Kapolda Lampung yang dicopot) dan Brigjen Raja Erizman, Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim, diduga terlibat kasus tersebut.

Edmon Ilyas dan Raja Erizman sudah diperiksa tim independen. Status keduanya juga terperiksa, tetapi hanya Edmon yang dicopot.

Dalam sejumlah diskusi, Susno menduga kasus pajak tersebut juga melibatkan institusi penegak hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung dan pengadilan. Dugaan itu berdasarkan sejumlah keganjilan yang menyertai kasus tersebut, di antaranya berkurangnya pasal tuntutan terhadap Gayus dari tiga pasal menjadi satu pasal dan vonis bebas murni atas Gayus di PN Tangerang.

Dengan respons Polri tersebut, kini tinggal kejaksaan dan Mahkamah Agung (yang membawahkan para hakim) yang masih lamban menindaklanjuti kasus mafia pajak. “Kejaksaan hanya mengindikasikan adanya ketidakcermatan dalam penuntutan jaksa terhadap Gayus, sedangkan MA belum apa-apa sudah mengklaim tidak ada kejanggalan pada keputusan hakim,” kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah saat dihubungi, kemarin.

Febri menambahkan, dari keempat institusi terkait dengan kasus Gayus, kejaksaan merupakan institusi yang paling cepat mengecewakan publik. “Meski merupakan institusi yang pertama mendengungkan adanya ketidakberesan dalam penuntutan Gayus, ujungnya hanya berkesimpulan jaksa tidak cermat dan pelanggaran ringan.”

Kasus mafia pajak, lanjut Febri, merupakan kasus ‘corruption in the justice system’ yang terpadu, yang melibatkan antarinstitusi. Karena itu, semua institusi yang terkait harus melakukan audit keuangan dan audit integritas. (RR/DM/*/X-10)

Sumber : MI Online

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top