masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Terkait Hukuman Disiplin PNS : 45 Hari Absen, Cirus akan Dipecat

4

JAKARTA–MICOM: Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) Marwan Effendi terus menyoroti keberadaan Jaksa Cirus Sinaga. Marwan menegaskan jika angka ‘bolos’ Cirus mencapai 45 hari secara berturut-turut, dia akan terkena pemberhentian secara tidak terhormat.

“Seorang PNS yang meninggalkan pekerjaannya tanpa keterangan selama 45 hari berturut-turut, jelas akan diberhentikan dengan tidak terhormat,” tegas Marwan yang ditemui wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (21/1).

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu dan mengecek ‘daftar masuk’ Cirus Sinaga. Kalau memang ternyata sudah sekian lama meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, surat pemecatan secara tidak terhormat akan segera dilayangkan kepada Jaksa yang sudah difungsionalkan ini.

“Kecuali, jika memang dia menunjukkan bukti keterangan sakit dari dokter. Tapi masa sakit terus-terusan,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Edwin Pamimpin Situmorang saat diminta konfirmasi oleh wartawan mengatakan bahwa anak buahnya tersebut sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.

“Cirus sedang kami berikan hukuman disiplin tingkat berat. Jadi, yang bersangkutan belum dapat diberikan tugas sampai dengan berakhirnya hukuman tersebut minimal 1 tahun,” ujar Edwin melalui pesan singkat yang diterima oleh wartawan di Jakarta.

Menurutnya, agenda-agenda pemeriksaan yang diajukan pihak Kepolisian terhadap Cirus tidak bersangkutan dengan Kejaksaan Agung, sebab semua itu langsung terhadap yang bersangkutan. “Pemeriksaan itu langsung kepada Pak Cirus, tidak melalui pemanggilan dinas. Sehingga kami tidak mengetahui apakah yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan karena sakit atau yang lainnya,” tulis Edwin. (*/OL-11)

Sumber : Media Indonesia

18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama

Konsolidasi Demokrasi

1

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Setgab adalah kerumunan elite parpol yang saling bertransaksi dan berbagi kue kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan itu. Bukan tidak mungkin mandeknya kasus-kasus raksasa seperti bailout Bank Century dan mafia pajak adalah akibat ulah politik barter.

Juga, sangat mungkin berbagai undang-undang dan kebijakan penting di negeri ini lahir melalui politik transaksional tersebut. Dan, hampir pasti banyak pejabat publik menduduki kursi kekuasaan atas dasar transaksi atau barter politik.

Jika politik transaksional masih beroperasi, jangan berharap di tahun 2011 ini hukum dapat ditegakkan untuk menuntaskan skandal Century, mafia pajak, dan kasus-kasus besar lainnya. Juga, jika politik barter masih merajalela, jangan berharap lahir kebijakan dan undang-undang yang berpihak kepada demokrasi, kepada rakyat.

Dan, jika tahun ini kabinet dirombak ketika politik transaksi masih mencengkeram, jangan juga berharap para profesional akan duduk dalam kabinet hasil reshuffle.

Kita membutuhkan kontrol politik yang cermat agar politik transaksional tidak merajalela. Bukankah demokrasi mensyaratkan kontrol politik sebagai instrumen pengimbang kekuasaan?

Partai oposisi dan masyarakat madani perlu melakukan konsolidasi demokrasi agar kontrol politik berlangsung efektif.

Kita harus menjadikan tahun 2011 sebagai tahun konsolidasi demokrasi.

Hanya dengan konsolidasi demokrasi, politik di negara ini akan beralih dari politik transaksional menuju politik transformatif yang berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan, demokrasi di negeri ini sungguh-sungguh telah beranjak dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial hanya jika praktik politiknya telah berpijak dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan belaka.

Sumber : Media Indonesia

PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS

6

Sebagai tindak lanjut PP 53 tahun 2010, BKN telah menerbitkan :

PERATURAN KEPALA BKN No. 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  PP 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS ( Bag-I perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part1 ) ; ( Bag-II perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part2 ) ; ( Bag-III perka_bkn_nomor_21_tahun_2010 part3 )

Rumah Sakit Tanpa Kelas

6
Minggu, 21 November 2010 14:51 WIB

Sekali lagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat gebrakan di bidang pelayanan kesehatan. Kali ini menjanjikan bahwa mulai tahun 2011 semua rumah sakit daerah DKI Jakarta tidak lagi memiliki bangsal atau ruangan kelas satu atau kelas dua. Semuanya hanya akan memiliki ruang perawatan kelas tiga. Suatu terobosan bernuansa sosialis di tengah-tengah masyarakat yang kapitalistik-liberal dan juga feodalistik.

Bagi kebanyakan orang kebijakan ini terdengar bahwa orang yang mampu didorong untuk tidak berobat atau dirawat di rumah sakit milik pemerintah daerah. Mungkin juga mereka akan mempertanyakan apakah secara ekonomis rumah sakit tersebut akan mampu bertahan hidup tanpa memberatkan anggaran pemerintah daerah. Memang harus diakui bahwa di banyak daerah, pemerintah daerah melihat rumah sakit sebagai sumber pendapatan dan bahkan dibebani target untuk memberikan masukan ke kas daerah sejumlah tertentu setiap tahunnya. Artinya pimpinan rumah sakit harus memutar akal untuk dapat mencari untung melalui penyediaan jasa pelayanan medis agar dapat memenuhi target tersebut.

Pemerintah DKI yang dulu pernah hendak menswastakan semua rumah sakit daerahnya, kini tiba-tiba berbalik dengan menyatakan semua rumah sakit daerah hanya akan berisi ruang perawatan kelas tiga. Ruang perawatan yang selama ini dianggap sebagai program rugi bagi sebuah rumah sakit sehingga memerlukan subsidi silang dari hasil penjualan ruang kelas VIP, kelas I dan kelas II. Sanggupkah pemerintah DKI menanggung kerugian itu? Tentunya pemerintah DKI sudah memperhitungkan semua itu. Dan kelak akan membuktikan bahwa beban anggaran bagi penyediaan pelayanan rumah sakit tidak akan seberat yang diduga orang.

Keraguan kedua adalah apakah kebijakan itu akan berarti menurunkan mutu pelayanan rumah sakit daerah. Keraguan semacam itu pada awalnya akan membuat penduduk DKI yang mampu akan menghindari berobat ke rumah sakit daerah. Tetapi saat ini pun sebagian besar penduduk Jakarta yang mampu lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta yang jumlahnya cukup banyak dan kelasnya pun bervariasi. Dari yang relatif murah sampai yang mahal sekali, dengan asumsi bahwa di rumah sakit yang mahal tentu mutu pelayanannya akan lebih bagus. Seperti membeli barang, ada harga ada rupa.

Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam hal pelayanan medis, harga tidak selalu berbanding lurus dengan mutu layanan. Sebagian besar dari ruang rumah sakit yang mahal hanyalah memberikan kelebihan dalam hal “amenities” atau “ambience”. Ada televisinya, telepon khusus, kamar mandi pelayanan medis, belum tentu lebih baik, meskipun dalam hal tarif dokter pasti akan lebih mahal bagi penghuni kelas VIP, atau kelas I, dibanding penghuni kelas III. Dalam penyusunan tarif rumah sakit telah terjadi anomali. Berbeda dengan hotel yang meskipun harga kamar berbeda-beda berdasarkan kenyamanan yang disediakan, pelayanan kamar dan harga menu makanan tidak ada pembedaan. Di rumah sakit, untuk penyakit yang sama, misalnya tifus, bukan hanya harga kamar yang berbeda antara kelas I dan kelas III, jasa dokter dan harga obat pun mungkin akan berbeda.

Dengan ditiadakannya kelas-kelas bagi rumah sakit DKI di tahun 2011 nanti, perbedaan harga yang aneh itu tidak lagi terjadi. Tarif jasa dokter, pemeriksaan, harga obat akan sama untuk penyakit yang sama. Sistem akuntansinya akan lebih sederhana, demikian pula manajemen pengadaan barang dan tenaga akan lebih sederhana. Pada saat ini, perbedaan (kelebihan) tarif dokter berdasarkan kelas hanya dinikmati oleh dokter karena bagian untuk dokter akan lebih banyak kalau ia merawat pasien di kelas yang lebih tinggi. Bagi rumah sakit perbedaan harga kelas harus dikompensasi dengan kenyamanan yang lebih yang juga membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi, dengan menjadikan semua ruang perawatan menjadi satu kelas, “kerugian” rumah sakit tidaklah sebesar perkiraan orang.

Sebaliknya, bisa saja meski disebut dengan “hanya ada kelas tiga”, pelayanan dapat diberikan dengan nilai yang dulu untuk kelas dua atau bahkan kelas satu. Artinya, tidak ada lagi bangsal-bangsal yang bersisi lebih dari sepuluh tempat tidur. Semua ruangan hanya berisi maksimal enam tempat tidur. Selain memperkecil kemungkinan terjadi infeksi nosokomial (infeksi gara-gara dirawat di rumah sakit), juga memudahkan pengelolaan perawatan (nursing care). Denga kata lain, meskipun disebut hanya ada kelas tiga, dalam kenyataan yang disediakan justru pelayanan yang setara dengan kelas yang lebih tinggi di masa lalu.

Karena seluruh rumah sakit daerah diubah menjadi hanya menyediakan satu tingkat kelas, tidak akan terasa ada diskriminasi. Berbeda dengan daerah (Makassar?) yang konon akan membangun rumah sakit khusus kelas tiga sehingga orang miskin hanya akan dirawat di sana. Sementara di rumah sakit yang sudah ada, kehadiran kelas VIP, I, dan II tetap dipertahankan sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan seperti ini justru bersifat diskriminatif terhadap warganya sendiri, dan tidak akan banyak membantu. Suatu saat orang miskin tidak mau lagi ke rumah sakit khusus tersebut karena malu dianggap miskin. Mereka akan berusaha sekuat daya untuk mendapatkan uang agar dapat dirawat di rumah sakit daerah yang berkelas.

Mari kita lihat, mampukah pemerintah DKI kemudian menyediakan hanya kelas III tetapi pelayanannya akan setingkat dengan kelas II atau kelas I. Artinya, pusat perhatian kemudian diarahkan kepada peningkatan mutu layanan, dan memotivasi dokter dan perawat untuk tidak terkecoh dengan penyebutan “hanya kelas III” lalu memberikan pelayanan seadanya. Insentif untuk mereka mungkin diberikan dalam bentuk lain.

Kartono Mohamad
Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Pemimpin yang Menambah Luka

1

PARA pemimpin bangsa ini seperti sudah kehilangan empati. Mereka seolah tak lagi punya nurani.

Bayangkan, ketika rakyat tergeletak tak berdaya tertimpa berbagai bencana, banyak pemimpin negeri ini justru bepergian ke luar negeri.

Kita saksikan sejumlah anggota DPR studi banding ke luar negeri. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berangkat menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Vietnam, setelah hanya menyempatkan diri kembali ke Tanah Air menengok korban bencana Mentawai.

Yang paling mutakhir adalah keberangkatan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno ke Jerman ketika tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Mentawai masih berlangsung.

Irwan beralasan kunjungannya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum gempa dan tsunami menerpa Mentawai. Irwan seperti pura-pura tidak tahu bahwa Mentawai termasuk Sumatra Barat.

Pertanyaannya, tak bisakah Irwan mengurungkan rencananya demi rakyat Mentawai? Lalu, di manakah sensitivitas seorang gubernur pada penderitaan rakyatnya? Padahal, Irwan pernah menjadi wakil rakyat di DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, kedudukan yang mestinya membuatnya tahu benar arti penderitaan rakyat.

Irwan harus belajar kepada Presiden Barack Obama yang pada Juni 2010 membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, demi menyelesaikan bencana lingkungan di Pantai Louisiana akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Irwan juga berargumentasi dirinya sudah menyerahkan penanganan bencana kepada Wakil Gubernur Muslim Kasim. Kita kembali bertanya, mengapa tidak dibalik saja, wakil gubernur yang berangkat ke Jerman, sedangkan Irwan tetap berada di tengah-tengah rakyat, memimpin penanggulangan bencana Mentawai? Bukankah pemimpin semestinya senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat, apalagi ketika rakyat tengah berduka?

Irwan harus belajar dari Presiden Cile Sebastian Pinera yang memimpin langsung penyelamatan para penambang yang tertimpa bencana, terperangkap di lokasi penambangan. Pinera berada di tengah proses penyelamatan para penambang sejak awal hingga selesai.

Irwan memang sempat tiga hari berada di lokasi bencana. Akan tetapi, itu tidak cukup. Sebab, tanggap darurat bencana Mentawai masih berlangsung dan rakyatnya masih berkabung.

Kepergian Irwan ke Jerman di tengah tanggap darurat yang sedang berjalan jelas menunjukkan bahwa Pak Gubernur hanya separuh hati menangani bencana Mentawai.

Kepergian Irwan juga menyisakan kontroversi. Kontroversi itu adalah apakah keberangkatannya ke Jerman sudah seizin Presiden atau tanpa izin?

Soal izin Presiden sesungguhnya hanyalah soal formal, soal prosedural belaka. Duduk persoalan keberangkatan Gubernur Irwan ke luar negeri lebih merupakan persoalan etika, persoalan tanggung jawab moral seorang pemimpin, yang kekuatannya terletak pada hati nurani. Akan tetapi, nurani itulah yang telah hilang.

Gempa dan tsunami melukai fisik warga Mentawai. Kini, kepergian gubernur ke luar negeri melukai hati. Dan, luka hati sulit dibalut, sulit diobati.

SUMBER : MEDIA INDONESIA

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top