masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Ledakan Penduduk

1

LAJU pertumbuhan penduduk negeri ini telah sampai pada titik amat mengkhawatirkan.

Ironisnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibiarkan ‘bertempur’ sendirian.

Jika laju pertambahan penduduk yang rata-rata 3,5 juta-4 juta per tahun tidak segera ditekan, diprediksi pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. Dengan asumsi populasi bumi 9 miliar jiwa pada saat itu, berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia.

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,49% saat ini menuju angka ideal 0,5% masih jauh panggang dari api. Lebih-lebih lagi, hasil survei BKKBN menunjukkan umumnya pasangan usia subur menginginkan anak lebih dari tiga.

Pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi itu pun tidak disertai dengan peningkatan kualitas. Itu terlihat dari indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih tercecer di peringkat 108 dari 169 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara, atau lebih rendah daripada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Bertambah penduduk bertambah pula mulut yang harus diberi makan. Saat ini saja Badan Ketahanan Pangan Nasional menyebut 27,5% penduduk Indonesia terkena rawan pangan.

Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia sekitar 130 kilogram dan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, saat ini dibutuhkan sedikitnya 34 juta ton beras per tahun. Padahal, produksi beras dalam negeri sekitar 38 juta ton sehingga hanya surplus 4 juta ton beras atau kurang untuk kebutuhan dua bulan.

Jika tingkat kegagalan panen meluas dan produksi terpangkas, kebutuhan pangan pun pasti tidak tercukupi. Dapat dipastikan, Indonesia akan menjadi pengimpor beras nomor wahid di dunia.

Sekarang saja, ketika produksi beras di negeri ini masih disebut surplus, negeri ini sudah mengimpor 1,9 juta ton beras hingga akhir Maret. Angka itu telah meletakkan Indonesia sebagai importir beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria.

Apakah yang terjadi dengan Indonesia pada 2045, ketika 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia? Jawabnya Indonesia akan menjadi negeri kelaparan.

Karena itu, saat ini juga dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk agar Indonesia di masa depan tidak bernasib buruk seperti negara-negara di Afrika yang dilanda kurang pangan.

Sumber : Media Indonesia

Hitung paparan radiasi yuk!

1

JAKARTA – Pasca terjadinya ledakan dan kebocoran reaktor nuklir di Jepang, tercatat sejumlah 23 orang diketahui sangat membutuhkan pengobatan. Jumlah ini berasal dari 150 orang yang tinggal atau bekerja di sekitar fasilitas nuklir Jepang yang yang dimonitori untuk mengetahui paparan radiasi potensial yang bisa sangat membahayakan.

Menurut United States Nuclear Regulatory Commission (NRC), paparan ini mengacu pada jumlah radiasi, seperti sinar-X, sinar gamma, neutron, alpha dan partikel beta yang muncul di udara.

Paparan, biasanya dinyatakan dalam satuan rontgen, diukur menggunakan penghitung Geiger dan perangkat terkait. Penghitung Geiger bisa menghitung seberapa banyak gas yang terkandung akan terionisasi partikel radiasi yang masuk, dan mengubah informasinya menjadi sinyal elektronik.

Meski orang tak menyerap semua radiasi yang terpapar padanya, sebagian besar radiasi akan langsung melewati tubuhnya. Sejumlah kecil energi yang dibawa radiasi akan diserap jaringan tubuh. Jumlah yang diserap itu diukur dalam satuan radiation absorbed dose (rad).

Radiasi mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Namun, patokan yang digunakan kru keselamatan adalah, rontgen tunggal pada paparan sinar gamma atau sinar-x biasanya menghasilkan dosis serap sekitar 1 rad.

Melalui pengukuran tingkat radiasi di sekitar tubuh seseorang menggunakan penghitung Geiger, seorang petugas keamanan bisa mendekati dosis yang terserap oleh seseorang. Cara lebih canggih untuk mengukur paparan radiasi disebut dosis efektif, cara ini menghitung tingkat bahaya pada jenis khusus radiasi.

Meski dosis efektif dan serapan sama untuk radiasi beta dan gamma namun untuk radiasi alpha dan neutron (jenis yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia) dosis efektif memiliki nilai lebih besar dari dosis serap.

Ukuran dosis efektif memberi skala konkret untuk menentukan betapa berbahayanya sebuah insiden pemaparan radiasi yang sebenarnya. Unit dosis efektif adalah rontgen equivalent man (rem) dan sievert (Sv), 1 Sv sama dengan 100 rem.

Rata-rata orang menerima dosis efektif 0,36 rem tiap tahunnya, 80% berasal dari sumber radiasi alam, seperti bahan radioaktif di kerak dan mantel bumi serta sumber-sumber yang berasal dari luar angkasa.

Sebanyak 20% sisanya berasal dari paparan sumber radiasi buatan, seperti mesin sinar-X, detektor asap industri dan dampak berkesinambungan dari tes senjata nuklir. Di Amerika Serikat (AS), batas radiasi NRC yang terpapar orang dewasa yang bekerja dengan bahan radioaktif adalah 5 rem per tahun.

Batasan itu dapat ditingkatkan hingga 25 rem ketika terjadi keadaan darurat, tingkat itu masih tak dianggap berbahaya. Tingkat radiasi di Fukushima melonjak hingga 0,8 rem per jam setelah ledakan di salah satu reaktor nuklir pada 15 Maret lalu.

Jika para pekerja darurat belum dievakuasi segera setelahnya, mereka akan mendapat dosis tahunan itu hanya dalam waktu 6 jam. Meski berpotensi berbahaya, jumlah itu masih tak akan mematikan.

“Diyakini ketika manusia terkena sekitar 500 rem radiasi sekaligus, manusia akan mati tanpa perawatan medis,” ungkap NRC. Sementara dosis tunggal 100 rem bisa menyebabkan seseorang mengalami mual atau kulit memerah (meski pemulihan masih mungkin terjadi).

Pada dosis 25 rem, hal ini bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Namun, jika dosis ini tersebar dari waktu ke waktu, bukan sekaligus, maka efek yang terjadi cenderung tak terlalu parah.
Sumber : Waspada Online
Editor: IMANIURI SILABAN

form-1c

PERSYARATAN RESERTIFIKASI DAN REREGISTRASI DOKTER PRAKTEK

3

1. Kelengkapan Berkas P2KB untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI)

* – Formulir Pendaftaran Download Formulir
* – Laporan Kegiatan P2KB + Dokumen buktinya Download Formulir
* – Pas Foto 4×6 4 lbr
* – Telah menyelesaikan iuran anggota paling kurang untuk 1 tahun ke depan.
* – Bukti transfer iuran P2KB (Rp 200.000 Dokter Umum; Rp 400.000 Dokter Spesialis) ke Rek PB IDI : PB IDI BNI Cabang Menteng No. Rek 0010729521

Setelah diserahkan ke verifikator p2kb di IDI cbg, sejawat akan mendapatkan lembaran hasil verifikasi. Bagi yg tlh mengikuti P2KB secara online dengan Attach file dokumen bukti yg telah lengkap, cukup memprint out halaman data pribadi & halaman resume kegiatan yg telah diverifikasi. Jika kegiatan telah diverifikasi scr online, verifikator langsung menerbitkan lembaran hasil verifikasi.

2. Kelengkapan Berkas Untuk PERPANJANGAN STR

* – Form 1c Download Formulir
* – Foto copy STR lama
* – Surat Sehat yg sdh divalidasi ketua IDI cabang Download Formulir
* – Surat pernyataan etika yg divalidasi ketua IDI cabang Download Formulir
* – Sertifikat Kompetensi (di dpt stlh melalui proses resertifikasi/p2kB)
* – pas foto 4×6 4lbr, 2×3 2lbr
* – Bukti transfer Rp 250.000 ke rek KKI Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan

POLITIK-HUKUM KANCIL PILEK

0

Oleh : Mahfud MD

Cerita tentang kancil pilek bukan cerita baru. Tapi, saya senang ketika cerita itu disampaikan oleh Prof Amien Rais saat saya, pada pertengahan 1980-an, menjadi mahasiswanya di Pascasarjana UGM. Ketika itu (1986) saya mengambil mata kuliah Politik Timur Tengah yang diampu Pak Amien. Dengan caranya memberikan kuliah dan gaya bercerita yang sangat memikat, cerita kancil pilek dari Pak Amien itu menjadi sangat menarik dan lebih mudah untuk dikaitkan dengan realitas keseharian politik dan penegakan hukum kita.

Syahdan, di sebuah hutan rimba, hiduplah harimau si raja rimba yang memerintah rimba itu dengan sewenang-wenang dan kejam. Pada suatu hari, sang harimau mendengar kabar, di kalangan rakyatnya beredar gunjingan bahwa badan sang raja bau, pesing, dan membuat mual binatang lain. Merasa risi dengan desas-desus itu, si raja rimba memanggil tiga pimpinan binatang untuk mendapat kepastian. Mula-mula, dia memanggil pimpinan binatang anjing, seekor herder yang besar. Menurutmu, benarkah badan saya ini bau? tanya harimau sambil menyorongkan badannya kepada herder itu agar dibau. Ampun Tuan Raja yang Mulia, memang benar, badan Tuan bau dan memualkan, jawab herder tersebut dengan jujur. Mendengar itu, sang harimau jadi marah. Kurang ajar, berani benar kamu menghina raja di rimba ini, kata sang harimau sambil menerkam dan merobek-robek si herder sampai lumat.

Kemudian, dipanggillah pimpinan rakyat kijang. Apakah menurutmu badanku ini bau? tanya harimau kepada pimpinan kijang itu. Karena takut dirobek-robek seperti herder, maka setelah membau badan harimau, pimpinan kijang itu berkata. Ampun Yang Mulia, ternyata badan yang mulia harum menyegarkan, katanya. Tapi, tiba-tiba sang harimau menerkam pimpinan kijang sambil mengaum keras. Kurang ajar, munafik, berani benar kamu membohongi raja, teriaknya sambil mencabik-cabik tubuh pimpinan kijang.

Berikutnya dipanggillah pimpinan rakyat kancil yang kemudian datang dengan gelisah dan ketakutan. Bagaimana dirinya harus menjawab pertanyaan harimau si raja rimba? Kalau menjawab jujur seperti herder, bisa dirobek-robek karena dianggap berani kurang ajar. Kalau berbohong agar raja senang, bisa dicabik-cabik seperti kijang. Ketika membau tubuh harimau, si kancil bersin (wahing) karena tubuh raja rimba itu baunya memang menyengat. Bagaimana menurutmu, kancil? Apa badan saya memang bau? tanya harimau sambil membentak. Dengan gemetar, kancil itu menjawab. Maaf Raja Rimba yang Mulia, saya sedang pilek, hidung lagi mampet, jadi tak tahu apakah badan Tuan bau atau tidak, jawab sang kancil. Kok, tadi kamu bersin? Apa karena badan saya bau? kejar sang harimau. Ya, saya bersin justru karena pilek itu, jawab kancil lebih berani. Sang harimau akhirnya melepaskan sang kancil yang cerdik itu.

***

Dari cerita itulah, dalam dunia politik kita sering mendengar istilah politik kancil pilek, seperti halnya kita sering juga mendengar istilah politik Paku Abu Nawas. Politik kancil pilek diartikan sebagai politik diam meski melihat kemungkaran karena ingin selamat dari kekejaman penguasa. Di negara kita saat ini banyak politisi kancil pilek, terutama dalam penegakan hukum. Bagi kita, politik kancil pilek bisa saja diterima kalau seorang politisi memang dalam posisi yang lemah dan terancam bahaya jika tidak diam atau berpura-pura pilek. Celakanya, kancil pilek di Indonesia bukan hanya karena dalam posisi lemah dan takut kepada penguasa yang busuk (harimau bau), melainkan juga banyak di antaranya yang menjadi kancil pilek karena mereka sendiri menjadi bagian dari kebusukan itu (ikut bau). Oleh sebab itu, mereka menjadi takut berbicara yang sebenarnya dan menjadi kancil pilek jika ditanya tentang korupsi karena mereka sendiri ternyata juga melakukan korupsi.

Jadi, mereka takut pada perbuatannya sendiri, bukan takut pada penguasa yang kuat dan kejam. Lihat saja sekarang ini, banyak tokoh yang semula galak tiba-tiba menjadi pendiam dan menyerukan kearifan untuk tidak mempersoalkan sangkaan korupsi atas orang lain, padahal dulunya galaknya setengah mati meneriakkan pemberantasan korupsi. Mereka lalu berpura-pura pilek karena ternyata mereka juga terjerat kasus korupsi. Mereka ini kemudian berbicara secara sangat normatif (tapi palsu) agar semua masalah dikembalikan kepada hukum. Padahal, menurut teori dan fakta, hukum itu baru bisa ditegakkan kalau ada dukungan politik, sekurang-kuranganya kalau ada imbangan politik atas kekuatan politik lain yang selalu menelikung hukum.

Dalam pada itu, lembaga penegak hukum sendiri juga terserang penyakit kancil pilek dan tidak berani melakukan tindakan hukum karena takut pada terkaman harimau jahat, takut dicopot. Yang jadi harimau jahat sekarang ini adalah ologarki politik. Contoh paling aktual tentang ini adalah dakwaan kasus korupsi dana DKP yang melibatkan mantan menteri Rokhmin Dahuri. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK sekarang ini sering membuang badan untuk menangani kasus dugaan korupsi yang menyangkut tokoh-tokoh politik kuat. Alasan yang dikemukakan bermacam-macam, misalnya, belum ada bukti awal (padahal bukti awal sudah cetho welo-welo). Atau karena tidak ada laporan atau pengaduan. Padahal, kasusnya bukan delik aduan karena kasusnya menjadi domain KPU (padahal kasus itu bersifat concursus atau gabungan tindak pidana yang bisa diurus KPU. Sebab, pelanggaran dana kampanye sekaligus bisa ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. KPU sendiri ikut-ikutan jadi kancil pilek yang setelah bersin satu kali lalu diam. Janji untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam satu atau dua hari ternyata tidak ditepati. Padahal, sudah lewat sepuluh atau dua puluh hari.

Dimuat di Jawa Pos, 13 Juni 2007
Sumber : Website Mahfud MD

Kependudukan dan Pembangunan Ekonomi Nasional

0

Rabu, 2 Maret 2011 11:03 WIB

Manusia yang harus didahulukan, bukan kapital, demikian ditegaskan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada tahun 1966 dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Membangun Kembali Ekonomi Indonesia”. Baru-baru ini, sebuah acara digelar untuk memperingati satu abad Sjafruddin Prawiranegara, yang merupakan Gubernur pertama Bank Indonesia dan pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sebagai seorang ekonom dan negarawan, beliau dikenal sangat memperhatikan pentingnya pengembangan sumberdaya manusia.

Dalam konteks ekonomi, posisi kritis dan sentral sumberdaya manusia memang kerap terlupakan. Pembangunan ekonomi cenderung diukur melulu berdasarkan pertumbuhan pendapatan, yang sejatinya sekedar merupakan sebuah upaya pendekatan. Dalam masa-masa pembangunan pasca-krisis 1997, gejala yang sama juga cenderung terjadi. Sayangnya, hal ini justru berlangsung di tengah gencarnya pendekatan untuk semakin mengedepankan aspek manusia dalam pembangunan, seperti dengan diperkenalkannya Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI).

Salah satu bentuk kurangnya perhatian terhadap aspek kependudukan akhirnya mewujud dalam sebuah fenomena yang dikenal sebagai ledakan penduduk. Indonesia mengalami ledakan penduduk pertama kali pada tahun 60-70-an, di mana generasi yang lahir pada masa tersebut diperkirakan akan melahirkan ledakan penduduk kedua pada tahun 2010-2011 ini.

Survei Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 237, 56 juta, sebuah angka yang oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diprediksikan baru tercapai pada 2015. RPJPN memprediksi bahwa pada tahun 2010 ini penduduk Indonesia baru mencapai 232 juta orang. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2009 tercatat berada pada peringkat ke 108 dari 188 negara di dunia.

Pembangunan kependudukan secara teknis sederhana, yaitu mengupayakan transisi demografis yang ditujukan pada tingkat kelahiran dan kematian yang lebih rendah. Hal ini berarti, kuantitas penduduk tumbuh secara lebih efisien, namun menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi.

Komitmen politik dan ekonomi untuk membangun manusia Indonesia sebenarnya telah begitu banyak ditegaskan dalam berbagai dokumen resmi negara. Dua tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Republik ini didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah komitmen eksplisit negara untuk membangun manusia Indonesia. Bahkan, dalam RPJPN 2005-2025 sendiri secara lebih teknis dinyatakan bahwa “kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan”.

Salah satu upaya pembangunan kuantitas kependudukan yang sangat kita kenal adalah program Keluarga Berencana (KB). Sementara, pembangunan kualitas kependudukan dilakukan melalui berbagai program yang mengiringi KB secara paralel, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Wajib Belajar, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sinergi kuantitas dan kualitas kependudukan ini dahulu terangkum dalam tema Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Kesuksesan penyelenggaraan program KB pada era Orde Baru, terlepas dari nuansa politik yang dahulu begitu dominan, patut diakui sukses mengawal pembangunan. Namun demikian, era reformasi, terlebih pasca penyelenggaraan desentralisasi, telah meletakkan kependudukan pada prioritas yang teramat rendah dalam jajaran program pembangunan. Gaung program KB nyaris tidak terdengar dalam beberapa tahun terakhir ini dan mengalami reduksi pemaknaan menjadi semata program kontrasepsi yang terlepas dari upaya pembangunan kesejahteraan. Dalam praktiknya, kependudukan yang dahulu dikelola oleh kementerian kini belum jelas keberadaan dan kewenangannya dalam struktur kepemerintahan kita.

Serangkaian diskusi di atas menggarisbawahi bahwa guna mengawal kesuksesan program pembangunan nasional, kependudukan harus kembali mendapatkan prioritas utama dari segenap elemen pelaku pembangunan, terutama pemerintah. Sebagaimana yang dipesankan oleh Sjafruddin Prawiranegara, manusialah yang harus didahulukan. Pernyataan beliau bahkan mengemuka jauh sebelum berbagai ide mengenai pembangunan manusia mewarnai wacana global.

Langkah terdekat yang perlu diambil adalah mereorientasi implementasi RPJPN dengan segera agar dapat mengatasi tantangan kependudukan yang timbul akibat ledakan penduduk. Langkah berikutnya merupakan pembangunan kembali fondasi jangka panjang untuk meletakkan kembali visi kependudukan secara utuh melalui integrasi program-program yang berkaitan dengan upaya transisi demografis. Rakyat yang sejahtera tidak boleh hanya mampu menikmati kesejahteraan, namun harus sekaligus berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan secara positif. Hal ini mencakup pengendalian kuantitas penduduk yang berjalan secara sinergis dengan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Prof. Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top