masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

Men PAN-RB: 2011, CPNS distop

0

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB): 2011, CPNS distop

WASPADA ONLINE

Wednesday, 20 July 2011 20:09

MEDAN – Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya dipastikan berjalan tahun ini. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), EE Mangindaan.

“Yang pasti satu tahun dulu (moratoriumnya), tapi harus ditata kembali kelembagaannya,” ujar Mangindaan di Jakarta, hari ini. Mangindaan melanjutkan, moratorium ini diterapkan karena saat ini belum ada kejelasan Saat berapa kebutuhan personil dari sebuah Kementerian Lembaga.

“Dinasnya berapa, penyuluh pertanian berapa orang. Ini tidak jelas,” urainya.

Selain itu, dengan diberlakukannya moratorium maka akan menyehatkan anggaran, pasalnya PNS yang pensiun banyak namun tambahan belanja pegawainya kurang. “Tunjangannya kan bisa ilang. Kita lihat 1-2 tahun, kan akan berbeda, ada variasinya,” jelas dia.

Ketika dikonfirmasi kapan tepatnya pelaksanaan moratorium PNS ini, Mangindaan mengungkapkan tahun ini sudah dapat diberlakukan. “Tahun ini sudah bisa kita laksanakan. Ada sekitar 290-300 daerah yang dimoratorium,” imbuhnya.

Adapun daerah atau kabupaten kota yang menjadi sasaran moratorium PNS ini adalah daerah yang belanja APBD nya diatas 50 persen. “Itu salah satu yang dimoratorium. Anggarannya terlalu besar itu, tahan dulu lah. Jangan dulu (belanja pegawai),” imbuhnya.

Caranya, kata dia, adalah dengan membatasi ikatan dinas yang ada. “Itu seperti yang di IPDN, sekolah tinggi STAN, yang sudah tahun ini lulus masa nggak kita angkat. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga,” tuturnya.

Keputusan moratorium ini sangat disayangkan oleh analis ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga. “Indonesia itu negara yang sedikit PNS nya ketimbang Malaysia ataupun Singapura. Jadi moratorium bukan hal yang tepat,” katanya kepada Waspada Online, hari ini.

Yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Jhon, bukanlah melakukan moratorium PNS namun memilah dengat tepat daerah mana yang memang membutuhkan PNS. “Distribusi PNS yang masih kurang. Seharusnya pemerintah melakukan alokasi ulang PNS yang ada, sehingga tidak ada penumpukan PNS di satu daerah,” terangnya.

Apalagi, terang Jhon, jumlah PNS di Indonesia tidak sampai dua persen dari jumlah penduduk. “Pemerintah harusnya bukan memoratorium PNS tapi memperketat seleksi dan distribusi PNS agar PNS yang diterima berkualitas dan memang dibutuhkan,” tegasnya.

Editor: HARLES SILITONGA

(dat02/wol)

Ini Dia Libur Nasional dan Cuti Bersama 2012

0

Jakarta, Pemerintah mengumumkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2012 melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tersebut bernomor 7 Tahun 2011, No 04/MEN/VII/2011 dan No SKB/03/M.PAn-rb/07/2011 ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Penandatangan di Kemenko Kesra tersebut disaksikan oleh Menko Kesra Agung Laksono.

Dalam SKB disebutkan untuk libur nasional sebanyak 14 hari, lima diantaranya hari Minggu. Sementara cuti bersama sebanyak lima hari.

Ke-14 hari libur tersebut meliputi 1 Januari (Minggu, Tahun Baru Masehi), 23 Januari (Senin, Tahun Baru Imlek 2563), 5 Februari (Minggu, Maulid Nabi Muhammad SAW), 23 Maret (Jumat, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934).

Selanjutnya 6 April (Jumat, Wafat Yesus Kristus), 6 Mei (Minggu, Hari Raya Waisak 2556), 17 Mei (Kamis, Kenaikan Yesus Kristus), 17 Juni (Minggu, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW), 17 Agustus (Jumat, Hari Kemerdekaan RI).

Kemudian 19-20 Agustus (Minggu-Senin, Idul Fitri 1433 H), 26 Oktober (Jumat, Idul Adha 1433 H), 15 November (Kamis, Tahun Baru 1434 H), dan 25 Desember (Selasa, Hari Natal).

Sementara itu Cuti bersama meliputi 18 Mei (Jumat, dikaitkan dengan Kenaikan Yesus Kristus), 21-22 Agustus (Selasa-Rabu, Idul Fitri), 16 November (Jumat, Tahun Baru H), dan 24 Desember (Senin, Natalan).

Menko Kesra dalam kesempatan ini mengemukakan keputusan liburan tersebut karena adanya masukan dari lembaga keagamaan tentang perlunya penambahan jumlah cuti bersama. Cuti bersama juga berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Dikemukakan memang perlu adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfataan hari kerja, hari libur, dan cuti bersama, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Menurut data cuti bersama pada 2008 sebanyak lima hari, pada 2009 berkurang menjadi empat hari, pada 2010 berkurang lagi menjadi tiga hari, pada 2011 bertambah menjadi empat hari dan tahun ini sebanyak lima hari. (menkokesra.go.id).

Download File SKB

Takluk Melawan Korupsi

0

ANALOGI korupsi di Indonesia saat ini mirip orang yang tengah menderita penyakit tumor ganas. Sel-selnya menyebar ke hampir seluruh tubuh.

Dokter yang seharusnya menangani penyakit itu, yaitu kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK sekalipun, bukan hanya tidak bersih, melainkan juga terkena tumor ganas. Itulah sebabnya, peringkat Indonesia sebagai negara terkorup pun tidak juga berubah.

Survei terbaru yang dirilis awal pekan ini oleh World Justice Project mengafirmasi kenyataan itu. Hasil survei terhadap penegakan hukum di 66 negara di dunia menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Dari 66 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-47 untuk ketiadaan korupsi dan akses untuk keadilan sipil. Bahkan, untuk level kawasan Asia Timur dan Pasifik, rangking ketiadaan korupsi di Indonesia masuk di urutan kedua dari paling buncit sebelum Kamboja.

Untuk urusan bebas korupsi itu, Indonesia bahkan kalah jika dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Padahal, peringkat Indonesia agak tinggi dalam hal kejelasan hukum. Itu berarti, aturan dan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah gamblang, bahkan banyak. Hingga kini, setidaknya ada 10 undang-undang, 6 peraturan pemerintah, dan 6 instruksi presiden yang berhubungan dengan perang melawan korupsi.

Bukan cuma itu, pemimpin tertinggi di Republik ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah berkali-kali mendeklarasikan menghunus pedang melawan korupsi. Presiden juga mengatakan akan berada di garda terdepan dalam perang besar melawan korupsi.

Partai yang dibidani oleh Yudhoyono, Partai Demokrat, juga selalu berseru dan mengajak untuk mengatakan tidak kepada korupsi. Akan tetapi, rupa-rupa aturan dan seruan gagah itu majal, bahkan dalam beberapa kasus dimandulkan.

Pengakuan Wakil Presiden Boediono bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak ada gaungnya, menegaskan bahwa pengurus negara tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu sekaligus tanda bahwa negara menyerah terhadap korupsi dan koruptor.

Tidak mengherankan jika perilaku korup dan curang kian mendapatkan permakluman di negeri ini. Bukan cuma itu, mereka yang mengusahakan kejujuran seperti Siami dan Widodo, yang melaporkan kepada Wali Kota Surabaya bahwa guru memaksa anak mereka memberikan sontekan ujian nasional, malah dibenci, dikucilkan, dan diusir oleh warga kampungnya.

Sebaliknya, puluhan koruptor melenggang bebas, mendapat remisi hukuman berkali-kali, bahkan difasilitasi kabur ke luar negeri.

Selama perang melawan korupsi hanya topeng pembungkus wajah bopeng, selama pedang yang dihunus untuk membunuh korupsi merupakan pedang-pedangan, sampai kiamat pun predikat negara terkorup tidak akan beringsut dari negeri ini.

Pada titik itulah, kita harus berkata selamat tinggal perang melawan korupsi.

Sumber : MI Online

Ledakan Penduduk

1

LAJU pertumbuhan penduduk negeri ini telah sampai pada titik amat mengkhawatirkan.

Ironisnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibiarkan ‘bertempur’ sendirian.

Jika laju pertambahan penduduk yang rata-rata 3,5 juta-4 juta per tahun tidak segera ditekan, diprediksi pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. Dengan asumsi populasi bumi 9 miliar jiwa pada saat itu, berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia.

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,49% saat ini menuju angka ideal 0,5% masih jauh panggang dari api. Lebih-lebih lagi, hasil survei BKKBN menunjukkan umumnya pasangan usia subur menginginkan anak lebih dari tiga.

Pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi itu pun tidak disertai dengan peningkatan kualitas. Itu terlihat dari indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih tercecer di peringkat 108 dari 169 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara, atau lebih rendah daripada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Bertambah penduduk bertambah pula mulut yang harus diberi makan. Saat ini saja Badan Ketahanan Pangan Nasional menyebut 27,5% penduduk Indonesia terkena rawan pangan.

Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia sekitar 130 kilogram dan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, saat ini dibutuhkan sedikitnya 34 juta ton beras per tahun. Padahal, produksi beras dalam negeri sekitar 38 juta ton sehingga hanya surplus 4 juta ton beras atau kurang untuk kebutuhan dua bulan.

Jika tingkat kegagalan panen meluas dan produksi terpangkas, kebutuhan pangan pun pasti tidak tercukupi. Dapat dipastikan, Indonesia akan menjadi pengimpor beras nomor wahid di dunia.

Sekarang saja, ketika produksi beras di negeri ini masih disebut surplus, negeri ini sudah mengimpor 1,9 juta ton beras hingga akhir Maret. Angka itu telah meletakkan Indonesia sebagai importir beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria.

Apakah yang terjadi dengan Indonesia pada 2045, ketika 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia? Jawabnya Indonesia akan menjadi negeri kelaparan.

Karena itu, saat ini juga dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk agar Indonesia di masa depan tidak bernasib buruk seperti negara-negara di Afrika yang dilanda kurang pangan.

Sumber : Media Indonesia

Hitung paparan radiasi yuk!

1

JAKARTA – Pasca terjadinya ledakan dan kebocoran reaktor nuklir di Jepang, tercatat sejumlah 23 orang diketahui sangat membutuhkan pengobatan. Jumlah ini berasal dari 150 orang yang tinggal atau bekerja di sekitar fasilitas nuklir Jepang yang yang dimonitori untuk mengetahui paparan radiasi potensial yang bisa sangat membahayakan.

Menurut United States Nuclear Regulatory Commission (NRC), paparan ini mengacu pada jumlah radiasi, seperti sinar-X, sinar gamma, neutron, alpha dan partikel beta yang muncul di udara.

Paparan, biasanya dinyatakan dalam satuan rontgen, diukur menggunakan penghitung Geiger dan perangkat terkait. Penghitung Geiger bisa menghitung seberapa banyak gas yang terkandung akan terionisasi partikel radiasi yang masuk, dan mengubah informasinya menjadi sinyal elektronik.

Meski orang tak menyerap semua radiasi yang terpapar padanya, sebagian besar radiasi akan langsung melewati tubuhnya. Sejumlah kecil energi yang dibawa radiasi akan diserap jaringan tubuh. Jumlah yang diserap itu diukur dalam satuan radiation absorbed dose (rad).

Radiasi mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Namun, patokan yang digunakan kru keselamatan adalah, rontgen tunggal pada paparan sinar gamma atau sinar-x biasanya menghasilkan dosis serap sekitar 1 rad.

Melalui pengukuran tingkat radiasi di sekitar tubuh seseorang menggunakan penghitung Geiger, seorang petugas keamanan bisa mendekati dosis yang terserap oleh seseorang. Cara lebih canggih untuk mengukur paparan radiasi disebut dosis efektif, cara ini menghitung tingkat bahaya pada jenis khusus radiasi.

Meski dosis efektif dan serapan sama untuk radiasi beta dan gamma namun untuk radiasi alpha dan neutron (jenis yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia) dosis efektif memiliki nilai lebih besar dari dosis serap.

Ukuran dosis efektif memberi skala konkret untuk menentukan betapa berbahayanya sebuah insiden pemaparan radiasi yang sebenarnya. Unit dosis efektif adalah rontgen equivalent man (rem) dan sievert (Sv), 1 Sv sama dengan 100 rem.

Rata-rata orang menerima dosis efektif 0,36 rem tiap tahunnya, 80% berasal dari sumber radiasi alam, seperti bahan radioaktif di kerak dan mantel bumi serta sumber-sumber yang berasal dari luar angkasa.

Sebanyak 20% sisanya berasal dari paparan sumber radiasi buatan, seperti mesin sinar-X, detektor asap industri dan dampak berkesinambungan dari tes senjata nuklir. Di Amerika Serikat (AS), batas radiasi NRC yang terpapar orang dewasa yang bekerja dengan bahan radioaktif adalah 5 rem per tahun.

Batasan itu dapat ditingkatkan hingga 25 rem ketika terjadi keadaan darurat, tingkat itu masih tak dianggap berbahaya. Tingkat radiasi di Fukushima melonjak hingga 0,8 rem per jam setelah ledakan di salah satu reaktor nuklir pada 15 Maret lalu.

Jika para pekerja darurat belum dievakuasi segera setelahnya, mereka akan mendapat dosis tahunan itu hanya dalam waktu 6 jam. Meski berpotensi berbahaya, jumlah itu masih tak akan mematikan.

“Diyakini ketika manusia terkena sekitar 500 rem radiasi sekaligus, manusia akan mati tanpa perawatan medis,” ungkap NRC. Sementara dosis tunggal 100 rem bisa menyebabkan seseorang mengalami mual atau kulit memerah (meski pemulihan masih mungkin terjadi).

Pada dosis 25 rem, hal ini bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Namun, jika dosis ini tersebar dari waktu ke waktu, bukan sekaligus, maka efek yang terjadi cenderung tak terlalu parah.
Sumber : Waspada Online
Editor: IMANIURI SILABAN

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top