masrip sarumpaet

masrip sarumpaet

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://masrip.sarumpaet.net

Yahoo Messenger: attip3131965

Posts by masrip sarumpaet

‘Catatan Gelap’ Sri Mulyani Soal Pajak

1

Oleh : Dwifantya Aquina (inilah.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memiliki beberapa catatan hitam terkait kasus pajak. Inilah jejak rekamnya. Selain soal aliran dana Bank Century, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga punya beberapa catatan terkait masalah pajak. Kasus Gayus Tambunan, ternyata bukan yang pertama terkait dengan urusan kemplang-mengemplang pajak. Nama Sri Mulyani, sempat disebut-sebut dalam kasus manipulasi pajak oleh PT Asian Agri, milik Sukanto Tanoto. Apa hubungan Sri Mulyani dengan PT Asian Agri? Inilah catatannya: Taipan itu adalah bos besar PT Raja Garuda Mas, holding yang antara lain menaungi Asian Agri. Tan Kang Hoo nama aslinya. Pada 2006 dia dicatat oleh majalah Forbes sebagai orang paling kaya di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar. Perusahaan yang dimilikinya bergerak di industri kertas dan bubur kertas (kehutanan), kelapa sawit, konstruksi, permesinan, dan energi. Tak hanya di Indonesia, Sukanto juga dicatat memiliki saham di perusahaan kelapa sawit National Development Guthrie, Electronic Magnetic di Singapura, dan pabrik kertas di Cina. Lebih dua tahun lalu, Asian Agri kemudian diberitakan terlibat dalam dugaan penggelapan pajak. Itu kasus dugaan manipulasi pajak terbesar karena melibatkan 15 perusahaan milik Sukanto dengan tiga modus operandi. Pertama menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Kedua mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, dan ketiga mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat ketiga modus itu, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Skandal keuangan itu sempat menyeret-nyeret sejumlah nama pejabat, termasuk nama Presiden SBY. Meskipun berstatus buronan dan dicekal, Sukanto misalnya diberitakan pernah bertemu dengan Presiden Yudhoyono sebelum Lebaran 2007 meski hal itu dibantah oleh Istana. Sampai sekarang, kasus pajak PT Asian Agri ini pun tidak jelas kabar berita dan nasibnya. Inilah, antara lain, hal-hal yang membuat kecurigaan begitu kuat, bahwa Sri Mulyani tidak sedang sungguh-sungguh membenahi persoalan pajak. Sebelum kasus Gayus Tambunan mencuat, Menkeu Sri Mulyani lebih dulu diterpa isu kemplang-mengemplang pajak. Menkeu juga disebut-sebut ada masalah dengan pajak Central Cipta Murdaya (CCM). Kecurigaan ini berdasar pada dua kasus pajak besar yang terjadi dalam pemerintahan SBY periode sebelumnya yang melibatkan pengusaha yang disinyalir memiliki hubungan dekat dengan SBY, yakni Siti Hartati Murdaya dan PT Asian Agri. Kontainer berisi puluhan ribu sepatu milik Central Cipta Murdaya (CCM) yang keluar tanpa izin ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada akhir Maret 2007. Sang pengusaha, Hartati Murdaya, sempat mendatangi Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi. Menurut Hartati Murdaya, kontainer itu keluar karena ada permainan di tingkat bawah yang tidak diketahui pihak manajemen perusahaannya. Tetapi sang Dirjen Bea Cukai bersikukuh tetap memproses penyelundupan ini. Tak mau kalah, Hartati Murdaya melayangkan surat kepada atasan Anwar, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak itu, kasus penyelundupan sepatu milik Hartati Murdaya ini tak jelas lagi juntrungannya. Sri Mulyani selama menjabat Menteri Keuangan pernah membebaskan penunggak pajak. Yaitu pada perkara pajak PT Ramayana Lestari Sentosa. Saat itu tersangka adalah Paulus Tumewu. Dia dibebaskan setelah membayar tunggakan plus denda sebanyak Rp 40 miliar. Dan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berperan besar dalam penghentian penyidikan wajib pajak atas tersangka. Dimana, Komisaris Utama PT Ramayana Lestari Sentosa itu adalah tersangka kasus penunggakan pembayaran pajak sebesar Rp 7,99 miliar. Saat itu, berkas penyidikannya sudah lengkap alias P 21. Seharusnya, perkara itu segera bergulir ke tingkat penuntutan. Namun, akhirnya yang terjadi, atas permintaan Menteri Keuangan, malah dimentahkan lagi oleh Jaksa Agung. Itu terjadi setelah Paulus membayar tunggakan pajaknya tadi, plus denda empat kali lipat. Buntutnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) untuk Paulus, 27 Januari 2007. Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati, Departemen Keuangan telah meneliti betul keputusannya untuk mengajukan penghentian penyidikan kasus itu kepada Kejaksaan Agung. Dasarnya, yang bersangkutan (Paulus) telah memenuhi prosedur pembayaran utang dan denda. Awalnya, kasus Paulus tidak terkesan istimewa. Adik ipar Eddy Tansil (buron kasus pembobolan Rp 1,3 triliun) ini ditangkap petugas Ditjen Pajak dan kepolisian pada 16 September 2005. Paulus disangka tak melaporkan penghasilan dari transaksi valas yang dilakukannya. Dana itu diparkir di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Versi lain, Paulus diduga sengaja mengecilkan omset Ramayana, perusahan retail yang dia dirikan. Yang pasti, Paulus disangka dengan sengaja tidak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan benar, sehingga negara dirugikan Rp 399 miliar. Polisi tampak enggan mengupas materi pemeriksaan tersangka. Maklum, kewenangan penyidikan ada pada PPNS Ditjen Pajak. Adapun pihak Ditjen Pajak kala itu tidak bersedia memaparkan detail perkembangan pemeriksaan. Kasus itu kemudian rampung disidik di tingkat PPNS, lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, 9 November 2005. Penyidikan pun dinyatakan P-21. Nah, di sinilah mulai tercium aroma perlakuan istimewanya. Tindak lanjutnya seperti mandek. Selama berbulan-bulan, kasus itu belum juga terdengar bergulir ke tingkat penuntutan. Tahu-tahu, yang terdengar justru kabar bahwa penyidikan terhadap si tersangka pengemplang pajak dihentikan. Yang tak kalah menarik, dari fotokopian dokumen internal tersebut terungkap pula bahwa pajak yang dikemplang Paulus merosot jadi Rp 7,99 miliar. Belum jelas bagaimana ceritanya angka penggelapan pajak yang semula dituduhkan Rp 399 miliar bisa menciut seperti itu. [ikl]

Sumber: Inilah.com I Part1 I Part2 I Part3 I

Keadilan yang Terabaikan

1

RUNCING ke bawah, tumpul ke atas. Seperti itulah perumpamaan praktik hukum di negeri ini. Hukum hanya tajam buat mereka yang papa dan tak berdaya, tetapi majal untuk mereka yang kaya dan berkuasa.
Kita tentu masih ingat kasus Nenek Minah. Dengan alasan legal-formal, polisi, kejaksaan, dan pengadilan begitu sigap memproses kasusnya sehingga perempuan uzur dan miskin itu divonis satu setengah bulan kurungan hanya gara-gara mencuri tiga buah kakao.
Bandingkan dengan Anggodo Widjojo yang disebut-sebut sebagai mafia hukum. Dengan alasan legal-formal, polisi tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka. Anggodo baru menjadi tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan.

Banyak kecaman dialamatkan kepada penegak hukum yang menangani perkara Nenek Minah. Tak kurang Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyebut proses hukum Nenek Minah itu memalukan. Akan tetapi, kecaman demi kecaman itu bak angin lalu belaka. Kasus seperti Nenek Minah terulang kini. Dua janda pahlawan, Nenek Soetarti dan Nenek Roesmini, harus menghadapi ancaman hukuman dua tahun penjara karena jaksa mendakwa mereka menyerobot tanah orang lain dan menempati rumah negara milik Perum Pegadaian.

Kedua perempuan renta itu sesungguhnya berhak memiliki rumah dinas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Akan tetapi, ketika mereka mengajukan diri membeli rumah dinas itu, Perum Pegadaian menolaknya. Direktur Utama Perum Pegadaian malah menerbitkan surat yang memerintahkan mereka mengosongkan rumah dinas yang mereka tempati.

Mereka kemudian menggugat secara perdata Perum Pegadaian ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan perkaranya kini sudah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, meski MA belum memutus perkara kasasinya, Perum Pegadaian melaporkan kedua manula itu ke kepolisian hingga perkaranya berlanjut ke pengadilan.

Perum Pegadaian semestinya menahan diri untuk tidak membawa perkara kedua nenek itu ke ranah hukum pidana sampai perkara perdatanya berkekuatan hukum tetap. Dua perkara hukum sejenis yang berjalan bersamaan seperti itu bisa membawa preseden buruk bagi praktik hukum di negeri ini. Jika MA memenangkan kasasi Nenek Soetarti dan Nenek Roesmini, sementara pengadilan pidana memvonis mereka bersalah, terjadilah keputusan hukum yang saling bertentangan untuk perkara yang sama.

Demikian kuat rupanya syahwat Perum Pegadaian dan aparat penegak hukum untuk menghabisi kedua nenek itu sehingga membawa mereka ke ranah pidana dengan mengalahkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Kita menantikan hakim mengetuk palu keadilan berdasarkan peri kemanusiaan, bukan keadilan berdasarkan alasan legal-formal belaka.

Sumber : MI Online

Menanti Giliran Jaksa dan Hakim

0

KASUS makelar pajak dengan tersangka utama Gayus Tambunan telah memaksa sejumlah institusi menindak aparat masing-masing.

Polri telah menetapkan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi sebagai tersangka. Adapun Kementerian Keuangan menonaktifkan atasan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, seorang advokat, Haposan Hutagalung, pengacara Gayus, telah lebih dulu dijadikan tersangka.

Namun, semua itu belum bisa memulihkan kepercayaan publik. Sebab tidak mungkin ada mafia hukum bila hanya melibatkan polisi dan pengacara. Omong kosong hukum bisa dibeli bila jaksa dan hakim putih bersih. Bukankah proses peradilan sejatinya melibatkan terdakwa, saksi, pengacara, polisi, jaksa, dan hakim?

Maka adalah wajar belaka publik bertanya mengapa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung belum menindak jaksa atau hakim yang mungkin saja terlibat dalam kasus Gayus. Sebab ada banyak kejanggalan dalam tuntutan jaksa terhadap Gayus.

Jaksa hanya menuntut Gayus dengan pasal penggelapan dengan tuntutan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Tuntutan jaksa itu jauh dari tuntutan maksimal empat tahun penjara terhadap terdakwa penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Tak hanya itu. Menurut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Gayus semestinya juga dituntut dengan pasal pencucian uang dan korupsi.

Tim eksaminasi Kejaksaan Agung memang telah memeriksa empat jaksa peneliti kasus Gayus, yakni Cyrus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia, dan Ika Safitri. Tim eksaminasi juga telah memeriksa Kajari Tangerang Suyono, Kasie Pidana Umum Kejari Tangerang Irfan Jaya Azis, dan jaksa Nazran Aziz.

Dari pemeriksaan itu, tim eksaminasi menyimpulkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam tuntutan jaksa terhadap Gayus. Namun, anehnya, Kejaksaan Agung tidak mengambil tindakan apa pun terhadap mereka.

Proses persidangan perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang juga dinilai mengandung kejanggalan. Persidangan digelar setiap Jumat. Ini tidak lazim. Sebab, setiap Jumat, PN Tangerang biasanya hanya menyidangkan perkara tilang, tidak perkara pidana ataupun perdata.

Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Gayus pun ditengarai menyimpan kejanggalan. Hakim hanya memvonis Gayus dengan hukuman enam bulan percobaan, sebuah vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Vonis itu sama dengan vonis bebas untuk Gayus. Hakim sesungguhnya bisa menjatuhkan vonis sesuai dengan pasal yang dikenakan.

Namun, Mahkamah Agung justru menyimpulkan hakim yang menyidangkan perkara Gayus bersih. Oleh karena itu, Komisi Yudisial tetap akan melanjutkan penyelidikan terhadap hakim kasus Gayus.

Harus diingat, kasus Gayus bukan satu-satunya kasus mafia hukum. Bukan pula kasus kakap. Jika dalam kasus teri seperti kasus Gayus ini saja jaksa dan hakim tak tersentuh, janganlah percaya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memberantas mafia hukum.

Bila satgas itu gagal, juga berarti gagalnya janji Presiden bahwa ia akan berdiri di depan dalam memberantas mafia hukum.

Sumber : Media Online

Mencekal setelah Kabur

2

NEGERI ini masih tercatat sebagai surga bagi koruptor. Para penggasak uang negara leluasa beroperasi lalu hengkang dengan gampangnya. Dan kemudian, dari jazirah tetangga, Singapura, mereka dengan amannya menikmati hasil jarahan itu.

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyadap berbagai informasi tentang transaksi ilegal, meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa melacak ke mana saja uang korupsi mengalir, meski jaksa dan polisi kian awas membidik, koruptor tetap saja leluasa beraksi dan dengan gampangnya kabur.

Koruptor tahu benar kelemahan aparatur. Mereka paham betul hukum bisa dibeli. Mereka pun mafhum mengatur surat pencekalan.

Aparatur hukum kita mengidap penyakit yang sama, terlambat melakukan antisipasi. Kepolisian, kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lebih suka wira-wiri mejeng di televisi daripada mengantisipasi kaburnya tersangka koruptor. Akibatnya, buron dengan mudahnya lari sebelum surat pencekalan terbit. Pencekalan hanya basa-basi bahwa aparatur sudah menjalankan tugas.

Sudah lama publik mencurigai aparatur sengaja membiarkan buron kabur karena rekeningnya telah terisi. Apalagi buron kelas kakap, pengemplang uang negara dalam jumlah miliaran bahkan triliunan rupiah.

Lihat saja kasus Gayus Tambunan. Sudah hampir dua pekan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menyebut nama itu dalam kasus dugaan makelar perkara pajak sebesar Rp25 miliar, tetapi tidak satu pun instansi hukum mengantisipasi agar dia tidak kabur.

Polisi lebih sibuk membela diri dan mencari dalih menyeret Susno menjadi tersangka. Jaksa lebih suka mencari alasan kenapa menjatuhkan tuntutan ringan untuk Gayus sebelum divonis bebas. Dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lebih senang reality show dan road show ke mana-mana.

Gayus kemudian diketahui pergi ke Singapura pada Rabu (24/3), tetapi polisi baru meminta Imigrasi mencekalnya pada Jumat (26/3).

Mau contoh lain? Simak kasus Joko Tjandra. Terpidana dua tahun itu kabur ke Singapura lewat Port Moresby, Papua Nugini, dengan pesawat khusus, satu hari sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan vonis.

Banyak contoh lain bisa dideretkan untuk menunjukkan aparatur yang lemah melakukan antisipasi. Pencekalan muncul setelah si buron pergi.

Aparatur kita masih saja suka basa-basi, tanpa kejujuran. Tidak ada permintaan maaf karena telah mencederai rasa keadilan publik. Yang diumbar malah janji meminta Interpol dengan mengirim red notice untuk menangkap dan membawa kembali sang buron.

Apakah publik percaya? Tidak. Sebab nyaris tidak ada buron korupsi yang dibawa kembali oleh Interpol. Malah di negeri tetangga, para buron leluasa menggelar konferensi pers dan dijaga aparat keamanan setempat.

Para koruptor mudah kabur bukan karena mereka hebat, melainkan terutama karena aparatur kita mempersilakan mereka pergi. Setelah kabur, baru dicekal. Cincai…

Sumber : Media Indonesia

Pembuktian Terbalik Harta Pegawai Pajak

0

Jakarta, Kompas – Meski Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang terkait kasus makelar kasus di Kepolisian Negara Republik Indonesia diduga melarikan diri ke luar negeri, bukan berarti tak ada yang bisa dipetik dari kasus itu. Bahkan, belajar dari perkara Gayus, perlu dipikirkan pemeriksaan kekayaan dan pemberlakuan pembuktian terbalik untuk harta pegawai perpajakan dan penegak hukum lainnya.

Gayus, pegawai negeri sipil di Ditjen Pajak, yang baru bergolongan IIIA, setara dengan sarjana yang baru diangkat sebagai pegawai negeri, memiliki kekayaan yang melimpah. Bahkan, di rekeningnya, yang menjadi bukti adanya makelar kasus di Polri, sempat ada dana Rp 25 miliar.

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di Jakarta, Minggu (28/3), mengungkapkan, kasus Gayus menjadi momentum untuk perbaikan mendasar lembaga penegak hukum dan aparat pajak. Perbaikan mendasar itu, antara lain, dengan pengkajian gaya hidup aparat penegak hukum dan pegawai pajak serta memperketat sistem pengawasan internal.

”Perlu didorong langkah pelaporan harta kekayaan penegak hukum dan pegawai pajak serta pemberlakuan ketentuan pembuktian terbalik sebagai tindak lanjut dari pelaporan harta kekayaan itu,” tutur Deny.

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Minggu, Indriyanto Seno Adji mengingatkan, kasus Gayus mencerminkan bahwa penghasilan yang tinggi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan, tidak menjamin aparat birokrasi bersih. Korupsi menjadi bagian dari kultur yang sulit dihilangkan di kalangan aparat negara.

”Jika dilihat dari penghasilan dan kekayaannya, memang tidak wajar,” katanya. Gayus, sebagai pegawai Ditjen Pajak, memperoleh penghasilan sekitar Rp 12 juta per bulan. Penghasilan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan PNS golongan IIIA di instansi lain, yang setiap bulan hanya menerima sekitar Rp 2 juta.

Menurut Indriyanto, remunerasi tak memengaruhi ”kebersihan” aparat birokrasi. ”Kembali lagi, kultur masyarakat kita yang masih korup dan agak sulit untuk menghilangkannya. Dibutuhkan sumber daya manusia yang bersih,” ungkapnya.

Pegang bukti

Denny menambahkan, meskipun Gayus kabur, bukti penting dan strategis untuk mengungkap dugaan mafia hukum sudah berada di tangan Tim Independen Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Polri. ”Tim Independen memiliki bukti yang cukup berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), keterangan Andi Kosasih, informasi dari Satgas, serta bukti lain yang dimiliki kepolisian,” paparnya.

Penuntasan kasus mafia hukum dan mafia perpajakan yang melibatkan Gayus dan penegak hukum lain, kata Deny, juga dapat menjadi pintu masuk bagi pembenahan sistem perpajakan dan penegakan hukum di Tanah Air. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum dan perpajakan akan makin rendah dan berdampak buruk.

”GT (Gayus Tambunan) juga sudah menyampaikan ke kita cara-cara (mafia perpajakan) yang dilakukannya. Juga dilakukan pegawai lainnya,” kata Mas Achmad Santoso, anggota Satgas.

Yunus Hussein, Ketua PPATK, yang juga anggota Satgas, menambahkan sudah mendeteksi kejanggalan pada rekening Gayus sejak Maret 2009. Kejanggalan itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Laporan transaksi lain di rekening Gayus yang dinilai janggal juga terjadi pada Juni dan Agustus 2009 serta Maret 2010.

Dalam laporan itu disebutkan adanya indikasi korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pencucian uang, dan penggelapan. Dari laporan PPATK itu, ternyata yang diproses hanya laporan pada Agustus 2009 yang menyebutkan adanya aliran dana sebesar Rp 370 juta dan Rp 25 juta. ”Ini disengaja atau tidak, saya tidak tahu,” katanya.

Sementara itu, Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo mempertanyakan Tim Independen yang dibentuk Polri. Tim itu dinilai tidak memenuhi aspek independensi sebab masih melibatkan polisi. (sie/why/sf)

Sumber : http://m.kompas.com/news/read/data/2010.03.29.03131848

masrip sarumpaet's RSS Feed
Go to Top