Koalisi Merah Putih Kuasai Kursi Pimpinan di 11 Komisi DPR

0

Jakarta – DPR telah menyelesaikan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di 11 komisi dan 4 badan. Seluruh kursi pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih karena Koalisi Indonesia Hebat tidak menyerahkan nama anggotanya untuk tiap AKD.

Pemilihan berlangsung sejak Rabu (29/10) hingga hari ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Pemilihan dipimpin oleh wakil ketua DPR sesuai bidangnya masing-masing dan berjalan secara tertutup.

Pimpinan masing-masing komisi berjalan dengan cepat karena hanya 1 paket yang diusulkan, yaitu dari Koalisi Merah Putih. Pemilihan pun hanya dihadiri oleh 5 fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PD. Hingga Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, hanya tersisa Badan Anggaran yang pimpinannya belum terpilih.

Berikut daftar pimpinan di 11 komisi DPR dan 4 badan yang telah terpilih:

Komisi I
Ketua : Mahfudz Siddiq (PKS)
Wakil Ketua : Hasril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN)

Komisi II
Ketua : Rambe Kamaruzaman (Golkar)
Wakil Ketua : Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS)

Komisi III
Ketua : Azis Syamsuddin (Golkar)
Wakil Ketua : Desmon Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Muhfachri Harahap (PAN)

Komisi IV
Ketua : Edhy Prabowo (Gerindra)
Wakil Ketua : Titiek Soeharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), Viva Yoga Mauladi (PAN)

Komisi V
Ketua : Ferry Djemi Francis (Gerindra)
Wakil Ketua : Michael Wattimena (Demokrat), Muhidin Mohamad Said (Golkar), Yudi Widiana (PKS)

Komisi VI
Ketua : Achmad Hafisz Tohir (PAN)
Wakil Ketua : Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijana (Demokrat)

Komisi VII
Ketua : Kardaya Warnika (Gerindra)
Wakil Ketua : Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), Tamsil Linrung (PKS)

Komisi VIII
Ketua : Saleh Partaonan Daulay (PAN)
Wakil Ketua : Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), Ledia H Amaliah (PKS)

Komisi IX
Ketua : Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat)
Wakil Ketua : Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN)

Komisi X
Ketua : Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
Wakil Ketua : Ridwan Hisyam (Golkar), Nuroji (Gerindra), Sohibul Iman (PKS)

Komisi XI
Ketua : Fadel Muhammad (Golkar)
Wakil Ketua : Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat), Jon Erizal (PAN)

BKSAP
Ketua : Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat)
Wakil Ketua : Meutya Hafid (Golkar), Teguh Juwarno (PAN), Rofi’i Munawar (PKS)

Baleg
Ketua : Sareh Wiyono (Gerindra)
Wakil Ketua : Firman Soebagyo (Golkar), Saan Mustopa (Demokrat), Totok Dariyanto (PAN)

Mahkamah Kehormatan Dewan
Ketua : Surahman Hidayat (PKS)
Wakil Ketua: Lili Abdjudiredja (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad

BURT
Ketua : Roem Kono (Golkar)
Wakil Ketua : Novita Wijayanti (Gerindra), Agung Budi Santoso (Demokrat)

Sunber : Detik.com

KMP Sapu Bersih! Ini Susunan Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019

0

Rapat pemilihan ketua dan wakil ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilaksanakan secara tertutup mulai pukul 10.30 WIB. Usai rapat digelar, susunan pimpinan komisi di DPR akhirnya resmi terbentuk, Rabu 29 Oktober 2014.

Berikut susunan pimpinan Komisi I hingga Komisi XI DPR. Dua di antaranya ditunda:

Komisi I
Ketua: Mahfudz Siddiq (PKS)
Wakil Ketua: Hasril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN)

Komisi II
Ketua: Rambe Kamaruzaman (Golkar)
Wakil Ketua: Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS)

Komisi III
Ketua: Azis Syamsuddin (Golkar)
Wakil Ketua: Desmon Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Nur Fahri Harahap (PAN)

Komisi IV
Ketua: Edhy Prabowo (Gerindra)
Wakil Ketua: Titiek Soeharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), Viva Yoga Mauladi (PAN)

Komisi V: Ditunda

Komisi VI
Ketua: Achmad Hafisz Tohir (PAN)
Wakil Ketua: Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijana (Demokrat)

Komisi VII
Ketua: Kardaya Warnika (Gerindra)
Wakil Ketua: Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), Tamsil Linrung (PKS)

Komisi VIII
Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)
Wakil Ketua: Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), Ledia H Amaliah (PKS)

Komisi IX
Ketua: Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat)
Wakil Ketua: Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN)

Komisi X
Ketua: Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
Wakil Ketua : Ridwan Hisyam (Golkar), Nuroji (Gerindta), Sohibul Iman (PKS)

Komisi XI: Ditunda (Kamis 30 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB)

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dalam rapat internal tadi masih ada beberapa fraksi yang belum siap dan ada juga yang ingin mengubah daftar anggota.

“Ini lebih ke masalah teknis, tidak ada yang politis,” katanya. (art)

*sumber: VIVAnews ==> Melalui Tautan : http://www.pkspiyungan.org/2014/10/kmp-sapu-bersih-ini-susunan-pimpinan.html

DPR Tandingan, KIH Justru Hambat Kerja Jokowi?

0

INILAHCOM, Jakarta – Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung pemerintahan Jokowi-JK, melakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Cara ini justru menghambat kerja pemerintahan Jokowi-JK?

KIH membuat mosi tidak percaya pada pimpinan DPR, sekaligus mengajukan pimpinan DPR alternatif. KIH mengangkat Pramono Anung sebagai ketua didampingi para wakil ketua yakni Abdul Kadir Kading dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Dosi Iskandar dari Hanura dan Rio Patrice Capella dari NasDem.

Mosi ini semakin membuat kerja DPR terhambat. Imbasnya, eksekutif di bawah Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, juga akan terhambat. Politisi PDI Perjuangan Arief Wibowo menjawab soal ini. Dia mengaku, tidak ada maksud menghambat kerja pemerintahan Jokowi-JK.

“Kami bukannya ingin menghambat pemerintah Presiden Jokowi, justru kami pengsung pemerintah ingin menyelamatkan konstitusional rakyat,” kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

KIH juga belum menyerahkan nama-nama anggota fraksinya, untuk di tempatkan di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Padahal sudah empat kali DPR melaksanakan agenda paripurna.

DPR tidak bisa bekerja, tanpa pembentukan komisi dan AKD ini. Sehingga, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa berjalan maksimal karena berbagai keputusan pemerintah harus melalui DPR juga, termasuk soal anggaran.

“Jadi jika kami ingin disebut menghambat kinerja DPR, dengan tidak menyerahkan nama-nama komisi AKD, itu padahal mereka yang ingn menghambat dan menjegal pemerintahan Jokowi,” kata Arief beralasan.

Partai pendukung Jokowi-JK di parlemen yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mengeluarkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR 2014-2019.

Belum jelas dasar hukum yang digunakan KIH dalam mengelurakan mosi ini. Namun, konflik di parlemen makin panjang, dan menghambat kerja pemerintah.

“Guna mengisi kekosongan pimpinan, kami ajukan pimpinan sementara yaitu Pramono Anung sebagai ketua,” kata politisi PDI Perjuangan Arief Wibowo, dalam jumpa persnya di ruang rapat Fraksi NasDem, gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Selain itu, mereka juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti Undang-Undang Pemilihan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). [gus]
http://nasional.inilah.com/read/detail/2149420/dpr-tandingan-kih-justru-hambat-kerja-jokowi#.VFC-t0CjzIU

Koalisi Pro Prabowo Kembali ‘Kuasai’ DPR

0

Rabu, 29/10/2014 14:09 WIB

Hardani Triyoga – detikNews

Jakarta – Koalisi Merah Putih kembali ‘menguasai’ Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah sebelumnya kursi pimpinan DPR dan MPR, kini pimpinan komisi juga diduduki oleh kader-kader pro Prabowo Subianto. Seperti Fraksi Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, dan Demokrat.

  1. Di Komisi I terpilih sebagai ketua adalah politisi PKS Mahfudz Shiddiq. Dia didampingi Tantowi Yahya (F-Golkar), Hanafi Rais (F-PAN), dan Asril Tanjung (F-Gerindra).
  2. Terpilih sebagai Ketua Komisi II adalah Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar yang didamping tiga wakil yakni, Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), dan Mustafa Kamal (PKS).
  3. Kubu Koalisi Merah Putih juga terpilih sebagai pimpinan di Komisi IV. Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo terpilih sebagai ketua. Dia didampingi 3 wakil yaitu Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto (Partai Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), dan Viva Yoga Mauladi (PAN).
  4. Kursi pimpinan Komisi VIII juga ditempati kubu Koalisi Merah Putih. Terpilih sebagai Ketua Komisi Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi Partai Amanat Nasional dengan tiga wakil, yakni Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), dan Ledia H Amaliah (PKS).
  5. Di Komisi IX Koalisi Merah Putih juga menempatkan Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Partai Demokrat sebagai ketua. Sementara Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN) sebagai wakil ketua.

Saat ini pemilihan pimpinan komisi di DPR menyisakan Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi VI, Komisi X, dan Komisi XI. Dipastikan kursi pimpinan di enam komisi yang tersisa juga akan ‘dikuasai’ oleh kubu Koalisi Merah Putih.

Pemilihan pimpinan komisi ini dilakukan tanpa kehadiran kubu pro Joko Widodo (Jokowi) di Koalisi Indonesia Hebat. Pasalnya sampai batas akhir waktu yang ditetapkan, Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan Fraksi PDIP, Hanura, NasDem, dan PKB tak juga menyetorkan nama anggotanya untuk duduk di alat kelengkapan Dewan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pemilihan pimpinan komisi-komisi di DPR tetap bisa dilakukan tanpa kehadiran Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Fadli menyatakan cara seperti itu tak melanggar Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR.

“Kalau enggak kuorum, maka diskors 30 menit, kemudian dilanjut. Kita mencoba musyawarah mufakat namun kalau tidak bisa ya voting,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

http://news.detik.com/read/2014/10/29/140947/2733135/10/koalisi-pro-prabowo-kembali-kuasai-dpr?n992204fksberita

Legislator pertanyakan penetapan Muktamar PPP

0
| 2.623 Views
Pewarta: Zul Sikumbang
Legislator pertanyakan penetapan Muktamar PPP

Khatibul Umam Wiranu (ANTARA/M Agung Rajasa)
Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR RI, Khatibul Umam Wiranu mempertanyakan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli tentag penetapan Muktamar PPP karena dikhawatirkan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Terutama pasal 32 tentang konflik internal partai politik yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Sehingga tidak mungkin melakukan semuanya sehari,” kata Umam di Gedung DPR RI, Jakarta, menanggapi adanya surat Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya.

Mantan anggota Komisi II DPR RI menambahkan, pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar VIII Surabaya juga harus melalui verifikasi dan memanggil kedua belah yang sedang bermasalah.

“Menkumham dilantik kemarin. Untuk mengesahkan sebuah kepengurusan partai politik itu perlu waktu membaca hasil muktamar, AD/ART, Keputusan Muktamar, Susunan Kepengurusan hasil muktamar. Setelah itu melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pengkajian dan verifikasi karena PPP sedang berkonflik,” kata politisi Demokrat itu.

Ditambahkannya, menyangkut waktu bagi Kemenkumham, kalau ada sebuah partai politik yang sedang berkonflik, harus dilihat permasalahannya, kedua belah pihak harus dipanggil sebagaimana yang terdapat dalam UU 2/2011 tentang Partai Politik Berikut bunyi pasal 32 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Pasal 32 Ayat 1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART Ayat 2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik.

Ayat 3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan pimpinan partai politik kepada menteri Ayat 4.

Penyelesaian internal partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. (zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Go to Top