Surat-Penugasan-Klinis-Dan-Rincian-Kewenangan-Klinis

0

Dr-Zainal-Surat-Penugasan-Klinis-Dan-Rincian-Kewenangan-Klinis

Menteri Yuddy Sebut KASN Mirip KPK

0

Kamis, 29 Januari 2015 , 17:48:00

JAKARTA–Percepatan operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi salah satu target percepatan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, keberadaan KASN untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi.

Pengangkatan anggota KASN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141/M Tahun 2014. Sedangkan pelantikan anggota KASN telah dilakukan pada 27 November 2014.

Untuk percepatan operasionalisasi KASN, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pengaturan Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN.

“Perpres ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat KASN,” ujar Yuddy.

Dia menambahkan, peran KASN dalam mengawasi pelaksanaan birokrasi terutama di daerah sangat besar. Sebab, di daerah lah yang paling sering terjadi politisasi birokrasi.

“KASN ini mirip KPK-nya pegawai. Kalau ada pejabat yang sewenang-wenang, KASN yang akan menghadangnya,” tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat

0
Rabu, 28 Januari 2015 | 19:46 WIB
 Video   print this page Cetak    Dibaca: 1175
Pemohon Prinsipal yang diwakili Fathul Hadie Utsman saat menyampaikan dalil-dalil permohonan Pengujian UU Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (28/01) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Kembali, materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/1). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, Erike Yani Sonhaji, Abdul Rahman, Dedi Rahmadi, dan Ratih Rose Mery.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1) Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135 UU ASN. Pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang adil akan haknya untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memakai sistem kontrak dan hak untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis.

Pemohon menjelaskan bahwa saat ini pada instansi pemerintah sudah terdapat pegawai tidak tetap pemerintah/pegawai Non-PNS yang sudah bekerja dengan status pegawai Non-PNS. Menurut Pemohon, pegawai tersebut harus secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan status sebagai PPPK. Jika tidak ditetapkan secara otomatis sebagai PPPK maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja massal. Pegawai tersebut juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai ASN/PPPK. Padahal, pegawai pemerintah yang berstatus sebagai PNS secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai ASN.  Pemohon berpendapat, hal tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif.

“Sangat merugikan terhadap pegawai pemerintah yang non PNS. Sebab dari pasal sampai dengan pasal peraturan peralihannya tidak mendukung terhadap keberadaan pegawai pemerintah yang statusnya non PNS, atau honorer, atau pun apa sebutannya. Untuk tetap ditetapkan sebagai pegawai pemerintah,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Fathul Hadie Utsman menjelaskan norma-norma tersebut menyatakan bahwa masa kerja PPPK itu hanya untuk jangka waktu tertentu, masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan pegawai PPPK dapat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPPK, jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Hal tersebut, lanjut Fathul, menurut para Pemohon tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab sewaktu-waktu para Pemohon dapat kehilangan pekerjaan. Selain itu,  ketentuan tersebut juga dianggap diskriminatif sebab pegawai ASN yang sudah berstatus sebagai PNS tidak dibatasi oleh jangka waktu dan tidak diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu, sedangkan yang berstatus sebagai PPPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu, apabila jangka waktunya berakhir.

“Sementara tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri, di sini kami melatarbelakangi bahwa karena pegawai pemerintah itu sudah lama sekali bekerja pada instansi pemerintah, maka selayaknya pengangkatannya sebagai PNS tidak perlu, tidak diperlukan berbagai syarat yang sangat memberatkan yaitu secara otomatis bisa menjadi calon PNS,” ujarnya. Untuk itulah, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan agar pemohon melengkapi alat bukti. “Kemudian yang kedua, untuk dilengkapi bukti yang relevan karena apalagi di dalam permohonan ditunjukkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan atau permohonan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka sekiranya dapat dikabulkan,” sarannya.

Kemudian, Hakim Konstitusi I Dewa Gde Palguna menyarankan agar pemohon memperbaiki kedudukan hukum serta memaparkan dengan jelas hak konstitusional yang terlanggar. “Cara merumuskan legal standing, ketentuan apa yang Bapak bertentangan, dan hak konstitusional apa yang dilanggar diuraikan. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian Bapak nanti menyusun argumentasi di dalam posita sehingga tiba pada petitum bahwa ini bertentangan dan sebagainya. Sehingga kami mudah untuk memahami dan pembaca yang lain pun akan memudahkan untuk memahami permohonnya,” jelasnya (Lulu Anjarsari).

 

Bukan Gertak Sambal, KASN Pernah Batalkan Pengangkatan Pejabat

0
Nasional

Bukan Gertak Sambal, KASN Pernah Batalkan Pengangkatan Pejabat

Rabu, 28 Januari 2015 , 16:42:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN

JAKARTA–Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, tidak boleh senang dulu meski sudah dilantik oleh kepala daerah.

Jika penempatan jabatannya tidak melalui open recruitment, maka putusannya akan dibatalkan. Selain itu pejabat bersangkutan akan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR).

“Meski sudah menjadi sekda provinsi, sekda kab/kota, kepala dinas/kepala badan bisa dibatalkan secara hukum putusan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) kalau proses penempatannya tidak melalui seleksi terbuka,” tegas Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy di Jakarta, Rabu (28/1).

Dia mencontohkan salah satu daerah di wilayah Sulawesi, yang putusan bupatinya dibatalkan dan pejabat yang diangkat diminta mengembalikan gaji serta tunjangannya. Kalau proses penempatannya sesuai prosedur, Irham menjamin, KASN tidak akan membatalkannya.

“Kalau tidak ada laporan dari DPRD, pasti kami tidak tahu kalau ada penempatan pejabat yang inprosedural. Apalagi KASN masih seumur jagung,” ucapnya.

Diapun kembali meminta anggota DPRD, media massa, LSM, tokoh masyarakat untuk melaporkan ke KASN bila ada PPK yang sewenang-wenang menempatkan pejabat tanpa melalui seleksi terbuka. (esy/jpnn)

 

 

Sumber : http://m.jpnn.com/news.php?id=284282

KASN Ingatkan Pengisian Kursi Kepala SKPD Harus Seleksi Terbuka

0

JAKARTA–Seluruh instansi di daerah tidak boleh lagi semaunya menempatkan kepala dinas atau kepala badan. Semuanya harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Jika tidak, Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lemba pengawas akan membatalkan putusan pejabat pembina kepegawaiannya (PPK).

“Seluruh pengisian kepala SKPD di tingkat provinsi, kab/kota harus melalui seleksi terbuka. Tidak boleh ditentukan oleh kepala daerah selaku PPK. Kalau sampai ada kepala daerah yang nekat menempatkan orang-orang dekatnya dan tidak punya kompetensi, akan dibatalkan putusannya,” tegas Irham Dilmy, wakil ketua KASN di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (23/1)

Dikatakan, fungsi KASN akan lebih banyak terfokus pada pengawasan di daerah. Pasalnya ada 10 ribu jabatan pratama di daerah dan butuh diawasi ketat. Lantaran, jabatan kadis/kadan ini sering digunakan kepala daerah untuk kepentingan politiknya sebagai balas budi.

Sejak dilantik November 2014, KASN sudah memanggil empat instansi pusat dan sekitar 10 instansi daerah. Masalahnya sama, yaitu menempatkan para pejabat pimpinan utama, madya, dan pratama tanpa lewat seleksi terbuka.

Itu sebabnya, seluruh instansi di daerah diminta menyusun tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari minimal 55 persen kalangan eksternal dan minimal 45 persen kalangan internal. (esy/jpnn)

Berita Terkait : http://m.jpnn.com/news.php?id=283330

Baperjakat Harus Dibubarkan

Jum’at, 23 Januari 2015 , 19:39:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN

JAKARTA–Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta seluruh instansi daerah membentuk tim panitias seleksi (Pansel) untuk memilih figur yang menempati jabatan kepala dinas atau kepala badan, serta sekretaris daerah.

Tim Pansel ini beranggotakan minimal 55 persen dari kalangan independen dan maksimal 45 persen dari dalam.

Selain itu, Pemda juga dimintakan untuk membubarkan Baperjakat karena fungsinya kini diambilalih tim Pansel.

“Baperjakat tidak ada lagi sekarang. Yang menentukan penempatan pejabat adan tim Pansel atas pengawasan KASN,” kata Irham Dilmy, wakil ketua KASN di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (23/1)

Irham optimis, tim Pansel akan bebas intervensi kepala daerah. Lantaran anggota tim Pansel harus dikoordinasikan dulu dengan KASN sebelum ditetapkan.

“Kami akan periksa tim Panselnya. Anggotanya minimal lima, maksimal sembilan. Calon Pansel juga harus menyertakan CV dengan demikian biasa kita telisik apakah ada hubungan dengan kada atau tidak,” terangnya.

Jika dari hasil telaahan KASN, tim Pansel bentukan Pemda ada kedekatan dengan kada, maka akan dibatalkan dan diminta membuat tim Pansel lagi.

“Meski SDM kita terbatas, namun mata dan kuping kami banyak, mulai dari laporan masyarakat, media massa, LSM. Karena itu kami minta masyarakat untuk memantau jalannya birokrasi di daerah. Kalau ada yang janggal, laporkan ke kami,” ujarnya. (esy/jpnn)

==> PERMENPAN RB No. 13 Thn 2014 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Go to Top