Larangan Rapat di Hotel, Sensasi atau Efisiensi?

0

Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika Senin, 24 November 2014, 22:58 WIB

VIVAnews – Mulai Desember 2014, pemerintah melarang aparatur negaranya baik di pusat maupun daerah menyelenggarakan rapat di luar kantor, seperti di hotel, vila, resort ataupun cottage. [Baca: Mulai 30 November Pemerintah Larang Rapat Dinas PNS di Hotel]

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Surat ini dikeluarkan pada 17 November lalu.

Surat edaran itu berisi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan kegiatan konsiyering atau rapat-rapat teknis kedinasan di luar kantor, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

“Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan seluruh fasilitas di luar kantor, agar berakhir 30 November 2014,” kata Menteri PAN-RB seperti dilansir laman Setkab.go.id, Senin, 24 November 2014.

Kementerian atau lembaga diminta menyelenggarakan kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. “Kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing,” demikian bunyi Surat Edaran itu.

Langkah ini ditempuh pemerintah dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, para pimpinan sekretariat Dewan/Komisi/Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Menteri PAN-RB juga meminta kepada seluruh yang tertuju dalam surat edarannya agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaaan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkannya kepada Menteri PAN-RB.

Menteri juga meminta kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah agar meneruskan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 itu kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhinya secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Pangkas Anggaran

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah saat ini tidak lagi diukur berdasarkan besarnya penyerapan anggaran, tapi oleh efisiensi dan penghematan yang dilakukan instansi tanpa mengurangi capaian target kinerja.

“Pemerintah akan memberikan reward and punishment atas pelaksanaan gerakan penghematan nasional tersebut,” kata Yuddy, Sabtu 22 November 2014.

Instansi yang dapat melaksanakan penghematan akan diberikan penghargaan, sebaliknya bagi yang tidak mengindahkannya akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, politikus Hanura itu menegaskan agar setiap instansi dalam melakukan penghematan di semua sektor.

“Stop pemborosan dan lakukan penghematan di lingkungan instansi masing-masing, mulai dari penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja, penghematan belanja barang dan belanja jasa, serta penghematan melalui pemanfaatan makanan dan buah-buahan produksi dalam negeri,” terang dia.

Gayung bersambut, Presiden Joko Widodo juga meminta agar anggaran perjalanan dinas dan rapat pejabat dan PNS dipotong hingga Rp16 triliun. Pemotongan dilakukan agar anggaran bisa dialihkan ke program-program pro rakyat yang akan dimulai tahun 2015.

Menurut Jokowi anggaran yang dialokasikan perjalanan dinas dan rapat pejabat saat ini mencapai Rp41 triliun. Padahal penyerapan anggaran untuk kegiatan itu hingga saat ini Rp22 triliun.

“Kita lihat anggaran sekarang hanya terpakai sampai hari ini Rp22 triliun hingga Rp25 triliun itu lebih dari cukup,” kata Jokowi hari ini di Istana Bogor, Jawa Barat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, anggaran sebesar Rp41 triliun yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat itu sangat tidak efisien. Buktinya, pemerintah sampai detik ini hanya menyerap anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp22 triliun.

Double Budget

Sementara itu, Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam menyambut baik kebijakan pemerintahan Jokowi untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan melarang pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor.

Terobosan itu dinilainya sebagai upaya untuk menekan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan rapat kedinasan yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor kementerian sendiri. “Dari aspek efisiensi, rapat di kantor pemerintah jelas menghemat perjalanan dinas, akomodasi, termasuk bea konsumsi,” kata Roy kepada VIVAnews.

Menurut Roy, kebijakan ini bisa menutup celah penyelewengan anggaran yang dilakukan aparatur negara. Sebelumnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, para birokrat itu sudah terbiasa dengan fasilitas “double budget”.

“Rapatnya di luar kota, menggunakan mobil dinas tapi uang transport diambil juga. Birokrasi kita pandai mengakali seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, para birokrat ini juga ada yang menganggap kegiatan rapat atau seminar di luar kantor menjadi penghasilan tambahan. Sehingga wajar muncul praktik-praktik penyelewengan. “Karena anggaran rapat di luar kantor ini besar,” terang Roy.

Ia tak menampik kegiatan rapat dinas di luar kantor ini juga menyuburkan praktik kolusi. Sebab dengan jumlah anggaran yang besar, para pengusaha hotel ini menjalin relasi bisnis dengan stakeholder di pemerintahan, dengan tujuan agar instansi itu menggelar acara di hotel yang sudah mereka sepakati.

“Mereka punya deal dengan EO di pemerintahan, seringkali ada kerjasama melaksanakan kegiatan. Hasil kerjasama itu melibatkan para pejabat tertentu, nah tentu ada fee disitu,” paparnya.

Bagi Roy, kebijakan ini selain bisa mengikis praktik korupsi di birokrasi, khususnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, juga bisa memanfaatkan fasilitas gedung milik pemerintah.

Selama ini, banyak gedung pemerintah yang sepi dan tak terawat, karena banyak para pejabat dan aparatur negaranya memilih menggelar rapat dinas di luar kantor, seperti di hotel atau vila.

“Uang rakyat habis untuk mempercantik kantor tapi tidak digunakan.
Saya sepakat dengan kebijakan ini untuk penghematan anggaran,” tegasnya.

Jangan Sekadar Sensasi

Meski mendapat respons positif, terbitnya surat edaran Menpan-RB ini dikritisi Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal. Menurut dia, tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan cara melarang aparatur negara melaksanakan rapat dinas di luar kantor tetap perlu dihitung secara cermat.

“Jangan sekedar sensasi, harus dipikirkan efisiensinya. Perlu dihitung secara akurat agar jadi terobosan penting,” kata Mustafa Kamal saat dihubungi VIVAnews.

Kebijakan melarang PNS melakukan rapat dinas di hotel tetap harus dihitung secara cermat dan akurat. Mustafa menyoroti cara pemerintah menghitung efisiensi rapat dinas di hotel dengan rapat di kantor kementerian/lembaga.

Bisa jadi kata dia, biaya rapat di hotel jauh lebih murah ketimbang rapat di gedung milik kementerian/lembaga. Apalagi, jika pelaksanaan rapat menggunakan gedung kementerian dilakukan secara optimal dengan jumlah peserta yang besar.

Misalnya dalam pelaksanaan rapat teknis dua divisi di kementerian/lembaga dan berlangsung hingga larut malam. Dengan penggunaan beban listrik normal seperti waktu siang hari, masih ditambah katering dan pekerja yang harus lembur, maka beban biaya menjadi dua kali lipat.

“Pengalaman kita di DPR dulu. Kita coba lakukan rapat di kantor, sistem berjalan seperti di siang hari, dua kali lipat berjalan. Setelah dihitung-hitung bisa lebih mahal dibanding di hotel. Jadi harus dihitung betul,” papar Mustafa.

Di samping itu, pemerintah juga harus memperhitungkan fasilitas yang ada di tiap-tiap kementerian/lembaga. Sebab masing-masing instansi belum tentu memiliki ruang rapat atau ruang pertemuan yang memadai.

Tapi meski begitu, jangan sampai larangan ini justru menjadi dalih pemerintah untuk membangun fasilitas perkantoran kementerian dengan menambah ruang rapat. “Kalau terjadi pembangunan penambahan ruang rapat itu jadi pembengkakan anggaran,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan pemerintah agar tidak alergi dengan industri perhotelan yang tengah tumbuh pesat. Apalagi  Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla konon akan mendorong industri pariwisata, yang salah satu pionirnya adalah industri perhotelan.

Pemerintah seharusnya bisa saling melengkapi dengan industri perhotelan dengan menyikap persepsi anggarannya dengan baik, sehingga industri perhotelah bisa tetap tumbuh dan pemerintah bisa melakukan efisiensi.

“Membiayai kantor lebih dari jam kerja akan menambah cost, kemudian menambah karyawan, catering dan lain sebagainya. Itu bisa lebih mahal dari pada kita menyewa,” terang Mustafa.

Pemerintah lanjut Mustafa, juga harus sensitif dengan pola kerja modern saat ini. Dimana orang tidak harus mengerjakan sesuatunya di kantor, tapi bisa dimana saja. Kondisi selaras dengan pemerintahan Jokowi yang gemar melakukan blusukan agar dekat dengan rakyat.

“Artinya pertemuan di luar kantor lebih sering agar dekat dengan rakyat. Kalau semua mendekam di kantor, kapan blusukannya?,” kata dia.

Kendati demikian, jika alasan yang digunakan pemerintah untuk melarang rapat dinas di hotel adalah untuk menekan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan rapat di luar kantor, maka persoalannya bukan pada hotelnya, tapi oknum di kementerian/lembaga yang memang perlu ditertibkan.

“Misalnya moratorium tidak ke hotel, kemudian setelah dibenahi dalam rangka tujuan tertentu agar efektif dan efisien. Jangan sampe anti industri hotel juga,” tutur Mustafa.

Terlepas dari hal itu, Mustafa menyambut baik terobosan Menpan-RB dengan menghentikan rapat dinas di luar kantor, guna memecah kebekuan reformasi birokrasi yang dinilainya cenderung lamban. Padahal reformasi di berbagai bidang lainnya berjalan cukup cepat.

“Dibuat lebih logik, jangan bombastis. Terobosannya saya berprasangka baik ada tujuan tertentu, tapi harus masuk akal,” ujarnya. (adi)

SUMBER : http://m.news.viva.co.id

Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD

0

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan gugatan terhadap ketentuan komposisi dan mekanisem pengisian pimpinan DPRD dalam Undang-Undang MD3. Sidang perdana perkara No. 123/PUU-XII/2014 dan No. 124/PUU-XII/2014 ini digelar Rabu (19/11) di Ruang Sidang Pleno dengan dihadiri kuasa hukum masing-masing Pemohon. Muhammad Syukur Mandar menyampaikan poin-poin permohon yang dimohonkan oleh Jimmy Willbaldus Sianto, Yucundianus Lepa, dan Jefri Unbanunaek selaku Pemohon perkara No. 123/PUU-XII/2014. Sementara itu, Mohamad Sangaji, Veri Yonnevil, dan Wibi Andrino selaku Pemohon perkara No. 124/PUU-XII/2014 diwakili oleh Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum.

Memulai sidang, Muhammad Syukur mendapat kesempatan lebih dulu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon No. 123/PUU-XII/2014. Ia menjelaskan bahwa Pemohon menilai proses pengisian dan pengangkatan alat kelengkapan DPRD telah  menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebab, Pasal 327 ayat (2) UU MD3 mengatakan bahwa pimpinan DPRD atau ketua DPRD berasal dari partai pemenang. Ketentuan tersebut menurut Pemohon menyebabkan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD secara otomatis akan menjadi pimpinan DPR. “Hal ini kami pandang bertentangan dengan proses pengisian dan pengangkatan pimpinan DPR yang juga alat kelengkapan di tingkatan DPR,” ujar Muhammad Syukur membandingkan dengan komposisi pimpinan di DPR.

Selain itu, ketentuan mengenai proses pengisian dan penempatan pimpinan DPRD menurut Pemohon tidak mengakomodasi kepentingan hukum mereka. Akibat ketentuan tersebut, Pemohon yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT menjadi kehilangan kesempatan untuk ikut dalam proses pemilihan alat kelengkapan DPR. Pemohon menilai hal ini dikarenakan Pasal 327 ayat (2) UU MD3 dengan tegas telah menghilangkan hak atau kesempatan Pemohon.

“Dengan diterapkan sistem perolehan suara terbanyak atau perolehan kursi dalam ketentuan Pasal 327 ayat (2) ini tidak memberikan jaminan terhadap terlaksananya proses pengisian alat kelengkapan DPR berdasarkan kemampuan. Sekaligus, berdasarkan mekanisme demokrasi sebagiamana dianut dalam proses pengangkatan pimpinan DPR di tingkat DPR,” tegas Muhammad Syukur.

Dengan kata lain, Muhammad Syukur menjelaskan bila ketentuan tersebut terus diterapkan maka proses pengangkatan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang didominasi oleh partai-partai pemenang Pemilu akan mengabaikan kompetensi sekaligus kemampuan anggota DPRD dalam pengisian alat kelengkapan DPR. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan pengisian alat kelengkapan di tingkat pusat, yaitu di DPR. Menurut Muhammad Syukur, di DPR menggunakan sistem paket untuk memberikan kewenangan kepada perorangan sebagai anggota DPR untuk dapat memilih dan dipilih.

Dengan perbedaan mekanisme pengisian alat kelengkapan di DPRD dengan DPR menurut Pemohon, seperti yang diutarakan Muhammad Syukur, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. “Rumusan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah rumusan pasal yang menerapkan standar ganda dalam hukum. Sehingga, selain membuat ketidakselarasan hukum juga melahirkan diskriminasi kewenangan dan mencederai demokrasi,” tukas Muhammad Syukur di hadapan panel hakim yang diketuai Wahiduddin Adams.

Penambahan Pimpinan DPRD

Sementara itu Ramdan Alamsyah yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara No. 124/PUU-XII/2014. Ramdan mengatakan pihaknya melakukan gugatan terhadap Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ramdan menyampaikan pihaknnya menganggap pasal 327 ayat (1) huruf a mengandung sifat multitafsir. Padahal, para Pemohon  berhak memperoleh kesempatan dan memanfaatkan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Pasal 327

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;

Ketentuan a quo dianggap tidak mengakomodasi keadaan yang terjadi di DPRD DKI Jakarata. Sebab, jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode 2009-2014 sebanyak 106 orang. Dengan demikian, Ramdan mengatakan pengaturan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 telah memengaruhi penentuan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan DPRD provinsi. “Mencermati Pasal 327 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua DPRD provinsi merupakan prosedural formal semata-mata tanpa memperhatikan fakta-fakta yang selama ini berkembang. Padahal, faktanya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 yang tentunya akan berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan dari pimpinan dewan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta,” jelas Ramdan.

Dengan kata lain, Pasal 327 ayat (1) UU MD3 dianggap belum mengakomodasi DPRD dengan jumlah anggota lebih dari 100 orang seperti yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Menurut Ramdan dengan adanya peningkatan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta maka harus diimbangi dengan penambahan pimpinan dewan.

“Menurut Pemohon penambahan satu wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari empat wakil ketua menjadi lima wakil ketua mengikuti jumlah anggota dewan yang saat ini sebanyak 106 anggota,” harap Ramdan. (Yusti Nurul Agustin)

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur

0

TEMPO.CO, Batam – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan polisi dan TNI membentuk tim investigas untuk mengetahui pemicu bentrokan antara anggota TNI dan Brimob di Tembesi, Batam, Kepulauan Riau. Seorang anggota Batalion Infanteri 134, Prajurit Kepala J.K. Marpaung, 33 tahun, tewas tertembak di dada.

“Akan diselidiki siapa penembaknya, karena dilihat dari proyektil peluru yang bersarang di dalam itu telah lebur,” kata Sutarman seusai pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo di Batam, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Bentrok TNI Vs Polri, Warga Jadi Tameng)

Dia menduga peluru yang digunakan penembak adalah peluru khusus. Menurut Sutarman, polisi hanya memiliki peluru karet di markas Brimob, sehingga tak mungkin peluru itu hancur. Meski demikian, ujar dia, jika ada anggotanya terlibat, yang besangkutan akan diberi sanksi keras. “Akan dipecat kalau terbukti bersalah, supaya tidak terulang lagi,” tutur Sutarman.

Adapun Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku akan segera mendisiplinkan anggotanya. Dia berujar, pasca-penyerangan Mako Brimob Polda Kepulauan Riau di Tembesi itu, tiga senapan belum kembali. Dia menyebut ada sekitar 30 prajurit yang terlibat dalam serangan pertama. Sedangkan pada serangan kedua, ada sekitar 150 personel. “Kami masih mengusutnya,” katanya.

Gatot menuturkan, ke depan, pihaknya akan lebih selektif dalam perekrutan anggota baru. Salah satunya, memperketat seleksi dalam psikologis calon. “Muara semuanya, saya yang bertanggung jawab atas kejadian ini,” ujar Gatoto saat jumpa pers di Polda Kepulauan Riau.

Dia juga akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab bentrok dan penembakan Mako Brimob. “Yang melanggar pasti akan kena sangsi tegas. Kami tidak ingin TNI AD tercoreng oleh ulah anggotanya sendiri,” katanya, seperti dikutip dari Antara. (Baca: Batam Mencekam Pascabentrok Bentrok TNI-Polri)

Menurut Gatot, senjata yang dibekalkan kepada anggota TNI sesungguhnya bukan untuk menembak petugas lain, tapi untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. “Kalian (prajurit TNI AD) dilengkapi dengan senjata untuk musuh negara, bukan untuk siapa-siapa,” tuturnya.

Saat ini, ujar dia, semua senjata anggota Batalion Infanteri 134 sudah ditarik dan diamankan. Pengamanan di Markas Yonif 134 Tuah Sakti dilakukan oleh POM dan satuan lain di luar Yonif 134. “Semalam (Kamis dinihari), semua sudah dikumpulkan. Ada tiga senjata yang belum dikembalikan ke markas, tapi pagi tadi semua sudah lengkap. Kami tegaskan, jika tidak dikembalikan, dianggap pencurian senjata,” katanya.

Pada Rabu malam lalu, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134/Tuah Sakti menyerang Mako Brimob Polda Kepri. Sejak sore hari hingga malam, terjadi penembakan di Mako Brimob. Saat kejadian, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis terjebak di dalam hingga akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB.

RUMBADI DALLE

Harga BBM Bersubsidi Naik, Ini Sikap SBY

0

Selasa, 18 November 2014 | 00:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengatakan, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat soal alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Selain itu, pemerintah harus jelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil,” kicau SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Senin (17/11/2014) malam.

Selain itu, SBY juga mengatakan, pemerintah harus menjelaskan cara menentukan warga yang berhak menerima dana konpensasi tersebut.

“Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban,” katanya.

SBY mengaku telah menyampaikan pendapatnya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin malam. Saat itu, JK menelepon SBY untuk menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

“Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500,” papar Jokowi.

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/00552341/Harga.BBM.Bersubsidi.Naik.Ini.Sikap.SBY

Jokowi Minta APBD Diubah untuk Pembangunan Infrastruktur

0
Desi Angriani – 04 November 2014 15:23 wib
Presiden Jokowi memimpin sidang perdana kabinet/MI/PANCA SYURKANI .

Presiden Jokowi memimpin sidang perdana kabinet/MI/PANCA SYURKANI .

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi masing-masing. Jokowi meminta anggaran belanja pegawai dialihkan ke anggaran pembangunan infrastruktur.”Tolong dilihat mengenai postur APBD yang ada di kabupaten/kota dan provinsi masing-masing. Anggaran pembangunannya hanya 20 persen. Ini harus diubah,” kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Jokowi membeberkan, ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai mencapai 80 persen, sementara anggaran pembangunan hanya 20 persen dari APBD. Bahkan ada daerah yang memiliki anggaran dengan perbandingan 85-15.

“Untuk itu, saya mohon bapak gubernur sampaikan ke wali kota, yang bisa diambil digeser ke anggaran pembangunan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini

Jokowi mencontohkan, ketika menjabat wali kota Solo dia berhasil mengubah postur APBD. Semula perbandingan anggaran untuk belanja dan pembangunan 74-26, dalam satu tahun Jokowi mengubah posisi anggaran menjadi 49-51.

“Tapi memang harus diteliti satu-satu, harus detail,” kata Jokowi.
DOR

http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/04/314120/jokowi-minta-apbd-diubah-untuk-pembangunan-infrastruktur

Go to Top