Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat

0
Rabu, 28 Januari 2015 | 19:46 WIB
 Video   print this page Cetak    Dibaca: 1175
Pemohon Prinsipal yang diwakili Fathul Hadie Utsman saat menyampaikan dalil-dalil permohonan Pengujian UU Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (28/01) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Kembali, materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/1). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, Erike Yani Sonhaji, Abdul Rahman, Dedi Rahmadi, dan Ratih Rose Mery.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1) Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135 UU ASN. Pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang adil akan haknya untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memakai sistem kontrak dan hak untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis.

Pemohon menjelaskan bahwa saat ini pada instansi pemerintah sudah terdapat pegawai tidak tetap pemerintah/pegawai Non-PNS yang sudah bekerja dengan status pegawai Non-PNS. Menurut Pemohon, pegawai tersebut harus secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan status sebagai PPPK. Jika tidak ditetapkan secara otomatis sebagai PPPK maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja massal. Pegawai tersebut juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai ASN/PPPK. Padahal, pegawai pemerintah yang berstatus sebagai PNS secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai ASN.  Pemohon berpendapat, hal tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif.

“Sangat merugikan terhadap pegawai pemerintah yang non PNS. Sebab dari pasal sampai dengan pasal peraturan peralihannya tidak mendukung terhadap keberadaan pegawai pemerintah yang statusnya non PNS, atau honorer, atau pun apa sebutannya. Untuk tetap ditetapkan sebagai pegawai pemerintah,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Fathul Hadie Utsman menjelaskan norma-norma tersebut menyatakan bahwa masa kerja PPPK itu hanya untuk jangka waktu tertentu, masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan pegawai PPPK dapat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPPK, jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Hal tersebut, lanjut Fathul, menurut para Pemohon tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab sewaktu-waktu para Pemohon dapat kehilangan pekerjaan. Selain itu,  ketentuan tersebut juga dianggap diskriminatif sebab pegawai ASN yang sudah berstatus sebagai PNS tidak dibatasi oleh jangka waktu dan tidak diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu, sedangkan yang berstatus sebagai PPPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu, apabila jangka waktunya berakhir.

“Sementara tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri, di sini kami melatarbelakangi bahwa karena pegawai pemerintah itu sudah lama sekali bekerja pada instansi pemerintah, maka selayaknya pengangkatannya sebagai PNS tidak perlu, tidak diperlukan berbagai syarat yang sangat memberatkan yaitu secara otomatis bisa menjadi calon PNS,” ujarnya. Untuk itulah, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan agar pemohon melengkapi alat bukti. “Kemudian yang kedua, untuk dilengkapi bukti yang relevan karena apalagi di dalam permohonan ditunjukkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan atau permohonan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka sekiranya dapat dikabulkan,” sarannya.

Kemudian, Hakim Konstitusi I Dewa Gde Palguna menyarankan agar pemohon memperbaiki kedudukan hukum serta memaparkan dengan jelas hak konstitusional yang terlanggar. “Cara merumuskan legal standing, ketentuan apa yang Bapak bertentangan, dan hak konstitusional apa yang dilanggar diuraikan. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian Bapak nanti menyusun argumentasi di dalam posita sehingga tiba pada petitum bahwa ini bertentangan dan sebagainya. Sehingga kami mudah untuk memahami dan pembaca yang lain pun akan memudahkan untuk memahami permohonnya,” jelasnya (Lulu Anjarsari).

 

Bukan Gertak Sambal, KASN Pernah Batalkan Pengangkatan Pejabat

0
Nasional

Bukan Gertak Sambal, KASN Pernah Batalkan Pengangkatan Pejabat

Rabu, 28 Januari 2015 , 16:42:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN

JAKARTA–Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, tidak boleh senang dulu meski sudah dilantik oleh kepala daerah.

Jika penempatan jabatannya tidak melalui open recruitment, maka putusannya akan dibatalkan. Selain itu pejabat bersangkutan akan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR).

“Meski sudah menjadi sekda provinsi, sekda kab/kota, kepala dinas/kepala badan bisa dibatalkan secara hukum putusan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) kalau proses penempatannya tidak melalui seleksi terbuka,” tegas Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy di Jakarta, Rabu (28/1).

Dia mencontohkan salah satu daerah di wilayah Sulawesi, yang putusan bupatinya dibatalkan dan pejabat yang diangkat diminta mengembalikan gaji serta tunjangannya. Kalau proses penempatannya sesuai prosedur, Irham menjamin, KASN tidak akan membatalkannya.

“Kalau tidak ada laporan dari DPRD, pasti kami tidak tahu kalau ada penempatan pejabat yang inprosedural. Apalagi KASN masih seumur jagung,” ucapnya.

Diapun kembali meminta anggota DPRD, media massa, LSM, tokoh masyarakat untuk melaporkan ke KASN bila ada PPK yang sewenang-wenang menempatkan pejabat tanpa melalui seleksi terbuka. (esy/jpnn)

 

 

Sumber : http://m.jpnn.com/news.php?id=284282

KASN Ingatkan Pengisian Kursi Kepala SKPD Harus Seleksi Terbuka

0

JAKARTA–Seluruh instansi di daerah tidak boleh lagi semaunya menempatkan kepala dinas atau kepala badan. Semuanya harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Jika tidak, Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lemba pengawas akan membatalkan putusan pejabat pembina kepegawaiannya (PPK).

“Seluruh pengisian kepala SKPD di tingkat provinsi, kab/kota harus melalui seleksi terbuka. Tidak boleh ditentukan oleh kepala daerah selaku PPK. Kalau sampai ada kepala daerah yang nekat menempatkan orang-orang dekatnya dan tidak punya kompetensi, akan dibatalkan putusannya,” tegas Irham Dilmy, wakil ketua KASN di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (23/1)

Dikatakan, fungsi KASN akan lebih banyak terfokus pada pengawasan di daerah. Pasalnya ada 10 ribu jabatan pratama di daerah dan butuh diawasi ketat. Lantaran, jabatan kadis/kadan ini sering digunakan kepala daerah untuk kepentingan politiknya sebagai balas budi.

Sejak dilantik November 2014, KASN sudah memanggil empat instansi pusat dan sekitar 10 instansi daerah. Masalahnya sama, yaitu menempatkan para pejabat pimpinan utama, madya, dan pratama tanpa lewat seleksi terbuka.

Itu sebabnya, seluruh instansi di daerah diminta menyusun tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari minimal 55 persen kalangan eksternal dan minimal 45 persen kalangan internal. (esy/jpnn)

Berita Terkait : http://m.jpnn.com/news.php?id=283330

Baperjakat Harus Dibubarkan

Jum’at, 23 Januari 2015 , 19:39:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN

JAKARTA–Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta seluruh instansi daerah membentuk tim panitias seleksi (Pansel) untuk memilih figur yang menempati jabatan kepala dinas atau kepala badan, serta sekretaris daerah.

Tim Pansel ini beranggotakan minimal 55 persen dari kalangan independen dan maksimal 45 persen dari dalam.

Selain itu, Pemda juga dimintakan untuk membubarkan Baperjakat karena fungsinya kini diambilalih tim Pansel.

“Baperjakat tidak ada lagi sekarang. Yang menentukan penempatan pejabat adan tim Pansel atas pengawasan KASN,” kata Irham Dilmy, wakil ketua KASN di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (23/1)

Irham optimis, tim Pansel akan bebas intervensi kepala daerah. Lantaran anggota tim Pansel harus dikoordinasikan dulu dengan KASN sebelum ditetapkan.

“Kami akan periksa tim Panselnya. Anggotanya minimal lima, maksimal sembilan. Calon Pansel juga harus menyertakan CV dengan demikian biasa kita telisik apakah ada hubungan dengan kada atau tidak,” terangnya.

Jika dari hasil telaahan KASN, tim Pansel bentukan Pemda ada kedekatan dengan kada, maka akan dibatalkan dan diminta membuat tim Pansel lagi.

“Meski SDM kita terbatas, namun mata dan kuping kami banyak, mulai dari laporan masyarakat, media massa, LSM. Karena itu kami minta masyarakat untuk memantau jalannya birokrasi di daerah. Kalau ada yang janggal, laporkan ke kami,” ujarnya. (esy/jpnn)

==> PERMENPAN RB No. 13 Thn 2014 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

RISALAH SIDANG MK : PUU PERPPU No. 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA

0

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PUU-XII/2014: IRMAN PUTRA SIDIN

Assalammualaikum wr.wb. Selamat pagi, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pemerintah, yang kami hormati Pemohon, teman-teman para Ahli, dan hadirin semuanya.

Pendapat hukum tentang Pengujian Formil Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Jikalau melihat dialektika politik di ruang publik saat ini akan tanggapan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014, nampaknya sudah melenceng jauh dari esensi konstitusi sesungguhnya. Kekuatan konstitusional di DPR serta Presiden, termasuk mantan Presiden yang mengeluarkan Perppu tersebut mengajak ruang publik untuk melihat Perppu itu dari sudut pandang materiil Perppu tersebut akan baik atau buruknya. Akhirnya, perdebatan yang muncul adalah pilihan model pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung.

Siapa yang setuju pemilihan langsung, berarti harus menerima Perppu tersebut dan siapa yang tak setuju, maka menolak Perppu tersebut. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan prinsip konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Konstitusi sudah menentukan bahwa hanya daulat rakyat yang dapat membuat aturan yang mengikat publik secara umum. Karenanya, hanya DPR-hal yang memegang kekuasaan pembentukan undang-undang.

Jikalau Perppu semata diteropong bahwa karena materi dari Perppu itu baik, oleh karenanya harus disetujui menjadi undang-undang, maka tidak perlu lagi ada undang-undang yang harus disetujui bersama oleh DPR dan persiden untuk bisa berlaku dan mengikat rakyat. Tidak perlu lagi ada proses pengajuan rancangan undang-undang yang membutuhkan pembahasan bersama oleh presiden dan DPR karena ternyata rakyat, c.q. DPR, akan menerima Perppu atau RUU yang sudah berlaku tersebut menjadi undang-undang selama materinya disetujui dan dikehendaki.

Tidak perlu ada pemenuhan syarat konstitusional bahwa terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa. Disinilah publik nampaknya terkecoh dengan ingin mengabaikan hal tersebut bahwa Perppu sebaik apa pun meterinya, semulia apa pun materinya, maka perdebatan pertama dan utamanya adalah apakah Perppu tersebut telah memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Inilah yang harus menjadi acuan pertama dan utama, baik DPR dan Mahkamah Konstitusi guna menilai Perppu tersebut.

Hal ihwal kegentingan yang memaksa inilah sesungguhnya juga syarat formil yang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Perppu. Jikalau Perppu tidak memenuhi syarat tersebut, maka semulia apa pun meterinya, maka demi konstitusi Perppu itu pun tidak dapat disetujui menjadi undang-undang oleh DPR dan harus dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi jikalau diputus oleh MK sebelum mendapatkan penilaian oleh DPR.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. MK sesungguhnya telah memiliki kerangka konstitusional tentang syarat formil Perppu. Lihat Putusan MK Perkara 03/PUU-III/2005 hingga Perkara Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014.

Syarat formil ini jugalah yang nantinya harus menjadi batu uji konstitusional, baik di DPR maupun MK sendiri. Syarat formil itu jikalau dirangkum, maka Perppu sesungguhnya memiliki syarat umum dan syarat khusus yang harus terpenuhi oleh presiden untuk dapat mengeluarkan Perppu. Syarat umum dan khusus inilah kemudian menjadi dasar penggunaan hak konstitusional mengeluarkan Perppu. Adapun syarat umum Perppu itu di antaranya adalah:

1. Bahwa meteri Perppu adalah materi undang-undang. Materi Perppu … bahwa Perppu.

2. Adalah bahwa Perppu bukan hak subjektif.

Bahwa putusan MK Perkara 03/PUU-III/2005, selanjutnya kami sebut Putusan MK 2005, memang menyebutkan bahwa hal ihwal gentingnya memaksa memang hak subjektif presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Putusan MK 2005 ini memberikan hak subjektif politik yang memberikan ruang yang sangat lebar kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu cukup berdasarkan intensi politik semata. Ironinya, hingga menunggu persetujuan DPR, maka intensi politik yang berbingkai Perppu akan mengikat publik sangat potensial menubruk Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun seiring dan kebutuhan konstitusional, maka hak subjektif politik ini sudah dikoreksi kembali dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009, selanjutnya kami sebut Putusan MK 2009. MK kemudian sudah memberikan kondisi penggunaan hak subjektif tersebut bahwa meskipun kegentingan yang memaksa menjadi kewenangan presiden untuk menafsirkannya, yang artinya diserahkan pada subjektivitas Presiden, namun subjektivitas itu harus ada dasar objektivitasnya. Kami ulang bahwa namun subjektivitas itu harus ada dasar objektivitasnya dan pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi, kami ulang, dan pembatasan tersebut diisyaratkan oleh konstitusi.

Dengan konstitusi harus ada dasar subjektivitasnya dan pembatasan yang dipersyaratkan, maka hak subjektif tersebut tidak boleh lagi menjadi hak subjektif politik, namun menjadi hak subjektif konstitusional. Artinya bahwa hak subjektif Presiden tersebut harus memenuhi kondisi konstitusional atau memenuhi syarat khusus sebagai dasar objektivitas menurut konsititusi, barulah kemudian Presiden dapat mengeluarkan Perppu.

 

Syarat umum ketiga bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014 selanjutnya kami sebut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014, menyebutkan bahwa pembentukan Perppu tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya materi Perppu adalah materi undang-undang yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa persetujuan DPR.

Syarat umum keempat bahwa mengatasi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 disebutkan bahwa syarat khusus konstitusionalitas sebagai indikasi kegentingan dan memaksa atau dengan kata lain karena dengan adanya keadaan tertentu yang harus diatasi segera supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan hukum, dalam hal ini Perppu, jadi selain karena kekosongan hukum, ketidakpastian hukum juga adalah salah satu prasyarat umum yang harus terpenuhi dengan dikeluarkannya Perppu tersebut.

Syarat umum kelima adalah bahwa Perppu itu bersifat sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014.

Syarat umum keenam bahwa tercermin dalam konsiderans Perppu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah Perppu agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans menimbang dari Perppu yang bersangkutan.

Yang kemudian yang berikutnya, tentang syarat khusus kegentingan yang memaksa. Selain syarat umum yang harus terpenuhi dari sebuah Perppu seperti yang kami uraikan di atas, maka terdapat syarat khusus yang mutlak harus juga terpenuhi keluarnya Perppu. Syarat khusus ini sesungguhnya juga adalah inti dari situasi objektif yang menjadi dasar presiden mengeluarkan Perppu. Syarat khusus inilah yang sesungguhnya harus tercermin dalam konsiderans menimbang dari Perppu, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 20090 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014, adapun syarat tersebut adalah

1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaika masalah hukum secara percepat berdasarkan undang-undang.

2. Undang-undang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang … atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa … prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Ketiga syarat khusus ini adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi dari sebuah Perppu, yang harus terjabarkan dan terjelaskan secara jelas dalam konsiderans Perppu tersebut. Tidak terpenuhinya

 

kondisi ini, maka siapa pun Presiden, akan cenderung menyalahgunakan kewenangan dan akan kesulitan mempertanggungjawabkan Perppu itu secara terukur. Dan kecenderungan kemudian adalah tak akan menulisnya secara jelas dan eksplisit dalam konsiderans Perppu yang dikeluarkannya.

Hal ini dilakukan karena sesungguhnya kebutuhan mendesak sebagai kondisi objektif konstitusional memang kabur pada saat dikeluarkannya Perppu tersebut. Kondisi kabur ini kemudian akan dibiarkan menjadi perdebatan asumtif politik semata akan keluarnya Perppu dan mengecoh publik untuk memperdebatkan materi Perppu dengan perdebatan nilai baik atau buruk materi Perppu tersebut, padahal kondisi kebutuhan mendesak tersebut tak terpenuhi.

Dari uraian di atas, maka pertanyaan adalah apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagai syarat formil pembentukan Perppu menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 c.q. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menelisik konsiderans Perppu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 ini, tidak ditemukan indikator-indikator nyata kondisi pemerintahan atau kondisi negara yang bisa terkategori sebagai kebutuhan mendesak, misalnya lumpuh atau terancam lumpuhnya fungsi pemerintahan yang kemudian terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum bahwa kebutuhan mendesak dan terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 adalah syarat khusus sebagai kondisi objektif konstitusional yang harus tertulis dalam konsiderans sebagai dasar lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam konsiderans Perppu Nomor 1 Tahun 2014 hanya disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan, serta kegentingan yang memaksa, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.

Jadi, menurut konsiderans Perppu ini bahwa tafsir subjektif Presiden akan dasar kegentingan memaksa adalah:
1. Penolakan luas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.
2. Proses pengambilan keputusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah menimbulkan persoalan.

Konsiderans ini tidak menggambarkan secara nyata bahwa penolakan luas undang-undang ini kemudian secara nyata telah mengancam lumpuh atau potensi lumpuhnya roda pemerintahan negara yang kemudian akibat lumpuh atau ancaman kelumpuhan itu ternyata tidak bisa diselesaikan atau diantisipasi karena terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum bagi organ pemerintahan untuk mencegah atau mengatasi kelumpuhan pemerintahan negara.

Pertanyaan retoris berikutnya bahwa macam bagaimana Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang dinilai presiden menimbulkan persoalan dalam pengambilan keputusannya. Presiden menyebut dalam penjelasan umum Perppu 1 Tahun 2014, dalam hal ini ketika disebutkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Presiden tentunya harus bisa menjelaskan bahwa persoalan yang dimaksud bahwa tidak terpenuhinya prinsip demokrasi yang bagaimana dan keadaan apa yang dimaksud dalam Perppu tersebut. Seandainya pun benar bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut tidak memenuhi prinsip demokrasi, maka presiden dengan mudah tidak menyetujui RUU tersebut karena sebuah RUU menjadi undang-undang haruslah disetujui juga presiden, bukan DPR semata.

Seandainya mau diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang dinilai masalah versi presiden berupa proses pengambilan keputusan undang-undang tersebut adalah keputusan sepihak DPR tanpa presiden. Karenanya, presiden melanggar … merasa dilanggar kewenangan konstitusinya dalam membentuk undang-undang seandainya pun ternyata ini terjadi, maka presiden tetap tidak perlu mengeluarkan Perppu karena tidak mungkin kebijakan negara menjadi undang-undang tanpa persetujuan bersama DPR dan presiden. Seandainya presiden tidak menyetujui RUU tersebut, ketika Menteri Dalam Negeri selaku perwakilan presiden pada Rapat Paripurna persetujuan tidak memberikan persetujuan, maka presiden tidak boleh memberikan nomor undang-undang hingga dilembarnegarakan karena kebijakan tersebut tidak dapat disebut sebagai undang-undang, melainkan semata keputusan DPR yang tidak memiliki bingkai hukum undang-undang dan tetap statusnya masih RUU.

Seperti diketahui bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2014 bukanlah lahir secara tiba-tiba akibat keadaan hukum atau kondisi pemerintahan yang muncul tiba-tiba mengalami dan/atau terancam kelumpuhan. Perppu ini intinya mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang telah mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari model langsung oleh rakyat menjadi model tak langsung.

Pertanyaannya adalah apakah pemilihan melalui DPRD adalah mekanisme inkonstitusional untuk kemudian bisa dikategorikan sebagai persoalan hukum genting yang memaksa oleh presiden, sehingga harus menyelesaikannya dengan menggunakan instrumen pamungkas bernama Perppu? Tentunya tidak. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota sudah ditegaskan dalam konstitusi adalah berlangsung secara demokratis. Pilihan mekanisme demokratis tidak terbatas hanya pemilihan langsung oleh rakyat seperti pada pemilihan presiden, namun pemilihan DPRD adalah pilihan kebijakan yang sama konstitusional dengan pemilihan langsung. Hal ini sesungguhnya juga sudah menjadi sikap definitif Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya.

Bahwa kemudian pilihan kebijakan dari model langsung menjadi tak langsung melalui DPRD mendapat penolakan dari sekelompok rakyat, hal itu sudah lumrah dan prediktif untuk terjadi. Tidak mungkin pilihan kebijakan negara harus bisa memuaskan semua pemangku kepentingan atau kelompok rakyat. Suatu sikap penolakan bisa terjadi atas sebuah pilihan kebijakan mayoritas rakyat melalui undang-undang bukan karena hal tersebut memiliki problem hukum atau tidak. Namun, penolakan bisa terjadi karena perbedaan perspektif kepentingan melihatnya dari berbagai kelompok-kelompok di masyarakat.

Bahwa pemilihan langsung oleh rakyat atau DPRD sama konstitusionalnya. Oleh karenanya, polemik ini sesungguhnya karena cara pandang dengan sudut kepentingan masing-masing memandangnya yang bisa jadi semua benar. Namun, tidak berarti meski cara pandangnya adalah benar dan sah, tidak otomatis dengan mudah bisa menganulir kehendak umum, volonte generale rakyat yang sudah diputuskan rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih di DPR bersama presiden. Di lain pihak bahwa alasan penolakan seperti disebut dalam konsiderans Perppu bukanlah alasan yang tak terprediksi, seperti diketahui bahwa model pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah inisiatif Pemerintah yang sudah dibahas antara presiden dan DPR selama lebih dari 2 tahun. Jadi, kondisi penolakan luas seperti yang disebut alasan subjektif presiden adalah alasan subjektif politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa alasan tersebut bukanlah dalam kerangka penggunaan hak subjektif konstitusional.

Konstitusi sesungguhnya sudah memberikan mekanisme jikalau sebuah undang-undang terjadi penolakan, yaitu melalui proses pengujian undang-undang atau mengajukan legislative review. Sulit logis secara konstitusional mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat seluruh Indonesia yang tersebar di lebih 550 dapil seluruh Indonesia, membahas dan menyetujuinya bersama termasuk dengan presiden tiba-tiba terjadi penolakan sekelompok atau sebagian rakyat di ruang publik yang memiliki kesamaan kepentingan, kemudian presiden serta-merta mengeluarkan Perppu dan mengategorikannya dengan kegentingan memaksa dengan menggunakan istilah “penolakan luas”.

Yang pasti, selama DPR masih dianggap sebagai institusi daulat rakyat, sebagai institusi konstitusional yang sah secara konstitusional mengatasnamakan rakyat, yang putusannya meski tidak lahir dari mufakat, melainkan melalui pungutan suara, maka hal tersebut adalah pencerminan kehendak umum rakyat … pencerminan kehendak umum rakyat, alias rakyat secara luas melakukan penerimaan atas RUU tersebut menjadi undang-undang.

 

Oleh karenanya, sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, produk kehendak mayoritas rakyat melalui DPR yang telah disetujui bersama presiden dalam pembentukan undang-undang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh presiden untuk melaksanakan selurus-lurusnya sesuai bunyi sumpah jabatan presiden, Pasal 9 Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang baru saja disetujui mayoritas DPR bersama Presiden, Jumat, 26 September 2014. Namun, tiba-tiba seminggu kemudian presiden “memveto” persetujuannya sendiri dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.

Artinya bahwa presiden sesungguhnya mengeluarkan Perppu tersebut dengan landasan hak subjektif politik, bukan hak subjektif konstitusional, guna terpenuhinya syarat khusus Perppu. Penggunaan subjektivitas politik ini dapat disimpulkan seperti dalam keterangan pers SBY selaku Presiden kala itu ketika hendak mengeluarkan Perppu yang sebelumnya diawali dengan pertemuan dengan petinggi Partai Demokrat, SBY mengatakan bahwa Perppu tersebut akan tetap berpedoman pada 10 usulan perbaikan diajukan Partai Demokrat yang ditolak oleh DPR … ditolak di DPR.

Dari sini bisa dinilai bahwa keluarnya Perppu tersebut sesungguhnya bisa dinilai karena gagalnya perjuangan RUU sebuah fraksi di DPR guna meyakinkan mayoritas rakyat di DPR dan presiden. Parpol tersebut kemudian mengambil langkah pintas untuk menggunakan otoritas ketua umum partai politiknya yang notabene adalah juga seorang presiden untuk menggunakan hak subjektif menggunakan Perppu. Hak subjektif tersebut kemudian dilaksanakan bukanlah subjektif konstitusional, melainkan subjektivitas politik yang secara linier inkonstitusional, bahkan bisa terkategori telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena menggunakan instrumen yang tidak dilandasi kebutuhan konstitusional, namun lebih karena kebutuhan politik sang pejabat presiden.

Dalam kondisi seperti ini, sesungghnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 adalah Perppu yang menentang kehendak umum rakyat yang telah ditetapkan di DPR. Perppu, bahkan presiden bisa dikategorikan melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang bisa dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana pun pembahasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dibahas kurang-lebih dua tahun oleh seluruh perwakilan rakyat dari lebih 550 daerah pemilihan di Indonesia, bahkan pada tahap akhir persetujuannya haruslah membuat wakil rakyat itu tidak tidur hingga menjelang dini hari pada saat rapat tingkat persetujuan yang juga dihadiri dan disetujui oleh presiden sendiri melalui menteri dan pembantu-pembantu lainnya.

Tentunya secara sadar di mana pun negara demokrasi tidak mudah mengambil putusan memuaskan seluruh rakyat, namun prinsip demokrasi konstitusional yang kita anut bahwa kehendak umum atau mayoritas rakyat pada kondisi tertentu, akhirnya harus berakhir dengan pemungutan suara ketika musyawarah dan mufakat tidak terwujud. Bagaimana pun pihak yang kalah dalam pemungutan suara, harus siap menerima realitas, inilah prinsip utama negara demokrasi. Otomatis secara linier, maka keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 bita … bisa dikategorikan juga bahwa presiden melanggar sumpah jabatan yang tidak boleh dibenarkan dalam prinsip demokrasi konstitusional.

Oleh karenanya, tuduhan bahwa pengambilan keputusan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2014 menimbulkan persoalan atau tidak demokratis seperti yang ditulis Presiden dalam Perppu, sesungguhnya tidaklah beralasan secara konstitusional. Hal ini bisa berdampak serius dan peringatan seluruh lembaga pemegang kekuasaan, termasuk suatu saat putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinilai secara subjektif mendapatkan penolakan dan menimbulkan persoalan dalam pengambilan vonis, maka presiden pun akan mengeluarkan Perppu yang membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan berikutnya bahwa seandainya kondisi penolakan dan pengambilan keputusan Undang-Undang Nomor 22 tersebut mau dipaksakan sebagai kebutuhan mendesak seperti tafsir presiden atas Perppu, maka benarkan terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum? Bahwa pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung, kemudian ke DPRD bukanlah polemik kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena pemilihan kepala daerah tetap bisa dilangsungkan di tahun 2015 kelak, cuma mekanismenya yang berbeda yaitu melalui DPRD. DPRD seluruh Indonesia juga sudah lama terbentuk dan sudah terisi dan dilantik 1 Oktober 2014, dan tentunya telah siap melaksanakan fungsi barunya, yaitu melakukan pemilihan kepala daerah. Yang terjadi adalah terdapat kelompok masyarakat yang tidak menerima kehendak umum rakyat. Ketidakterimaan ini tidak dapat dinilai sebagai kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena ketidakterimaan itu pun sesungguhnya sudah terwakili pada saat pembahasan hingga persetujuan di DPR, termasuk dengan voting. Oleh karena adanya penolakan atau tidak menerima, lumrah dalam setiap proses legislasi antara DPR dan presiden.

Oleh karenanya, pascakeluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang terjadi bukanlah kekosongan hukum, namun sekelompok rakyat belum dapat menerima kehendak mayoritas rakyat. Sekali lagi bahwa hal tersebut sudah diperjuangkan oleh wakil rakyat dalam fraksi yang kemudian karena mekanisme demokrasi konstitusional menjadi pihak yang belum memenangkan pertarungan gagasan dalam pemungutan suara. Tentunya, di mana pun hal ini harus diterima karena kehendak umum rakyat sudah memutuskan lain yang tentunya suka atau tidak harus diterima oleh sebagian rakyat yang kehendaknya belum terakomodasi. Bahwa tidak mungkin proses demokrasi bisa memuaskan semua pihak. Hal itu sudah menjadi dogma yang harus diterima selama masih dalam batasan konstitusional.

Oleh karenanya, maka Perppu ini lahir bukanlah akibat terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum, melainkan alasan subjektivitas politik atas reaksi setelah mayoritas rakyat DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah.

Oleh karenanya, maka sesungguhnya Perppu ini tidak memenuhi syarat khusus konstitusional bahwa terdapat adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah pun secara cepat berdasarkan undang-undang. Masalah yang muncul bisa jadi adalah lebih cenderung sebagai masalah politik pribadi, kelompok, dan/atau parpol sang pejabat presiden yang kemudian paralel dengan masalah ketidaksetujuan kelompok kepentingan dalam masyarakat atas keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tersebut.

Oleh karenanya pula, maka syarat khusus Perppu lainnya juga tak terpenuhi bahwa terjadi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal diakibatkan karena tujuh hari sebelum Perppu ditandatangani presiden, kehendak umum rakyat sudah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah pilihan yang sama konstitusionalnya dengan pemilihan langsung melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa yang pasti, kondisi objektif konstitusional saat ini masih segar terekam melalui media saat ini. Nampaknya kala itu tidak ada kebutuhan mendesak, fungsi-fungsi negara masih berjalan normal, seluruh pemegang kekuasaan masih bisa menjalankan fungsinya, TNI dan Polri sebagai instrumen negara di bidang pertahanan dan keamanan juga dalam kondisi tidak dalam keadaan status siaga puncak, dan aktivitas rakyat juga masih dalam keadaan normal, tidak terjadi kerusuhan, baik sistemik atau sporadik dalam situasi pasca- diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 hingga terbitnya Perppu. Sekali lagi, tidak ada pula warga negara yang sudah dapat kartu pemilih, kemudian mengamuk secara massal karena bingung akan memilih akan memilih di TPS atau yang memilih wakilnya di DPRD karena pemilu pun masih lama di tahun 2015.

Oleh karenanya, kondisi objektif konstitusional bahwa pasca- persetujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 situasi organisasi negara masih bisa berjalan normal, situasi rakyat juga masih normal, situasi kalangan dunia usaha masih bisa melaksanakan senca … transaksi secara normal. Masih segar dalam ingatan publik dan masih terekam oleh media bahwa yang terjadi pada saat itu pasca-disetujuinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 adalah polemik walk out Fraksi Demokrat terhadap gagalnya memperjuangkan gagasannya di DPR yang kemudian presiden menyikapi hal tersebut seolah DPR mengambil keputusan tanpa melalui persidangan DPR yang kemudian diiringi dan protes masyarakat di media sosial dengan tagar #ShameOnYouSBY.

Kondisi semua ini sesungguhnya bukanlah kondisi subjektif konstitusional, namun lebih kepada objektif politik karena kepentingan politik pribadi, kelompok, dan parpol sang penjabat presiden mungkin dirasakan terganggu oleh presiden. Hal ini bukanlah kebutuhan mendesak konstitusional yang harus diselesaikan dengan Perppu. Jangan sampai ditengarai bahwa Perppu itu keluar karena protes warga Twitter yang sempat menjadi trending topic dunia. Yang pasti bahwa dunia maya ini memiliki problematik konstitusionalnya sendiri yang tidak boleh menjadi dasar konstitusional seorang presiden menggunakan instrumen Perppu karena sebaik apa pun materinya, maka hal tersebut bisa menjadi penyalahgunaan kewenangan melanggar konstitusi.

Oleh karena tidak terpenuhinya ketika syarat khusus Perppu ini, maka Perppu ini juga tidak memenuhi syarat umum lainnya bahwa harus bersifat sontak segera karena ternyata pemilu masih di tahun 2015 yang masih bisa berjalan secara normal dengan pemilihan dengan mekanisme DPRD.

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat khusus Perppu ini, maka Perppu tersebut dalam konsideransnya tidak mampu menggambarkan kondisi konstitusional seperti dipersyaratkan melalui putusan MK. Perppu hanya merepitisi bagian pertimbangan MK yang sesungguhnya tidak menjabarkan kondisi real saat itu akan sifat kegentingan yang memaksa.

Dari uraian di atas, maka Perppu 1 Tahun 2014 meski materi yang diatur adalah materi undang-undang, namun sesungguhnya adalah inkonstitusional, bahkan bisa dikategorikan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan MK untuk tidak segera memutuskannya, tujuannya adalah Perppu ini tidak bisa diselesaikan cukup dengan mekanisme komunikasi politik yang kemungkinan terselesaikan dengan kompromi politik. Karena membiarkan sebuah Perppu tanpa semakin memperjelas batasan definitifnya, maka hal ini sama dengan memberikan ruang siapa pun presiden ke depan untuk menggunakan instrumen Perppu dengan hanya mendasarkan kepentingan politik semata yang kemudian terselesaikan dengan kompromi politik di DPR.

Di sinilah peran MK menjadi penting guna memutuskannya karena sesungguhnya MK sudah pernah terancam oleh instrumen Perppu seperti ini, yang dinilai sebagai hak subjektif politik melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013, Perppu ini terkenal dengan Perppu penyelamatan MK yang sempat dasar konsideransnya menuduh adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim MK, dan kemudian ternyata Perppu ini disetujui DPR menjadi undang-undang.

Sekian, wassalamualaikum wr. wb. Yang tidak sempat kami bacakan, dianggap kami bacakan, terima kasih.

Sumber : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 

Larangan Rapat di Hotel, Sensasi atau Efisiensi?

0

Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika Senin, 24 November 2014, 22:58 WIB

VIVAnews – Mulai Desember 2014, pemerintah melarang aparatur negaranya baik di pusat maupun daerah menyelenggarakan rapat di luar kantor, seperti di hotel, vila, resort ataupun cottage. [Baca: Mulai 30 November Pemerintah Larang Rapat Dinas PNS di Hotel]

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Surat ini dikeluarkan pada 17 November lalu.

Surat edaran itu berisi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan kegiatan konsiyering atau rapat-rapat teknis kedinasan di luar kantor, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

“Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan seluruh fasilitas di luar kantor, agar berakhir 30 November 2014,” kata Menteri PAN-RB seperti dilansir laman Setkab.go.id, Senin, 24 November 2014.

Kementerian atau lembaga diminta menyelenggarakan kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. “Kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing,” demikian bunyi Surat Edaran itu.

Langkah ini ditempuh pemerintah dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, para pimpinan sekretariat Dewan/Komisi/Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Menteri PAN-RB juga meminta kepada seluruh yang tertuju dalam surat edarannya agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaaan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkannya kepada Menteri PAN-RB.

Menteri juga meminta kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah agar meneruskan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 itu kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhinya secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Pangkas Anggaran

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah saat ini tidak lagi diukur berdasarkan besarnya penyerapan anggaran, tapi oleh efisiensi dan penghematan yang dilakukan instansi tanpa mengurangi capaian target kinerja.

“Pemerintah akan memberikan reward and punishment atas pelaksanaan gerakan penghematan nasional tersebut,” kata Yuddy, Sabtu 22 November 2014.

Instansi yang dapat melaksanakan penghematan akan diberikan penghargaan, sebaliknya bagi yang tidak mengindahkannya akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, politikus Hanura itu menegaskan agar setiap instansi dalam melakukan penghematan di semua sektor.

“Stop pemborosan dan lakukan penghematan di lingkungan instansi masing-masing, mulai dari penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja, penghematan belanja barang dan belanja jasa, serta penghematan melalui pemanfaatan makanan dan buah-buahan produksi dalam negeri,” terang dia.

Gayung bersambut, Presiden Joko Widodo juga meminta agar anggaran perjalanan dinas dan rapat pejabat dan PNS dipotong hingga Rp16 triliun. Pemotongan dilakukan agar anggaran bisa dialihkan ke program-program pro rakyat yang akan dimulai tahun 2015.

Menurut Jokowi anggaran yang dialokasikan perjalanan dinas dan rapat pejabat saat ini mencapai Rp41 triliun. Padahal penyerapan anggaran untuk kegiatan itu hingga saat ini Rp22 triliun.

“Kita lihat anggaran sekarang hanya terpakai sampai hari ini Rp22 triliun hingga Rp25 triliun itu lebih dari cukup,” kata Jokowi hari ini di Istana Bogor, Jawa Barat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, anggaran sebesar Rp41 triliun yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat itu sangat tidak efisien. Buktinya, pemerintah sampai detik ini hanya menyerap anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp22 triliun.

Double Budget

Sementara itu, Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam menyambut baik kebijakan pemerintahan Jokowi untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan melarang pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor.

Terobosan itu dinilainya sebagai upaya untuk menekan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan rapat kedinasan yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor kementerian sendiri. “Dari aspek efisiensi, rapat di kantor pemerintah jelas menghemat perjalanan dinas, akomodasi, termasuk bea konsumsi,” kata Roy kepada VIVAnews.

Menurut Roy, kebijakan ini bisa menutup celah penyelewengan anggaran yang dilakukan aparatur negara. Sebelumnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, para birokrat itu sudah terbiasa dengan fasilitas “double budget”.

“Rapatnya di luar kota, menggunakan mobil dinas tapi uang transport diambil juga. Birokrasi kita pandai mengakali seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, para birokrat ini juga ada yang menganggap kegiatan rapat atau seminar di luar kantor menjadi penghasilan tambahan. Sehingga wajar muncul praktik-praktik penyelewengan. “Karena anggaran rapat di luar kantor ini besar,” terang Roy.

Ia tak menampik kegiatan rapat dinas di luar kantor ini juga menyuburkan praktik kolusi. Sebab dengan jumlah anggaran yang besar, para pengusaha hotel ini menjalin relasi bisnis dengan stakeholder di pemerintahan, dengan tujuan agar instansi itu menggelar acara di hotel yang sudah mereka sepakati.

“Mereka punya deal dengan EO di pemerintahan, seringkali ada kerjasama melaksanakan kegiatan. Hasil kerjasama itu melibatkan para pejabat tertentu, nah tentu ada fee disitu,” paparnya.

Bagi Roy, kebijakan ini selain bisa mengikis praktik korupsi di birokrasi, khususnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, juga bisa memanfaatkan fasilitas gedung milik pemerintah.

Selama ini, banyak gedung pemerintah yang sepi dan tak terawat, karena banyak para pejabat dan aparatur negaranya memilih menggelar rapat dinas di luar kantor, seperti di hotel atau vila.

“Uang rakyat habis untuk mempercantik kantor tapi tidak digunakan.
Saya sepakat dengan kebijakan ini untuk penghematan anggaran,” tegasnya.

Jangan Sekadar Sensasi

Meski mendapat respons positif, terbitnya surat edaran Menpan-RB ini dikritisi Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal. Menurut dia, tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan cara melarang aparatur negara melaksanakan rapat dinas di luar kantor tetap perlu dihitung secara cermat.

“Jangan sekedar sensasi, harus dipikirkan efisiensinya. Perlu dihitung secara akurat agar jadi terobosan penting,” kata Mustafa Kamal saat dihubungi VIVAnews.

Kebijakan melarang PNS melakukan rapat dinas di hotel tetap harus dihitung secara cermat dan akurat. Mustafa menyoroti cara pemerintah menghitung efisiensi rapat dinas di hotel dengan rapat di kantor kementerian/lembaga.

Bisa jadi kata dia, biaya rapat di hotel jauh lebih murah ketimbang rapat di gedung milik kementerian/lembaga. Apalagi, jika pelaksanaan rapat menggunakan gedung kementerian dilakukan secara optimal dengan jumlah peserta yang besar.

Misalnya dalam pelaksanaan rapat teknis dua divisi di kementerian/lembaga dan berlangsung hingga larut malam. Dengan penggunaan beban listrik normal seperti waktu siang hari, masih ditambah katering dan pekerja yang harus lembur, maka beban biaya menjadi dua kali lipat.

“Pengalaman kita di DPR dulu. Kita coba lakukan rapat di kantor, sistem berjalan seperti di siang hari, dua kali lipat berjalan. Setelah dihitung-hitung bisa lebih mahal dibanding di hotel. Jadi harus dihitung betul,” papar Mustafa.

Di samping itu, pemerintah juga harus memperhitungkan fasilitas yang ada di tiap-tiap kementerian/lembaga. Sebab masing-masing instansi belum tentu memiliki ruang rapat atau ruang pertemuan yang memadai.

Tapi meski begitu, jangan sampai larangan ini justru menjadi dalih pemerintah untuk membangun fasilitas perkantoran kementerian dengan menambah ruang rapat. “Kalau terjadi pembangunan penambahan ruang rapat itu jadi pembengkakan anggaran,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan pemerintah agar tidak alergi dengan industri perhotelan yang tengah tumbuh pesat. Apalagi  Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla konon akan mendorong industri pariwisata, yang salah satu pionirnya adalah industri perhotelan.

Pemerintah seharusnya bisa saling melengkapi dengan industri perhotelan dengan menyikap persepsi anggarannya dengan baik, sehingga industri perhotelah bisa tetap tumbuh dan pemerintah bisa melakukan efisiensi.

“Membiayai kantor lebih dari jam kerja akan menambah cost, kemudian menambah karyawan, catering dan lain sebagainya. Itu bisa lebih mahal dari pada kita menyewa,” terang Mustafa.

Pemerintah lanjut Mustafa, juga harus sensitif dengan pola kerja modern saat ini. Dimana orang tidak harus mengerjakan sesuatunya di kantor, tapi bisa dimana saja. Kondisi selaras dengan pemerintahan Jokowi yang gemar melakukan blusukan agar dekat dengan rakyat.

“Artinya pertemuan di luar kantor lebih sering agar dekat dengan rakyat. Kalau semua mendekam di kantor, kapan blusukannya?,” kata dia.

Kendati demikian, jika alasan yang digunakan pemerintah untuk melarang rapat dinas di hotel adalah untuk menekan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan rapat di luar kantor, maka persoalannya bukan pada hotelnya, tapi oknum di kementerian/lembaga yang memang perlu ditertibkan.

“Misalnya moratorium tidak ke hotel, kemudian setelah dibenahi dalam rangka tujuan tertentu agar efektif dan efisien. Jangan sampe anti industri hotel juga,” tutur Mustafa.

Terlepas dari hal itu, Mustafa menyambut baik terobosan Menpan-RB dengan menghentikan rapat dinas di luar kantor, guna memecah kebekuan reformasi birokrasi yang dinilainya cenderung lamban. Padahal reformasi di berbagai bidang lainnya berjalan cukup cepat.

“Dibuat lebih logik, jangan bombastis. Terobosannya saya berprasangka baik ada tujuan tertentu, tapi harus masuk akal,” ujarnya. (adi)

SUMBER : http://m.news.viva.co.id

Go to Top