KPK dan DPD Sepakat Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

0

Oleh Rina Atriana – detikNews
Jakarta – KPK melakukan pertemuan dengan DPD untuk membahas UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dinilai hanya mementingkan kepetingan para anggota dewan. Usai pertemuan, kedua lembaga tersebut sepakat untuk mengajukan uji materi ke MK.

“Menurut kami sudah jauh menyimpang dari spiritnya, kita membentuk tim litigasi bersama KPK, untuk melakukan judicial review supaya ini kita bawa dan kita buat UU yang lebih baik lagi,” kata Irman di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2014).

Irman tak menjelaskan kapan uji materi UU MD3 tersebut akan diajukan ke MK. Saat ini KPK dan DPD masih akan terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk mematangkan bahan uji materi.

“Kami melihat lahirnya UU ini kurang transparan, diskriminatif dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. UU ini pantas kalau kita tolak, dan kita harus memperbaiki dengan yang lebih baik,” tutur Irman.

Pimpinan KPK Busyro Muqqodas menyebut pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal antara KPK dan DPD. Ke depan akan dibahas lebih jauh tentang rencana Judicial Review ini.

“Bersama-sama akan mengajukan suatu penolakan secara resmi atas disahkannya UU MD3 ini,” ujar Busyro.

http://news.detik.com/read/2014/07/23/164029/2646283/10/kpk-dan-dpd-sepakat-ajukan-uji-materi-uu-md3-ke-mk

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

0

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.

Down Load File PP 34 Tahun 2014

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:

read more »

 

Kasus MERS di Arab Saudi Melonjak

0
Rabu, 04/06/2014 10:33 WIB

Jumlah kasus kematian akibat Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) kini mencapai 282 orang, jauh lebih tinggi dibanding data sebelumnya.

Sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan bulan lalu, jumlah pasien MERS yang meninggal dunia ternyata bukan 190 tetapi 282 sejauh ini.

Kasus MERS yang tercatat meningkat dari 575 menjadi 688. Saat ini terdapat 53 pasien yang masih dirawat, sementara 353 pasien telah sembuh.

Dengan peningkatan jumlah kematian akibat MERS, maka tingkat kematian virus ini di Arab Saudi adalah 41%, bukan 33% seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Peningkatan tersebut semakin menambah kekhawatiran akan MERS yang menyebabkan antara lain batuk-batuk, demam dan pneumonia, lapor wartawan BBC masalah Arab, Sebastian Usher.

Hal itu, lanjut Usher, juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai penanganan virus itu di Arab Saudi.

“Arab Saudi banyak dikecam karena kurang terbuka menerima bantuan ilmiah dari luar negeri yang mungkin dapat mencegah atau bahkan menghentikan penyebaran virus,” lapor Sebastian Usher.

Sebelum pengumuman revisi data kematian akibat MERS, pemerintah Arab Saudi memberhentikan wakil menteri kesehatan, tetapi langkah itu dinilai tidak akan mengurangi kecaman terhadap pihak berwenang di sana.

Array

Menanti PP Kenaikan Gaji

0

 

Bulan April telah berlalu, namun PP Kenaikan gaji PNS 2014 yang ditunggu belum terbit juga. Sebagai catatan nampaknya pada tahun ini tanggal penerbitan PP perubahan gaji akan menjadi jangka waktu paling lama setelah adanya pengumuman kenaikan  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu PP No 12 Tahun 2013 yang merupakan PP kenaikakn Gaji Pokok PNS baru ditandatangani Presiden tanggal 11 April 2013, padahal sebelumnya belum pernah penerbitan peraturan pemerintah perubahan gaji PNS melewati bulan Februari.

Kenaikan gaji pokok PNS sudah ditetapkan sebesar 6 % dan sudah dianggarkan dalam APBN 2014. Persentase 6 % ini  dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli para pegawai negeri sipil dari gerusan inflasi yang dipatok pemerintah pada angka 5,5 % atau sebenarnya riil income yang dinikmati PNS hanya 0.5 %. Kebijakan kenaikan gaji pokok yang menyesuaikan inflasi mulai diterapkan pada tahun lalu sehingga dengan kondisi ekonomi yang stabil persentase kenaikan gaji berkisar pada angka 5 – 7 % pada tahun-tahun mendatang.

Besaran dan persentase sudah ditetapkan dan dianggarkan dalam APBN 2014, mengapa penerbitan PP Kenaikan Gaji Pokok belum diterima sampai saat ini?

Announcement effect

Saat presiden mengumumkan kenaikan gaji PNS, biasanya saat itu juga harga barang kebutuhan pokok sudah naik terlebih dahulu sementara kenaikan riil gaji belum dirasakan karena menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. Itulah yang dinamakan announcement effect, kejadian yang muncul akibat diumumkannya suatu peristiwa.

Apabila dikaitkan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dengan  momen atau waktu diterbitkannya PP maka sudah tidak relevan lagi, karena kenaikan gaji sudah diumumlan pada bulan Agustus 2013. Artinya penerbitan PP kenaikan gaji pada tanggal dan bulan berapapun sudah  tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Proses Penyusunan PP

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui Peraturan Pemerintah tentang kanaikan gaji ini merupakan perubahan atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pembuatan PP ini sebagai hal yang rutin tiap tahun dilakukan sehingga lebih memudahkan  Kemenkumham melakukan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah termasuk koordinasi dengan instansi yang terkait dengan PP ini.

Sesuai ketentuan proses pengundangan suatu Peraturan Pemerintah setelah melalui proses harmonisasi menjadi domain Sekretariat Negara (Setneg). Setneg akan memproses Rancangan PP tersebut melalui 2 (dua) prosedur yakni Analisis Rancangan Peraturan Pemerintah dan Prosedur Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah.

Prosedur Analisis dilaksanakan melalui proses pemeriksaan administrasi , pengumpulan data, dan analisis terhadap Rancangan PP. Jika tidak ada masalah dengan isi Rancangan PP, Mensesneg menyampaikan surat dan naskah RPP kepada pemrakarsa dan Menteri terkait .

Sedangkan prosedur penyelesaian Rancangan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

pp-kenaikan-gaji-2014

Kata kuncinya “Penandatangan PP oleh Presiden”

Disamping soal ketidakpastian, mundurnya PP kenaikan gaji ini akan berdampak pada penerimaan gaji ketigabelas.  Besaran Gaji 13 PNS ditentukan berdasarkan gaji bulan Juni. Penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN sesuai ketentuan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran atau tanggal 15 Mei 2014. Tahun lalu PP diterbitkan minggu III bulan April 2013, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan gaji 13. Jika sebelum tanggal 15 Mei 2014, PP Kenaikan gaji belum diterima juga harus dipikirkan langkah-langkah antisipasi agar gaji 13 yang diterima sudah termasuk kenaikan gaji.

Sumber : Setagu.net

PMK 53-2014 SBM 2015

0

PMK 53-2014 SBM 2015

Go to Top