Link Soal CPNS Metode CAT

0

Link Soal CPNS Metode CAT

 

Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Penjelasan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

0

Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Penjelasan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/2014_10_06_10_31_54_PERPPU%201%20TAHUN%202014%20PILKADA.pdf

Sumber : parlemen.net

Kontroversi UU PILKADA : Tolak Upaya Penyelamatan Citra yang dilakukan Presiden SBY, Serahkan Kepada MK dan Pemerintahan Baru (Siaran Pers)

0

Jakarta, 30 September 2014

Pernyataan kaget dan kecewa dari Presiden SBY atas hasil pengambilan keputusan RUU Pilkada

dalam Rapat Paripurna DPR 25 September 2014 yang lalu jelas tidak dapat diterima jika

dilihat dari aspek tata cara dan prosedur pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden

untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah wakil pemerintah yang memegang Surat Presiden

(Surpres) yang bertugas mewakili Presiden membahas RUU bersama Panitia Kerja Komisi I DPR-

RI yang ditugaskan membahas RUU Pilkada.

Presiden SBY melalui Mendagri tidak pernah menarik diri, menyatakan ketidaksetujuan,

ataupun mengajukan keberatan atas gagasan pilkada tidak langsung. Mendagri juga mewakili

Presiden SBY ketika mengajukan dua opsi RUU yang masing-masing memuat mekanisme pilkada

langsung dan pilkada tidak langsung untuk dibahas lanjut di Pembicaraan Tingkat II DPR.

Dari hal itu dapat dilihat bahwa “Persetujuan Bersama” sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat

(2) UUD 1945 sesungguhnya sudah terjadi dan telah tercapai sejak Mendagri yang mewakili

Presiden menyetujui untuk mengajukan dua opsi dan memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR.

Apabila benar ada kesungguhan penolakan dari Presiden SBY, hal ini seharusnya disampaikan

oleh Presiden SBY melalui Mendagri sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR. Presiden

melalui Mendagri bisa menyatakan ketidaksetujuannya, menarik diri, dan menolak untuk

melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme

dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil

resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR.

Langkah menyatakan ketidaksetujuan dan menarik diri sebelum masuk ke Pembicaraan Tingkat II

pernah dilakukan oleh Presiden SBY baru-baru ini pada pembahasan RUU Tabungan Perumahan

Rakyat pada 23 September 2014 lalu. Langkah itu akhirnya menghentikan kelanjutan pembahasan

RUU tersebut.

Selain itu, keinginan Presiden SBY untuk tidak mengesahkan atau tidak menandatangani UU

Pilkada merupakan tindakan yang sama sekali tidak memiliki dampak hukum terhadap keabsahan

undang-undang itu. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa sebuah RUU yang telah

disetujui bersama tetapi tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak

persetujuan bersama itu akan tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Tindakan konsultasi Presiden SBY kepada Ketua Mahkamah Konstitusi juga telah mencederai

prinsip independensi hakim yang diatur dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct,

acuan kode etik bagi hakim di seluruh dunia, termasuk hakim konstitusi. Permintaan

konsultasi oleh Presiden SBY itu dapat dinilai telah mengganggu independensi MK sebagai

lembaga peradilan. Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, MK harus menjaga kemandiriannya

serta harus bebas dari pengaruh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Selain itu, konsultasi antara Presiden dan MK juga memiliki potensi konflik kepentingan

mengingat Presiden dapat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan

pemakzulan di MK. Terlebih lagi, dalam konteks UU Pilkada, undang-undang ini jelas dapat

menjadi objek permohonan pengujian di MK.

Dalam struktur ketatanegaraan, MK juga tidak memiliki peran sebagai penasihat Presiden

untuk masalah apapun. Dalam hal kebutuhan pertimbangan atas suatu permasalahan dalam bidang

hukum, Presiden memiliki ruang untuk meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur

dalam Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden juga

dimungkinkan untuk mengonsultasikan permasalahan hukum dengan jajaran di bawahnya, yakni

Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menyikapi hal-hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan

bahwa:

Pertama, Presiden SBY melalui Mendagri telah memberikan persetujuannya kepada dua opsi yang

ada dan oleh karenanya “Persetujuan Bersama” sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) UUD

1945 sudah terjadi dan telah tercapai. Tidak wajar apabila saat ini Presiden SBY seolah

mencari berbagai jalan untuk menolak RUU yang opsi-opsinya diusung oleh Menteri yang

mewakilinya sendiri. Wacana yang mendorong agar Presiden SBY menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tidaklah tepat mengingat tidak terpenuhinya

situasi “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD

1945. Tidak juga wajar bagi Presiden SBY untuk menyatakan bahwa telah terjadi kegentingan

memaksa bagi kondisi yang diusulkan dan disetujui oleh Presiden sendiri. Upaya-upaya yang

dilakukan oleh Presiden SBY terkait UU Pilkada hanya usaha untuk menyelamatkan citra

dirinya di akhir masa jabatan, dan karenanya harus ditolak.

Kedua, saat ini terbuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengajukan permohonan pengujian

(judicial review) UU Pilkada kepada MK. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya

oleh masyarakat luas yang merasa hak konstitusionalnya dalam memilih kepala daerah telah

dirugikan akibat disahkannya UU Pilkada.

Ketiga, pemerintah baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo harus segera

mengusulkan RUU Perubahan atas UU Pilkada yang memuat mekanisme pilkada langsung serta

mendesak DPR agar menempatkan RUU Perubahan itu dalam Prioritas Legislasi Tahun 2015.

Kontak: Rizky Argama, Peneliti PSHK, 0812-1983-193

http://parlemen.net/articles/2014/10/01/kontroversi-uu-pilkada-tolak-upaya-penyelamatan-citra-yang-dilakukan-presiden

Submitted by parlemen on 1 October, 2014 – 00:28

 

Berikut File RUU Pilkada Melalui DPRD yang Menjadi Kontroversi

http://masrip.sarumpaet.net/wp-content/uploads/2014/10/RUU-PILKADA-MELALUI-DPRD-Per-tgl-24-Sept-2014-RR-Dirjen-OTDA.pdf

KPK dan DPD Sepakat Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

0

Oleh Rina Atriana – detikNews
Jakarta – KPK melakukan pertemuan dengan DPD untuk membahas UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dinilai hanya mementingkan kepetingan para anggota dewan. Usai pertemuan, kedua lembaga tersebut sepakat untuk mengajukan uji materi ke MK.

“Menurut kami sudah jauh menyimpang dari spiritnya, kita membentuk tim litigasi bersama KPK, untuk melakukan judicial review supaya ini kita bawa dan kita buat UU yang lebih baik lagi,” kata Irman di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2014).

Irman tak menjelaskan kapan uji materi UU MD3 tersebut akan diajukan ke MK. Saat ini KPK dan DPD masih akan terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk mematangkan bahan uji materi.

“Kami melihat lahirnya UU ini kurang transparan, diskriminatif dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. UU ini pantas kalau kita tolak, dan kita harus memperbaiki dengan yang lebih baik,” tutur Irman.

Pimpinan KPK Busyro Muqqodas menyebut pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal antara KPK dan DPD. Ke depan akan dibahas lebih jauh tentang rencana Judicial Review ini.

“Bersama-sama akan mengajukan suatu penolakan secara resmi atas disahkannya UU MD3 ini,” ujar Busyro.

http://news.detik.com/read/2014/07/23/164029/2646283/10/kpk-dan-dpd-sepakat-ajukan-uji-materi-uu-md3-ke-mk

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

0

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No 34 Tahun 2014 – Gaji Pokok PNS 2014

Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.

Down Load File PP 34 Tahun 2014

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:

read more »

 

Go to Top