Julianto Supangat : Bolehkah RSUD BLUD Memungut Retribusi Jasa Layanan Kesehatan ?

0
June 02, 2014   Julianto Supangat
Sebagaimana biasanya, sebelum masuk pada bahasan topik, untaian permintaan maaf wajib saya layangkan.  Kayaknya sudah bertahun-tahun tak ada updating blog kita ini.  Bagi yang melihat keseharian saya, mungkin maklum.  Mungkin juga tidak.  Kayaknya nggak sibuk-sibuk amat, tapi masak iya seh sampe ndak punya waktu barang sepuluh menit pun untuk menulis?  He..3x.  Pikiran saya lagi konslet rupanya.  Mungkin akibat permintaan review/kajian hukum atas permasalahan yang terjadi di lingkup beberapa BUMN di Jawa Timur.Oke kali ini kita bahas mengenai Tarif Layanan kesehatan yang diselenggarakan BLUD RS.  Bukan mengenai penentuan besarnya , atau cara menetapkannya, tapi mengenai dasar hukum penerapan tarif itu sendiri.  Banyak yang menanyakan masalah ini.  Kebanyakan adalah RSUD BLUD yang masih menggunakan Perda Retribusi layanan kesehatan sebagai dasar pengenaan tarif RS pada pasien.  Kebimbangan mereka sudah sampai pada level kritis sehingga menggerakkan jemari saya untuk ikut urun rembug , bagaimana yang seharusnya.

Sebelum RSUD ditetapkan sebagai BLUD, tarif layanan yang dikenakan pada pasien didasarkan pada Perda tentang Retribusi.  Perda ini mengatur mengenai besaran tarif layanan yang berlaku baik untuk rumah sakit maupun puskesmas.  Meskipun sangat kuat dari sisi regulasi (melibatkan DPRD dalam penyusunannya) tarif retribusi ini kurang fleksibel.  Anda pasti paham, untuk membuat satu Perda dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, tenaga yang banyak, juga waktu yang lama.  Maka sangat beralasan jika suatu Perda apapun itu dirancang untuk diberlakukan dalam waktu yang lama.  Bukan untuk diganti dalam waktu singkat.

Begitulah pada akhirnya secara turun temurun meneruskan tradisi yang ada, rumah sakit meskipun sudah ditetapkan sebagai BLUD tetap mengacu pada Perda retribusi layanan kesehatan saat mengenakan tarif layanan pada pasien.

Pertanyaannya tentu saja, apakah RSUD yang sudah beroperasi sebagai BLUD diperbolehkan menarik biaya layanan pasien berdasarkan Perda Retribusi yang ada?  Inilah yang menjadi keresahan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, khususnya Deddy A Benyamin (RSUD dr. T. C. Hillers Maumere ), Irham dan Rhyna Rasyid (RSUD Buol), Prabowo dan Jokowi beserta pendukungnya masing-masing.

Pertanyaan ini sangat berat, bahkan menyebabkan Partai Demokrat terpaksa memberikan dukungannya pada Prabowo-Hatta dimenit-menit terakhir , itupun melalui running text yang muncul di salah satu televisi. #Lho!

Untuk menuntaskan pertanyaan ini, kita perlu mentrasir dari regulasi yang paling tinggi.  Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 ttg perbendaharaan negara sangat membantu kita.  Disana dalam Pasal 69 ayat 4 UU 1/2004, dinyatakan :

Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Nah kelir sudah.  Pendapatan BLUD adalah pendapatan daerah.  Langkah berikutnya tentu saja adalah mencari penegasan, apakah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah?

Lagi-lagi kita terbantu dengan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Dalam pasal 21 PP 58/2005 dinyatakan:

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.  Dana Perimbangan; dan
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Nah, ayo gali lagi.  Kayaknya makin dekat neh dengan tujuan.  Sekarang gantian kamu ya.  Iyya … kamu.? kata Dodit peserta suci 4 yang telah tereliminasi.

Dalam pasal berikutnya , pasal 22 ayat 1 PP 58/2005, lebih diperjelas, apa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
a.  pajak daerah;
b.  retribusi daerah;
c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.  lain-lain PAD yang sah.

Wow, semakin dekat!  Istilah retribusi sudah muncul.  Tapi dimana posisi ‘pendapatan layanan BLUD’ berada gerangan?  Teriak batin anda.  Jangan buru-buru.   Siapkan handuk.  Lap keringat dulu.

Mari dilanjut! Kalo kita lihat ayat 1 tersebut, kita langsung bisa fokus bahwa tak mungkin pendapatan BLUD masuk dalam kategori pajak daerah.  Juga tak mungkin masuk kategori ‘hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan’.  Kemungkinannya kalo gak masuk kategori Retribusi ya Lain-lain PAD yang sah!

Pasal 22 ayat 2 PP 58/2005 menjelaskan mengenai apa saja jenis pendapatan yang masuk kategori ‘Lain-lain PAD yang sah’ sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
a.  hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b.  hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
c.  jasa giro;
d.  pendapatan bunga;
e.  tuntutan ganti rugi;
f.  keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
g.  komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Ternyata saudara2, pendapatan BLUD tak masuk dalam klasifikasi Lain-lain PAD yang sah.  Jangan bersedih dulu, jangan khawatir dulu, dan jangan mandi dulu! #eh.

Tidak masuk dalam daftar Lain-lain PAD yang sah , bukan berarti Pendapatan BLUD masuk dalam kalisifikasi Retribusi.  Karena dalam PP 58/2005 juga tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai retribusi.  Kedudukan masih sama kuat 0-0!

Namun jangan bergembira dulu.  Terlepas dari perdebatan retribusi atau bukan, sebagian orang berpendapat bahwa Pendapatan BLUD harus diatur dengan Perda.  Mereka mendasarkan pemikirannya pada Penjelasan PP 58/2005 dan pasal 58 ayat (1) PP tersebut.

Penjelasan PP 58/2005 mengenai Perencanaan dan Penganggaran, menyatakan :

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

dan pasal 58 ayat (1) lebih menegaskan :

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Namun tesis bahwa Pendapatan BLUD harus diatur dengan Perda terbantahkan justru dari penjelasan pasal 58 ayat (1) sendiri sebagai berikut:

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti  penerimaan  BLUD.

Syukurlah pemerintah segera menerbitkan Permendagri 59/2007 tentang Perubahan Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Maka sim salabim, keraguan kita tentang klasifikasi Pendapatan BLUD pupus sudah manakala kita dapati dalam pasal 26 ayat (4) Permendagri 59/2007 menyatakan hal sebagai berikut:

Jenis  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk  menganggarkan penerimaan  daerah  yang  tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
a.  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
b.  jasa giro;
c.  pendapatan bunga;
d.  penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e.  penerimaan  komisi,  potongan  ataupun  bentuk  lain sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f.  penerimaan  keuntungan dari selisih nilai  tukar  rupiah terhadap mata uang asing;
g.  pendapatan  denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan;
h.  pendapatan denda pajak;
i.  pendapatan denda retribusi;
j.  pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k.  pendapatan dari pengembalian;
l.  fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan  dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan;
n.  dihapus; dan
o.  pendapatan  dari  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD).

Olala.., kelir sudah bahwa Pendapatan BLUD masuk dalam kategori Lain-lain PAD yang sah.

Masih tidak puas?

Jangan khawatir.  Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menyediakan 2 pasal tambahan untuk memuaskan hasrat anda yang terpendam sebagai berikut:

Pasal 60:

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a.   jasa layanan;

b.   hibah;

c.   hasil kerjasama dengan pihak lain;

d.   APBD;

e.   APBN; dan

f.    lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 62 ayat (3) :

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Makin jelas sudah, bahwa pendapatan layanan BLUD bukanlah retribusi, tapi masuk dalam klasifikasi Lain-lain PAD yang sah!

Dari sisi nomenklatur kelir.  Lantas bagaimana dari sisi legalnya?  Adakah keharusan bahwa tarif layanan ditetapkan melalui Perda?  Atau cukup dengan Peraturan kepala daerah?  Atau cukup dengan Peraturan Direktur?

Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Pasal 9 ayat (1), (4), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP nomor 23 tahun 2005 tentang BLU, sebagai berikut:

ayat (1) :

BLU  dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

ayat (4):

Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengatur  pedoman  umum penyusunan tarif layanan.

ayat (5) :

Menteri/pimpinan  lembaga/Sekretaris Daerah/ Kepala  SKPD sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU.

ayat (6) :

BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum dan pedoman teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

ayat (7) :

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan  oleh pemimpin BLU  kepada menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.

ayat (8) :

Menteri/pimpinan  lembaga/Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD  menyampaikan usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya  untuk ditetapkan  dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota.

Bagai mentari di siang hari, bagai bulan di malam purnama, sangat jelas bukan?  Tarif layanan dituangkan dalam peraturan gubernur/bupati/walikota.

Kening anda berkerut.  Nampak kurang puas rupanya.  Saya tahu apa yang bergejolak dalam kepala anda.  Yuups, pertanyaan terakhir anda kayaknya seperti ini:

Kalo kami sudah ditetapkan sebagai BLUD, sudah beroperasi sebagai BLUD, tapi belum punya perbup/perwali yang mengatur tarif layanan pasien.  Satu-satunya tarif yang berlaku adalah tarif sebagaimana tercantum dalam Perda Retribusi, bagaimana dengan status pungutan tarif yang kami kenakan pada pasien?

Seumpama anda adalah SBY sekalipun, terpaksa saya katakan, pungutan anda ilegal.  Tak ada lagi retribusi apapun namanya setelah rumah sakit ditetapkan sebagai BLUD.

Tapi kami belum punya perbup tarif…!

Bikin!

Lalu bagaimana dengan pungutan yang telanjur kami lakukan ?

Revisi SK Penetapan BLUD Rumah sakeit anda.  Masukkan sebagai salah satu klausul di dalamnya:

Selama Perbup tarif belum ditetapkan, maka Perda Retribusi yang berisi tarif layanan digunakan sebagai pengganti sementara Perbup tarif yang akan ditetapkan kemudian.

Bagaimana kalo kami tetap menggunakan Perda Retribusi tersebut?

Tunggu saja hingga peristiwa berikut ini akan menimpa rumah sakit anda, sebagaimana rumah sakit ini atau rumah sakit itu!

Salam melayani dan tetap semangat..!

Pemberhentian tidak hormat PNS yg dijatuhi hukuman pidana karena jabatan

0

Kepala BKN menegaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan sebagaimana tertuang dalam Surat kepala BKN bernomor: K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana.

 

http://masrip.sarumpaet.net/wp-content/uploads/2015/05/surat_kepala_bkn_nomor_k.26-30_v.326-2_99_pegawai_negeri_sipil_yang_dijatuhi_hukuman_pidana.pdf

http://118.97.48.2/portal/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=593&task=finish&cid=1323&catid=14&lang=in

 

 

 

Surat-Penugasan-Klinis-Dan-Rincian-Kewenangan-Klinis

0

Dr-Zainal-Surat-Penugasan-Klinis-Dan-Rincian-Kewenangan-Klinis

Menteri Yuddy Sebut KASN Mirip KPK

0

Kamis, 29 Januari 2015 , 17:48:00

JAKARTA–Percepatan operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi salah satu target percepatan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, keberadaan KASN untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi.

Pengangkatan anggota KASN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141/M Tahun 2014. Sedangkan pelantikan anggota KASN telah dilakukan pada 27 November 2014.

Untuk percepatan operasionalisasi KASN, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pengaturan Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN.

“Perpres ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat KASN,” ujar Yuddy.

Dia menambahkan, peran KASN dalam mengawasi pelaksanaan birokrasi terutama di daerah sangat besar. Sebab, di daerah lah yang paling sering terjadi politisasi birokrasi.

“KASN ini mirip KPK-nya pegawai. Kalau ada pejabat yang sewenang-wenang, KASN yang akan menghadangnya,” tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Anggap Status PPPK Inkonstitusional, UU ASN Digugat

0
Rabu, 28 Januari 2015 | 19:46 WIB
 Video   print this page Cetak    Dibaca: 1175
Pemohon Prinsipal yang diwakili Fathul Hadie Utsman saat menyampaikan dalil-dalil permohonan Pengujian UU Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (28/01) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Kembali, materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/1). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, Erike Yani Sonhaji, Abdul Rahman, Dedi Rahmadi, dan Ratih Rose Mery.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1) Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135 UU ASN. Pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang adil akan haknya untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memakai sistem kontrak dan hak untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis.

Pemohon menjelaskan bahwa saat ini pada instansi pemerintah sudah terdapat pegawai tidak tetap pemerintah/pegawai Non-PNS yang sudah bekerja dengan status pegawai Non-PNS. Menurut Pemohon, pegawai tersebut harus secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan status sebagai PPPK. Jika tidak ditetapkan secara otomatis sebagai PPPK maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja massal. Pegawai tersebut juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai ASN/PPPK. Padahal, pegawai pemerintah yang berstatus sebagai PNS secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai ASN.  Pemohon berpendapat, hal tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif.

“Sangat merugikan terhadap pegawai pemerintah yang non PNS. Sebab dari pasal sampai dengan pasal peraturan peralihannya tidak mendukung terhadap keberadaan pegawai pemerintah yang statusnya non PNS, atau honorer, atau pun apa sebutannya. Untuk tetap ditetapkan sebagai pegawai pemerintah,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Fathul Hadie Utsman menjelaskan norma-norma tersebut menyatakan bahwa masa kerja PPPK itu hanya untuk jangka waktu tertentu, masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan pegawai PPPK dapat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPPK, jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Hal tersebut, lanjut Fathul, menurut para Pemohon tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab sewaktu-waktu para Pemohon dapat kehilangan pekerjaan. Selain itu,  ketentuan tersebut juga dianggap diskriminatif sebab pegawai ASN yang sudah berstatus sebagai PNS tidak dibatasi oleh jangka waktu dan tidak diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu, sedangkan yang berstatus sebagai PPPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu, apabila jangka waktunya berakhir.

“Sementara tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri, di sini kami melatarbelakangi bahwa karena pegawai pemerintah itu sudah lama sekali bekerja pada instansi pemerintah, maka selayaknya pengangkatannya sebagai PNS tidak perlu, tidak diperlukan berbagai syarat yang sangat memberatkan yaitu secara otomatis bisa menjadi calon PNS,” ujarnya. Untuk itulah, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan agar pemohon melengkapi alat bukti. “Kemudian yang kedua, untuk dilengkapi bukti yang relevan karena apalagi di dalam permohonan ditunjukkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan atau permohonan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka sekiranya dapat dikabulkan,” sarannya.

Kemudian, Hakim Konstitusi I Dewa Gde Palguna menyarankan agar pemohon memperbaiki kedudukan hukum serta memaparkan dengan jelas hak konstitusional yang terlanggar. “Cara merumuskan legal standing, ketentuan apa yang Bapak bertentangan, dan hak konstitusional apa yang dilanggar diuraikan. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian Bapak nanti menyusun argumentasi di dalam posita sehingga tiba pada petitum bahwa ini bertentangan dan sebagainya. Sehingga kami mudah untuk memahami dan pembaca yang lain pun akan memudahkan untuk memahami permohonnya,” jelasnya (Lulu Anjarsari).

 

Go to Top