Anggota DPRD NTT dan DKI Jakarta Gugat Ketentuan Komposisi Pimpinan DPRD

0

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan gugatan terhadap ketentuan komposisi dan mekanisem pengisian pimpinan DPRD dalam Undang-Undang MD3. Sidang perdana perkara No. 123/PUU-XII/2014 dan No. 124/PUU-XII/2014 ini digelar Rabu (19/11) di Ruang Sidang Pleno dengan dihadiri kuasa hukum masing-masing Pemohon. Muhammad Syukur Mandar menyampaikan poin-poin permohon yang dimohonkan oleh Jimmy Willbaldus Sianto, Yucundianus Lepa, dan Jefri Unbanunaek selaku Pemohon perkara No. 123/PUU-XII/2014. Sementara itu, Mohamad Sangaji, Veri Yonnevil, dan Wibi Andrino selaku Pemohon perkara No. 124/PUU-XII/2014 diwakili oleh Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum.

Memulai sidang, Muhammad Syukur mendapat kesempatan lebih dulu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon No. 123/PUU-XII/2014. Ia menjelaskan bahwa Pemohon menilai proses pengisian dan pengangkatan alat kelengkapan DPRD telah  menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebab, Pasal 327 ayat (2) UU MD3 mengatakan bahwa pimpinan DPRD atau ketua DPRD berasal dari partai pemenang. Ketentuan tersebut menurut Pemohon menyebabkan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD secara otomatis akan menjadi pimpinan DPR. “Hal ini kami pandang bertentangan dengan proses pengisian dan pengangkatan pimpinan DPR yang juga alat kelengkapan di tingkatan DPR,” ujar Muhammad Syukur membandingkan dengan komposisi pimpinan di DPR.

Selain itu, ketentuan mengenai proses pengisian dan penempatan pimpinan DPRD menurut Pemohon tidak mengakomodasi kepentingan hukum mereka. Akibat ketentuan tersebut, Pemohon yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT menjadi kehilangan kesempatan untuk ikut dalam proses pemilihan alat kelengkapan DPR. Pemohon menilai hal ini dikarenakan Pasal 327 ayat (2) UU MD3 dengan tegas telah menghilangkan hak atau kesempatan Pemohon.

“Dengan diterapkan sistem perolehan suara terbanyak atau perolehan kursi dalam ketentuan Pasal 327 ayat (2) ini tidak memberikan jaminan terhadap terlaksananya proses pengisian alat kelengkapan DPR berdasarkan kemampuan. Sekaligus, berdasarkan mekanisme demokrasi sebagiamana dianut dalam proses pengangkatan pimpinan DPR di tingkat DPR,” tegas Muhammad Syukur.

Dengan kata lain, Muhammad Syukur menjelaskan bila ketentuan tersebut terus diterapkan maka proses pengangkatan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang didominasi oleh partai-partai pemenang Pemilu akan mengabaikan kompetensi sekaligus kemampuan anggota DPRD dalam pengisian alat kelengkapan DPR. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan pengisian alat kelengkapan di tingkat pusat, yaitu di DPR. Menurut Muhammad Syukur, di DPR menggunakan sistem paket untuk memberikan kewenangan kepada perorangan sebagai anggota DPR untuk dapat memilih dan dipilih.

Dengan perbedaan mekanisme pengisian alat kelengkapan di DPRD dengan DPR menurut Pemohon, seperti yang diutarakan Muhammad Syukur, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. “Rumusan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah rumusan pasal yang menerapkan standar ganda dalam hukum. Sehingga, selain membuat ketidakselarasan hukum juga melahirkan diskriminasi kewenangan dan mencederai demokrasi,” tukas Muhammad Syukur di hadapan panel hakim yang diketuai Wahiduddin Adams.

Penambahan Pimpinan DPRD

Sementara itu Ramdan Alamsyah yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara No. 124/PUU-XII/2014. Ramdan mengatakan pihaknya melakukan gugatan terhadap Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ramdan menyampaikan pihaknnya menganggap pasal 327 ayat (1) huruf a mengandung sifat multitafsir. Padahal, para Pemohon  berhak memperoleh kesempatan dan memanfaatkan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Pasal 327

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;

Ketentuan a quo dianggap tidak mengakomodasi keadaan yang terjadi di DPRD DKI Jakarata. Sebab, jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode 2009-2014 sebanyak 106 orang. Dengan demikian, Ramdan mengatakan pengaturan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 telah memengaruhi penentuan jumlah ketua dan wakil ketua pimpinan DPRD provinsi. “Mencermati Pasal 327 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua DPRD provinsi merupakan prosedural formal semata-mata tanpa memperhatikan fakta-fakta yang selama ini berkembang. Padahal, faktanya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 yang tentunya akan berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan dari pimpinan dewan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta,” jelas Ramdan.

Dengan kata lain, Pasal 327 ayat (1) UU MD3 dianggap belum mengakomodasi DPRD dengan jumlah anggota lebih dari 100 orang seperti yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Menurut Ramdan dengan adanya peningkatan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta maka harus diimbangi dengan penambahan pimpinan dewan.

“Menurut Pemohon penambahan satu wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari empat wakil ketua menjadi lima wakil ketua mengikuti jumlah anggota dewan yang saat ini sebanyak 106 anggota,” harap Ramdan. (Yusti Nurul Agustin)

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur

0

TEMPO.CO, Batam – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan polisi dan TNI membentuk tim investigas untuk mengetahui pemicu bentrokan antara anggota TNI dan Brimob di Tembesi, Batam, Kepulauan Riau. Seorang anggota Batalion Infanteri 134, Prajurit Kepala J.K. Marpaung, 33 tahun, tewas tertembak di dada.

“Akan diselidiki siapa penembaknya, karena dilihat dari proyektil peluru yang bersarang di dalam itu telah lebur,” kata Sutarman seusai pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo di Batam, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Bentrok TNI Vs Polri, Warga Jadi Tameng)

Dia menduga peluru yang digunakan penembak adalah peluru khusus. Menurut Sutarman, polisi hanya memiliki peluru karet di markas Brimob, sehingga tak mungkin peluru itu hancur. Meski demikian, ujar dia, jika ada anggotanya terlibat, yang besangkutan akan diberi sanksi keras. “Akan dipecat kalau terbukti bersalah, supaya tidak terulang lagi,” tutur Sutarman.

Adapun Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku akan segera mendisiplinkan anggotanya. Dia berujar, pasca-penyerangan Mako Brimob Polda Kepulauan Riau di Tembesi itu, tiga senapan belum kembali. Dia menyebut ada sekitar 30 prajurit yang terlibat dalam serangan pertama. Sedangkan pada serangan kedua, ada sekitar 150 personel. “Kami masih mengusutnya,” katanya.

Gatot menuturkan, ke depan, pihaknya akan lebih selektif dalam perekrutan anggota baru. Salah satunya, memperketat seleksi dalam psikologis calon. “Muara semuanya, saya yang bertanggung jawab atas kejadian ini,” ujar Gatoto saat jumpa pers di Polda Kepulauan Riau.

Dia juga akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab bentrok dan penembakan Mako Brimob. “Yang melanggar pasti akan kena sangsi tegas. Kami tidak ingin TNI AD tercoreng oleh ulah anggotanya sendiri,” katanya, seperti dikutip dari Antara. (Baca: Batam Mencekam Pascabentrok Bentrok TNI-Polri)

Menurut Gatot, senjata yang dibekalkan kepada anggota TNI sesungguhnya bukan untuk menembak petugas lain, tapi untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. “Kalian (prajurit TNI AD) dilengkapi dengan senjata untuk musuh negara, bukan untuk siapa-siapa,” tuturnya.

Saat ini, ujar dia, semua senjata anggota Batalion Infanteri 134 sudah ditarik dan diamankan. Pengamanan di Markas Yonif 134 Tuah Sakti dilakukan oleh POM dan satuan lain di luar Yonif 134. “Semalam (Kamis dinihari), semua sudah dikumpulkan. Ada tiga senjata yang belum dikembalikan ke markas, tapi pagi tadi semua sudah lengkap. Kami tegaskan, jika tidak dikembalikan, dianggap pencurian senjata,” katanya.

Pada Rabu malam lalu, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134/Tuah Sakti menyerang Mako Brimob Polda Kepri. Sejak sore hari hingga malam, terjadi penembakan di Mako Brimob. Saat kejadian, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis terjebak di dalam hingga akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB.

RUMBADI DALLE

Harga BBM Bersubsidi Naik, Ini Sikap SBY

0

Selasa, 18 November 2014 | 00:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengatakan, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat soal alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Selain itu, pemerintah harus jelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil,” kicau SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Senin (17/11/2014) malam.

Selain itu, SBY juga mengatakan, pemerintah harus menjelaskan cara menentukan warga yang berhak menerima dana konpensasi tersebut.

“Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban,” katanya.

SBY mengaku telah menyampaikan pendapatnya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin malam. Saat itu, JK menelepon SBY untuk menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

“Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500,” papar Jokowi.

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/00552341/Harga.BBM.Bersubsidi.Naik.Ini.Sikap.SBY

Jokowi Minta APBD Diubah untuk Pembangunan Infrastruktur

0
Desi Angriani – 04 November 2014 15:23 wib
Presiden Jokowi memimpin sidang perdana kabinet/MI/PANCA SYURKANI .

Presiden Jokowi memimpin sidang perdana kabinet/MI/PANCA SYURKANI .

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi masing-masing. Jokowi meminta anggaran belanja pegawai dialihkan ke anggaran pembangunan infrastruktur.”Tolong dilihat mengenai postur APBD yang ada di kabupaten/kota dan provinsi masing-masing. Anggaran pembangunannya hanya 20 persen. Ini harus diubah,” kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Jokowi membeberkan, ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai mencapai 80 persen, sementara anggaran pembangunan hanya 20 persen dari APBD. Bahkan ada daerah yang memiliki anggaran dengan perbandingan 85-15.

“Untuk itu, saya mohon bapak gubernur sampaikan ke wali kota, yang bisa diambil digeser ke anggaran pembangunan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini

Jokowi mencontohkan, ketika menjabat wali kota Solo dia berhasil mengubah postur APBD. Semula perbandingan anggaran untuk belanja dan pembangunan 74-26, dalam satu tahun Jokowi mengubah posisi anggaran menjadi 49-51.

“Tapi memang harus diteliti satu-satu, harus detail,” kata Jokowi.
DOR

http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/04/314120/jokowi-minta-apbd-diubah-untuk-pembangunan-infrastruktur

Polisi Buru Pemberi Informasi Akun Twitter @triomacan2000

0

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah menangkap pendiri dan operator akun Twitter @triomacan2000, kini penyidik Polda Metro Jaya memburu pengirim informasi fitnah yang disebarkan tersangka Raden Nuh, Edi Syahputra dan Hary Koeshardjono melalui akun Twitter @triomacan2000 sebagai modus pemerasan terhadap pejabat perusahaan pemerintah.

“Kita akan kembangkan terus,” kata Kepala Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Hilarius Duha di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Hilarius menyatakan, informasi atau berita yang disebar para tersangka melalui akun @triomacan2000 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para tersangka menyebarkan info dugaan korupsi hingga kehidupan pribadi beberapa pejabat perusahaan pemerintah melalui media sosial tersebut.

Selanjutnya, para tersangka menghubungi korban untuk minta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah agar menutup pemberitaan tersebut. Hilarius menuturkan ketiga tersangka mengoperasikan berbagai akun Twitter yakni @TrioMacan2000, @TM2000Back, @DenJaka dan @berantas3 secara bergantian untuk menyebarkan berita fitnah.

Subdirektorat Cyber Crime telah menerima tiga laporan polisi sejak 2013 terkait informasi yang tersebar pada akun Twitter tersebut. Raden Nuh ditangkap pada Minggu 2 November di kawasan Tebet. Sebelumnya, polisi menangkap Hary Koeshardjono di kawasan Jagakarsa, serta Edi Saputra yang ditangkap di dalam ruang redaksi media online asatunews.com.

Edi ditangkap karena berusaha memeras AP, petinggi PT Telkom sebesar Rp50 juta, sementara mufakat jahat yang dilancarkan Raden dan Koes terhadap AS bernilai Rp350 juta. Modus operandi tiga tersangka cukup konvensional. Pertama, mereka memilih target yang dirasa dapat diperdaya. Kemudian, membuat tulisan fitnah semisal ‘perampok PT Telkom berkedok akuisisi’ yang ditujukan ke AP.

Teknis pemberitaan negatif dengan pemerasan ini terbilang mudah. Awalnya para pelaku membuat kicauan dengan akun DenJaka, @Berantas3, akun lain selain @triomacan2000.

“Lalu dibuatkanlah portal berita untuk mengunggah sejumlah kicauan negatif itu dan kemudian diposting ke ponsel korban. Kami mencatat ada delapan website berita yang ikut memberitakan kicauan ini, dan diantaranya bukan asatunews.com,” jelas Kanit V Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Roberto Pasaribu.

Sudah bisa ditebak, korban yang menerima pesan digital tersebut bakal resah dan kemudian meminta bantuan dari sang pengirim pesan untuk menghapus isi berita. Di sinilah ketiga tersangka berbagi peran untuk mengurai harta calon korbannya.
LOV
http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/04/313893/polisi-buru-pemberi-informasi-akun-twitter-triomacan2000

Go to Top